Jumat, 13 December 2019

Omnibus Law Dikhawatirkan Legitimasi Praktik Buruk Ketenagakerjaan Sektor Perkebunan

Praktik ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit dinilai tidak adil terhadap pekerja. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dianggap hanya mengakomodir kepentingan pengusaha.
Ady Thea DA

Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menekankan pemerintahan 5 tahun ke depan fokus mendorong masuknya investasi. Untuk mewujudkan agenda itu, pemerintah berencana memangkas berbagai kebijakan yang dinilai menghambat investasi.

 

Pemangkasan itu akan dilakukan melalui mekanisme Omnibus Law (penyederhanaan aturan). Dalam rapat koordinasi tentang Omnibus Law, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah mengajukan 2 RUU yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Fasilitas Perpajakan.

 

Airlangga mengatakan RUU yang diajukan ke DPR itu disiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. "Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan," kata Airlangga sebagaimana dikutip laman ekon.go.id.

 

Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan substansi Omnibus Law Cipta Lapangan kerja mencakup 11 cluster (kelompok) yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Kemudian kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.

 

Airlangga menyebut sampai saat ini teridentifikasi sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Untuk Omnibus Law Perpajakan, Kementerian Keuangan sudah menyusun 6 pilar yaitu pendanaan investasi; sistem teritori; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib pajak; keadilan iklim berusaha dan fasilitas.

 

"Substansi kedua Omnibus Law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek perpajakan dan kebijakan fiskal, yang menyangkut substansi di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan," kata Airlangga. Baca Juga: Klaster-Klaster dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan

 

Pemerintah mengapresiasi keterlibatan Kadin Indonesia dalam proses penyusunan dan konsultasi publik Omnibus Law. Selain itu, telah dibentuk Satgas yang dipimpin ketua umum Kadin dengan anggota dari unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan Kadin. "Pemerintah melibatkan Kadin dalam pembahasan Omnibus Law untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi Omnibus Law selaras dengan kebutuhan pelaku usaha," harapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua