Kamis, 12 December 2019

Perlukah Insentif Pajak bagi Advokat Pro Bono?

Tanggung jawab pro bono sudah melekat dengan profesi advokat. Seseorang yang telah memilih advokat sebagai profesi seharusnya sudah memahami mengenai kewajibannya.
Mochamad Januar Rizki
Nara sumber dalam Panel Group Discussion dalam Konferensi Nasional Pro Bono 2019. Foto: RES

Profesi advokat menjalankan praktik pro bono atau jasa bantuan hukum cuma-cuma merupakan amanat undang-undang. Namun, faktanya praktik pro bono tersebut masih minim dilakukan para advokat. Mulai dari panduan hingga kesediaan advokat terhadap pro bono menjadi persoalan praktik pro bono masih minim dilakukan.



 



Padahal praktik pro bono memiliki manfaat bagi masyarakat maupun advokat tersebut. Pro bono merupakan salah satu cara membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan saat menghadapi persoalan hukum. Melalui praktik tersebut, masyarakat juga mendapatkan kepercayaan dari publik mengenai profesi advokat.



 



Atas persoalan tersebut, sejumlah gagasan telah disuarakan untuk meningkatkan praktik pro bono. Mulai dari penyusunan panduan teknis hingga materi ajar dalam pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) telah dilakukan untuk meningkatkan kultur pro bono pada advokat. Tidak hanya itu, gagasan berupa pemberian insentif perpajakan juga diwacanakan bagi advokat-advokat yang menjalankan praktik pro bono. Pemberian insentif perpajakan diharapkan menjadi daya tarik para advokat.



 



Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Togar SM Sijabat, menjelaskan ada 3 ribu kasus lebih telah dijalankan advokat secara pro bono. Secara rinci, berdasarkan jenis perkaranya 1.291 kasus pidana, 55 kasus pidana anak, 3 kasus PTUN, 199 kasus perdata, 450 kasus non-litigasi dan 1.545 kasus konsultasi hukum. Namun, jumlah tersebut dianggap minim karena tercatat sekitar 60 ribu advokat merupakan anggota Peradi.



 



“Sebenarnya malu kami jika melihat banyaknya jumlah anggota. Kami khawatir jumlah ini berkurang tahun depan karena enggak akan ada lagi yang bicara pro bono. Kalau pro bono di angkat dengan insentif mungkin ini dahsyat,” jelas Togar dalam Diskusi Grup Panel “Insentif Pro Bono” pada Konferensi  Nasional Pro Bono Hukumonline 2019 di Jakarta, Rabu (11/12).



 



Dia menambahkan minimnya praktik pro bono ini disebabkan beban tinggi dari praktik pro bono tersebut. Sebab, saat melakukan pro bono, advokat tersebut tidak mendapatkan pembayaran dari bantuan hukum yang diberikan. Sehingga, menurut Togar, pemberian insentif tersebut dapat menggerakkan advokat untuk menjalankan praktik pro bono.



 



Senada dengan Togar, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman juga mendorong agar pemberian insentif perpajakan diberikan kepada advokat yang menjalankan pro bono. Menurutnya, insentif tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan advokat khususnya yang berada di daerah-daerah.



 



(Baca: Anggaran Minim, Advokat Jangan Berharap Pada Program Bantuan Hukum Pemerintah)



 



Sehingga, Habiburokhman menyampaikan pemberian insentif tersebut juga berbanding lurus dengan layanan pro bono yang diberikan advokat kepada masyarakat. Menurutnya, layanan pro bono saat ini cenderung sebagai batu loncatan para advokat muda. Padahal, tanggung jawab tersebut harus dilakukan seluruh advokat. Kondisi ini berakibat pada tidak maksimalnya layanan pro bono yang diberikan kepada masyarakat.



 



“Sekarang ada gejala tidak sehat antara advokat di lembaga bantuan hukum dan lawfirm. Padahal,  itu (pro bono) melekat melekat profesi advokat. Hasilnya, penerima bantuan hukum menerima kualitas tidak baik. Akhirnya, lembaga bantuan hukum hanya jadi batu loncatan padahal orang yang menerima bantuan hukum cuma-cuma tersebut dapat kualitas sama,” jelas Habiburokhman.



 



Menanggapi usulan tersebut, Kepala Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Sulistyo Wibowo menyatakan saat ini belum ada insentif perpajakan yang diberikan pada profesi advokat. Sehingga, dia menilai perlu dirumuskan mengenai insentif pajak tersebut agar memberi keadilan pada advokat.



 



Sebab, perlu diketahui kriteria-kritera advokat yang berhak mendapatkan insentif tersebut. Selain itu, insentif tersebut sebaiknya diberikan kepada advokat atau kantor hukum. Kemudian, Sulistyo juga menyatakan perlu diketahui efektivitas insentif tersebut terhadap peningkatan pro bono.



 



“Mohon disadari kami tidak sepenuhnya paham mengenai profesi advokat. Pada intinya pada layanan masyarakat itu merupakan tanggung jawab negara. Dalam keadaan ideal seharusnya semua biaya ditanggung negara. Harus dikaji rumusan seperti apa yang tepat apakah insentif tersebut juga meningkatkan pro bono,” jelas Sulistyo.



 



Praktisi hukum senior, Prof Bagir Manan menyampaikan advokat jangan tergantung dengan insentif dari negara dalam menjalankan pro bono. Menurutnya, tanggung jawab tersebut sudah melekat dengan profesi advokat. Dia menambahkan seseorang telah memilih advokat sebagai profesi seharusnya sudah memahami mengenai kewajibannya.



 



“Profesionalitas advokat ini harus menanamkan sikap membantu orang lain. Saya sebagai guru dari mahasiswa hukum sedih saat mendengar ada beban dengan alasan kuliah hukum bayar pakai uang sendiri kenapa harus menjalankan pro bono. Advokat itu harus bantu orang lain sebab itu bagian dari kemanusiaan,” jelas Bagir.



 


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua