Jumat, 13 Desember 2019

Jokowi Klaim Siapkan Lawyer Top Hadapi Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

Untuk kepentingan nasional (national interest), apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi pemerintah dan tidak perlu ragu.
Mochamad Januar Rizki
Presiden Jokowi. Foto: RES

Belum lama ini Eropa menggugat pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor nikel berkadar rendah ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan tetap menjalankan larangan ekspor tersebut dengan alasan hilirisasi nikel di Indonesia.

 

Jokowi  meminta jajaran pemerintahan untuk tidak grogi dalam melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel. “Inilah yang dinamakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel sudah dimulai industrialisasi, sehingga kita setop yang namanya ekspor bahan mentah nikel,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir situs Setkab, Kamis (12/12).

 

Dia tidak mempermasalahkan adanya gugatan atas kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan mentah nikel dan melakukan hilirisasi komoditas tersebut. Kepala Negara mengajak jajaran pemerintah untuk tidak grogi dalam menghadapi gugatan tersebut. “Ya kita hadapi. Karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Ini (arahnya) ke situ, bukan ke mana-mana, larinya akan ke situ” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau ada industri, manufaktur, dan hilirisasi maka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka.

 

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan untuk kepentingan nasional (national interest), apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi dan tidak perlu ragu. Menurut Presiden, kemarin sore pemerintah telah merapatkan mengenai gugatan di WTO ini. Presiden memerintahkan untuk menghadapi, dengan menyiapkan lawyer-lawyer yang paling baik, sehingga bisa memenangkan gugatan itu.

 

“Jangan kita digugat kita keok, digugat kita keok, karena kita enggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punya,” tutur Presiden Jokowi.

 

Dia menganggap biasa gugatan tersebut dalam bernegara. “Digugat ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat saja mundur, apa-apaan? Kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah,” tegasnya.

 

Sebelumnya pada November lalu, Wakil Tetap/Duta Besar Uni Eropa (EU) di Jenewa telah mengirimkan surat kepada Wakil Tetap/Dubes RI di Jenewa yang secara resmi menyampaikan bahwa EU akan mengajukan sengketa terkait produksi besi Indonesia, termasuk pembatasan ekspor bijih nikel, ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

 

Dalam surat yang dikirimkan pada 22 November 2019 itu, EU juga menyampaikan permintaan melakukan konsultasi. Konsultasi merupakan langkah awal dalam suatu proses penyelesaian sengketa WTO. Merespons surat tersebut, Dubes RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa Hasan Kleib menjelaskan bahwa Indonesia harus menjawab surat EU dalam waktu 10 hari yang isinya bersedia atau tidak bersedia melakukan konsultasi.

 

"Apabila bersedia, konsultasi harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat tersebut, atau waktu lain sesuai kesepakatan," kata Dubes Hasan seperti dikutip dari Antara.

 

(Baca: Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan)

 

Apabila Indonesia tidak bersedia untuk konsultasi, kata dia, maka EU berhak langsung meminta pembentukan panel sengketa WTO. Lebih lanjut Dubes Hasan menjelaskan bahwa kebijakan Indonesia yang disengketakan oleh EU mencakup pembatasan ekspor untuk produk mineral (khususnya nikel, bijih besi, kromium) yang digunakan sebagai bahan baku industri stainless steel EU; insentif fiskal terhadap beberapa perusahaan baru atau yang melakukan pembaruan pabrik; serta skema bebas pajak terhadap perusahaan yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

 

EU mengklaim kebijakan tersebut melanggar Pasal XI.1 GATT mengenai larangan pembatasan ekspor dan impor; Pasal 3.1(b) Agreement on Subsidy and Countervailing Measures mengenai subsidi yang dilarang; dan Pasal X.1 GATT mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan.

 

Komisi Eropa, yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di EU yang beranggotakan 28 negara, mengatakan pembatasan itu secara tidak adil membatasi akses produsen UE terhadap bijih nikel khususnya, serta untuk batu bara, bijih besi, dan kromium.

 

Komisi Eropa menyebut bahwa langkah-langkah tersebut adalah bagian dari rencana untuk mengembangkan industri baja nirkarat Indonesia, yang merupakan produsen bijih nikel terbesar dunia. Indonesia telah menjadi eksportir baja nirkarat terbesar kedua dan pangsa pasar EU meningkat dari hampir nol pada 2017 menjadi 18 persen pada kuartal kedua tahun ini, kata asosiasi baja Eropa, Eurofer, seperti dilaporkan Reuters.

 

Komisioner Perdagangan EU Cecilia Malmstrom juga mengatakan bahwa metode pembuatan yang digunakan di Indonesia menghasilkan karbondioksida hingga tujuh kali lebih banyak daripada proses yang digunakan di Eropa.

 

Di lain pihak, Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menilai aduan EU mengenai pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia sebagai "salah sasaran", karena salah satu pertimbangan Indonesia dalam mengambil kebijakan tersebut yakni untuk menjaga lingkungan hidup.

 

Mahendra juga menambahkan bahwa dalam konteks perdagangan internasional, pembatasan ekspor demi menjaga lingkungan hidup dibenarkan dilakukan oleh negara berkembang.

 

"Kita lakukan (kebijakan) ini berdasarkan pertimbangan untuk menjaga lingkungan hidup. Lalu juga memperkuat bagaimana pemanfaatan tadi memberikan nilai tambah terhadap produk itu sendiri," kata Wamenlu.

 

Pemerintah RI menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang memperbolehkan ekspor komoditas tambang tersebut hingga 2022.

 

Alasan pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, pertama, karena cadangan nikel nasional yang diekspor sudah sangat besar. Tercatat cadangan bijih nikel yang bisa ditambang di Indonesia hanya tinggal 700 juta ton dan diperkirakan bisa bertahan 7-8 tahun ke depan.

 

Pertimbangan kedua adalah perkembangan teknologi yang sudah maju, sehingga Indonesia bisa memproses bijih nikel dengan kadar rendah, yang bisa dimanfaatkan pula sebagai bahan baku baterai lithium kendaraan listrik.

 

Sementara pertimbangan ketiga adalah smelter yang sudah mencukupi untuk mengolah bijih nikel menjadi feronikel. Saat ini terdapat 11 smelter pengolahan nikel yang sudah beroperasi di Indonesia, serta 25 smelter lain yang masih dibangun. (ANT)

 

Lawyer Top
 - rizal sofyan gueci
22.12.19 09:57
Makin mahal lawyernya, komisi refering clientnya tentu besar juga. Saya skeptis lawyer top siapa yang dimaksud. Dulu kedutaan RI di Singapore pernah saya lihat TKI di lantai bawah, saya diperingatkan tidak boleh bicara dengan mereka, karena sudah disediakan lawyer top Singapura untuk TKI yang bermasalah. Kalau benar, berapa fee yang dikeluarkan KBRI untuk lawyer tsb dan siapa nama nama lawyer tsb? Yang penting hasilnya, biar lawyer top belum tentu menang, karena terikat kode etik. Terutama bila tidak dibekali bukti bukti yang kuat, sama aja dengan akal akalan. Pengalaman saya bekerja di Schuermann & Partner, salah satu lawyer top di Frankfurt, spesialisasi lawyer penting. Contoh pemerintah Korsel beberapa kali diwakili Schuermann & Partner lawan EU, menang, menang, karena disitu ada lawyer spesialis regulasi EU. Klo gak ada peluang menang dan gak punya bukti bukti mengapa harus berperkara? Schuermann juga pernah bantu klien Indonesia sudah dibela di Jerman dan berhasil mendapatkan uang yang jumlahnya cukup signifikan, tapi tidak bayar fee dan success fee, ini juga malu maluin. Jadi lawyer top atau medium atau kecil, tergantung ...
Moratorium ekspor bahan mentah
 - I Made Terima
18.12.19 11:22
Salut atas pemikiran presiden, tanpa ada usaha pemrosesan sendiri Indonesia tetap menjadi obyek. Saya kira semua kita harus mendukung dan mencarikan alasan alamiah lainnya, mengingat sudah puluhan tahun tanah Ibu pertiwi dieksploitasi
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua