Kamis, 12 December 2019

Mensinergikan Pro Bono dan Bantuan Hukum bagi Advokat

Organisasi profesi advokat diharapkan lebih aktif turut campur tangan pengawasan pelaksanaan pro bono para advokat yang terdaftar. Selain itu, organisasi advokat aktif bekerja sama dengan pemerintah, OBH, organisasi masyarakat lain agar pelaksanaan pro bono dan bantuan hukum meningkat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber dalam Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions bertajuk 'Konsep Pro Bono dan Perkembangannya' di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam. Foto: RES

Selama ini konsep pro bono (layanan jasa hukum gratis) - yang dijalani profesi advokat yang dipahami sebagai kewajiban profesi - belum memiliki aturan baku. Faktanya, dari sekian banyaknya organisasi advokat di Indonesia dan menghasilkan advokat baru yang telah disumpah, namun masyarakat pencari keadilan yang menerima bantuan hukum cuma-cuma ini jumlahnya masih belum bertambah.

 

Permasalahan ini mengemuka dalam diskusi terarah dalam Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions bertajuk “Konsep Pro Bono dan Perkembangannya” di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/2019). Hadir sebagai narasumber perwakilan PERADI SAI Frasisca Romana, perwakilan PPKHI Budi Yuwono, dan Partner Situmorang & Partners Veronica Situmorang.      

 

Dalam paparannya, Fransisca Romana mengatakan praktik pelayanan bantuan hukum pro bono lahir dari sebuah pemikiran bertahap sesuai perkembangan sosial kemasyarakatan. Awalnya, konsep pro bono bagian dari profesi advokat berakar dari pendekatan kewajiban moral yang terus bertransformasi menuju kewajiban profesional. Kemudian, dalam tataran kebijakan, pro bono muncul dalam dua pendekatan yakni pro bono sebagai kewajiban advokat dan pro bono sebagai kesukarelaan advokat.

 

“Jadi, pro bono disebut pelayanan (jasa hukum gratis) secara mandatory (kewajiban) atau voluntary (kesukarelaan),” kata Fransisca dalam diskusi Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions di Hotel Bidakara Jakarta. Baca Juga: Anggaran Minim, Advokat Jangan Berharap pada Program Bantuan Hukum Pemerintah

 

Dia menerangkan prinsip mandatory pro bono sebagai syarat kewajiban advokat dan prinsip voluntary pro bono sebagai sukarela, lebih menekankan pro bono sebagai tindakan amal. Karena itu, pro bono seharusnya jangan dianggap sebagai beban untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, melainkan bisa dijadikan arena latihan bagi advokat dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan hukumnya terutama masyarakat yang kurang beruntung.

 

“Jadi mana yang lebih setuju pro bono mandatory atau voluntary? Tapi, saat ini semakin banyak organisasi advokat, hampir setiap minggu ada sumpah advokat namun bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan termarginalkan juga tidak bertambah-tambah,” ujarnya.

 

Fransisca menyoroti pemahaman pro bono bagi masyarakat termarginalkan dan masyarakat miskin. Ternyata, kata dia, selama ini pengertian termarginalkan masih dimaknai secara sempit. Masyarakat termarginalkan bukan hanya diartikan orang-orang yang tertindas dan pengertian miskin bukan hanya diartikan benar-benar orang-orang yang tak memiliki harta atau benda saja.

 

“Seorang istri yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta miliknya karena dikuasai suaminya pun disebut orang yang termarginalkan. Ada orang yang memiliki harta benda, tapi tidak bisa berkuasa atas harta kekayannya? Karena itu, kondisi ini juga bisa diberikan bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono,” kata Fransisca.   

 

Ada perbedaaan

Partners Situmorang & Patners Veronica Situmorang menilai ada perbedaan antara bantuan hukum (cuma-cuma/gratis) dan pro bono. Menurutnya, pro bono (layanan jasa hukum gratis) itu dilakukan oleh profesi advokat. Sedangkan pemberian bantuan hukum menjadi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dana pemberian bantuan hukum gratis bagi orang miskin/tidak mampu sebagai wujud akses terhadap keadilan.  

 

“Rujukan pro bono mengacu UU Advokat dan pemberian bantuan hukum mengacu UU Bantuan Hukum,” ujar Veronica Situmorang dalam kesempatan yang sama.  

 

Perbedaan lain, pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) atau organisasi kemasyarakatan melalui program bantuan hukum pemerintah. Mereka tunduk pada kriteria dan syarat dalam UU Bantuan Hukum. “Intinya, isu terpenting memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, sehingga tak hanya menjadi kepedulian atau tugas yang dibebankan para advokat di organisasi bantuan hukum.”

 

Menurutnya, sudah seharusnya saat ini para advokat melihat pro bono sebagai kewajiban profesi. Dia berharap organisasi profesi advokat lebih aktif turut campur tangan dalam pencatatan dan pengawasan pelaksanaan pro bono para advokat yang terdaftar dalam organisasi profesinya. Selain itu, organisasi advokat aktif bekerja sama dengan pemerintah, OBH, organisasi masyarakat lain agar pelaksanaan pro bono dan bantuan hukum dapat meningkatkan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

 

Pengurus Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) M. Ismak mengingatkan sesuai UU Advokat, kewajiban pro bono melekat pada personal pribadi advokatnya, bukan pada organisasi advokatnya. Namun, saat ini beberapa organisasi advokat sudah menerapkan kebijakan kewajiban anggotanya melakukan pro bono. “Hanya saja, saat ini belum ada mekanisme yang jelas dalam melakukan pro bono. Seharusnya ini diatur secara jelas,” kata dia.

 

Pengurus PPKHI Budi Yuwono mengusulkan agar dalam setiap pelatihan kemahiran profesi advokat (PKPA) disertakan bahan ajar materi terkait probono yang materinya memiliki standar baku. Sebab, pro bono ini penting bagi masyarakat pencari keadilan. “Usulan lain, karena tidak ada honorarium, advokat yang menjalankan pro bono perlu ada reward tersendiri.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua