Jumat, 13 Desember 2019

Jokowi Klaim Siapkan Lawyer Top Hadapi Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

Untuk kepentingan nasional (national interest), apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi pemerintah dan tidak perlu ragu.
Mochamad Januar Rizki
Presiden Jokowi. Foto: RES

Belum lama ini Eropa menggugat pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor nikel berkadar rendah ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan tetap menjalankan larangan ekspor tersebut dengan alasan hilirisasi nikel di Indonesia.

 

Jokowi  meminta jajaran pemerintahan untuk tidak grogi dalam melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel. “Inilah yang dinamakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel sudah dimulai industrialisasi, sehingga kita setop yang namanya ekspor bahan mentah nikel,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir situs Setkab, Kamis (12/12).

 

Dia tidak mempermasalahkan adanya gugatan atas kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan mentah nikel dan melakukan hilirisasi komoditas tersebut. Kepala Negara mengajak jajaran pemerintah untuk tidak grogi dalam menghadapi gugatan tersebut. “Ya kita hadapi. Karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Ini (arahnya) ke situ, bukan ke mana-mana, larinya akan ke situ” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau ada industri, manufaktur, dan hilirisasi maka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka.

 

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan untuk kepentingan nasional (national interest), apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi dan tidak perlu ragu. Menurut Presiden, kemarin sore pemerintah telah merapatkan mengenai gugatan di WTO ini. Presiden memerintahkan untuk menghadapi, dengan menyiapkan lawyer-lawyer yang paling baik, sehingga bisa memenangkan gugatan itu.

 

“Jangan kita digugat kita keok, digugat kita keok, karena kita enggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punya,” tutur Presiden Jokowi.

 

Dia menganggap biasa gugatan tersebut dalam bernegara. “Digugat ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat saja mundur, apa-apaan? Kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah,” tegasnya.

 

Sebelumnya pada November lalu, Wakil Tetap/Duta Besar Uni Eropa (EU) di Jenewa telah mengirimkan surat kepada Wakil Tetap/Dubes RI di Jenewa yang secara resmi menyampaikan bahwa EU akan mengajukan sengketa terkait produksi besi Indonesia, termasuk pembatasan ekspor bijih nikel, ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua