Jumat, 13 December 2019

Kedaulatan Hak Subjek Data dalam Kerangka Perlindungan Data Pribadi

Regulasi PDP prinsipnya harus kenali kerangka kebijakannya apa. Sehingga saat bikin UU gak lupa tujuannya.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrator: BAS

Ada kebutuhan yang sifatnya mendesak terkait perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Hal itu bisa terlihat lewat upaya sebagian masyarakat yang mendorong adanya peraturan khusus yang mengatur tentang aspek perlidungan terhadap data pribadi. Hal ini dirasa sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi seseorang oleh pihak lain yang pada tahap berikutnya dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan tindak pidana. 

 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, data saat ini menjadi semacam amunisi baru untuk memenangkan sejumlah persaingan. Tidak hanya negara, pelaku usaha di sektor swasta pun telah menjadikan data sebagai salah satu komoditas. Beberapa kasus kebocoran data seperti yang dialami oleh perusahaan teknologi dunia atau maskapai penerbangan yang ramai di publik memperkuat penilaian ini.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Sih Yuliana Wahyuningtyas, mengatakan perlindungan terhadap data pribadi hari-hari ini merupakan salah satu bagian dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini berangkat dari sejumlah persoalan yang bisa menimpa setiap pribadi jika saja data orang-perorangan tersebut disalahgunakan.

 

“PDP (Perlindungan Data Pribadi) adalah bagian dari HAM,” ujar Yuliana dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan pada Kamis (12/12), di Jakarta.

 

Menurut Yuliana, dalam kerangka perlindungan terhadap data pribadi, penguatan terhadap hak dari subjek data merupakan hal penting. Penguatan terhadap hak subjek data juga bisa dipandang sebagai bagian dari kedaulatan terhadap privasi masing-masing orang. Hal ini disebabkan oleh tidak semua data milik orang-perorangan dapat dibuka begitu saja ke hadapan publik.

 

Namun, Yuliana melihat adanya tantangan terhadap hal ini jika dihadapkan dengan rezim keterbukaan dan kebebasan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi diakui oleh Yuliana sebagai hak asasi yang nilainya sama dengan hak terhadap perlindungan data pribadi. Dalam hal-hal yang sifatnya konkrit dan spesifik, kedua hak asasi ini bisa saja berbenturan. Untuk itu, ia menyebutkan perlu ada upaya untuk menyeimbangkan antara keduanya.

 

(Baca: Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas Prioritas 2020)

 

Untuk itu, Yuliana menawarkan untuk terlebih dahulu mengenali kerangka kebijakan dari perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi penting karena kerangka kebijakan akan menjadi akar dari setiap regulasi terkait perlindungan data pribadi. Setelah itu baru masuk ke tahapan law making process. Pada tahapan ini perlu mendengar semua pihak sehingga kepentingan yang akan dirumuskan dalam regulasi perlindungan data pribadi tidak berbenturan dengan kebebasan informasi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua