Kamis, 12 December 2019

Wrongful Conviction, Masalah dalam Penegakan Hukum Pidana

Korban salah hukum dapat mengajukan kompensasi ke pengadilan. Bentuknya: gugatan atau permohonan?
Muhammad Yasin
Delphine Lourtau (tengah menghadap kamera) dan Angerah Rizky Akbar (kanan, menghadap kamera) dalam diskusi di STHI Jentera, Jakarta, Rabu (11/12). Foto: MYS

Error in persona dapat dengan mudah terjadi dalam proses penegakan hukum yang mengandalkan pengakuan secara paksa. Kesalahan menghukum orang terjadi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Amerika Serikat. Penjatuhan hukuman terhadap orang yang salah telah lama menjadi perhatian. Itu sebabnya, dalam hukum dikenal adagium: lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Delphine Lourtau, Executive Director of the Center on the Death Penalty Worldwide Cornell University Law School mengatakan penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah (wrongful conviction) telah lama menjadi perhtaian banyak kalangan hukum, termasuk di Amerika Serikat. Acapkali kesalahan itu baru terungkap berpuluh tahun setelah hakim menjatuhkan vonis. Ini terjadi karena tidak mudah mengungkap dan membuktikan terjadinya kesalahan, dan vonis hakim dipengaruhi juga proses-proses hukum sebelumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wrongful conviction. “Taktik interogasi polisi yang memaksakan pengakuan tersangka, misalnya,” ujar Delphine dalam diskusi yang digelar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera di Jakarta, Rabu (11/12) kemarin. Interogasi dengan cara memaksa dan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka justru dapat membuka peluang kesalahan. Sebab, tersangka mungkin memilih untuk mengaku meskipun perbuatan yang dituduhkan dilakukan orang lain.

Wrongful conviction menimbulkan masalah yang lebih pelik jika terdakwa dijatuhi hukuman mati. Apalagi jika kesalahan baru terungkap setelah eksekusi mati dijalankan. Maka, menurut  Delphine, harus ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan penjatuhan hukuman.

(Baca juga: Jaksa Anggap Putusan WN Nigeria Bukan Error in Persona).

Salah satu contoh yang menimbulkan perdebatan di Amerika Serikat adalah kasus Craig Coley. Pria kelahiran Juni 1947 itu dibebaskan dari penjara Simi Valley California setelah mendekam selama 39 tahun dalam kasus pembunuhan Rhonda Wicht dan anaknya berusia 4 tahun Donal Wicht. Coley dituduh sebagai pelaku karena pernah menjadi pacar Rhonda selama dua tahun. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Belakangan berdasarkan tes DNA (deoxyribonucleic acid) terungkap bahwa Coley bukan pelaku sebenarnya.

Diawali oleh investigasi ulang oleh aparat kepolisian, Gubernur California, Jerry Brown, akhirnya memerintahkan pembebasan Coley pada November 2017 lalu. Pada Februari 2018, Coley mendapatkan kompensasi sekitar 294 miliar rupiah atas kekeliruan penjatuhan hukuman tersebut.

Dosen hukum pidana STHI Jentera, Anugerah Rizky Akbar, mengatakan wrongful conviction juga terjadi di Indonesia. Pada 2014, misalnya, muncul kasus Dedi, seorang pengojek yang dituduh membunuh seorang supir angkutan umum. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukumnya dua tahun penjara. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Dedi bukan pelaku pembunuhan. Senada dengan Delphine, Akbar menyebutkan proses penyidikan di kepolisian ikut berperan menyebabkan kesalahan penghukuman.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua