Kamis, 12 December 2019

Putusan Syarat Mantan Narapidana Ikut Pilkada Disebut ‘Jalan Tengah’

KPK meminta semua pihak mulai parlemen, pemerintah, partai politik mesti menyambut baik dan menghormati putusan MK itu.
Rofiq Hidayat
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara mendapat respon positif dari sejumlah pemangku kepentingan. 

 

Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid menilai putusan MK itu sebagai “jalan tengah” terhadap polemik pencalonan mantan terpidana korupsi dalam jabatan publik termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada sebagian kelompok masyarakat yang berpendapat, mantan narapidana tak boleh maju dalam pilkada sebagai sanksi sosial dan efek jera bagi pelakunya.

 

Sementara sebagian kelompok masyarakat lain berpendapat, mantan narapidana tetap diperbolehkan maju dalam pilkada sebagai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih (HAM) yang melekat setiap warga negara. “Saya pikir ini jalan tengah yang baik, bijak, dan konstitusional,” ujar Sodik kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (12/12/2019). Baca Juga: MK: Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada

 

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menegaskan bakal patuh terhadap putusan MK itu. Karena itu, pihaknya meminta Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra se-Indonesia tidak mencalonkan mantan narapidana dalam pilkada. Menurutnya, tidak mencalonkan mantan narapidana dalam pilkada untuk mendapat kepala daerah yang bersih dari catatan kriminal.

 

Dia menilai putusan MK ini yang mengatur syarat tambahan adanya jeda lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidana bila hendak maju dalam pilkada dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi calon pemimpin daerah. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat juga memberi pencerahan kepada calon pemilih tentang latar belakang setiap kandidat sebelum pelaksanaan pilkada.”

 

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai putusan MK memberi syarat jeda waktu 5 tahun bagi mantan narapidana yang ikut pilkada sebagai jalan kompromi terkait polemik pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pilkada. Satu sisi, MK tetap menghargai/menghormati hak asasi manusia (HAM) politik seseorang dalam negara demokrasi. Sisi lain, syarat jeda 5 tahun agar mantan narapidana yang bersangkutan dapat berkontemplasi meneruskan maju ke jalur politik atau sebaliknya.

 

“Masa jeda waktu 5 tahun diharapkan bisa menurunkan atau menghilangkan ‘libido libido’ (perilaku) koruptif,” kata Abdul Fickar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua