Belum lama ini Eropa menggugat pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor nikel berkadar rendah ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan tetap menjalankan larangan ekspor tersebut dengan alasan hilirisasi nikel di Indonesia.
Jokowi meminta jajaran pemerintahan untuk tidak grogi dalam melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel. “Inilah yang dinamakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel sudah dimulai industrialisasi, sehingga kita setop yang namanya ekspor bahan mentah nikel,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir situs Setkab, Kamis (12/12).
Dia tidak mempermasalahkan adanya gugatan atas kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan mentah nikel dan melakukan hilirisasi komoditas tersebut. Kepala Negara mengajak jajaran pemerintah untuk tidak grogi dalam menghadapi gugatan tersebut. “Ya kita hadapi. Karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Ini (arahnya) ke situ, bukan ke mana-mana, larinya akan ke situ” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau ada industri, manufaktur, dan hilirisasi maka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka.
Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan untuk kepentingan nasional (national interest), apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi dan tidak perlu ragu. Menurut Presiden, kemarin sore pemerintah telah merapatkan mengenai gugatan di WTO ini. Presiden memerintahkan untuk menghadapi, dengan menyiapkan lawyer-lawyer yang paling baik, sehingga bisa memenangkan gugatan itu.
“Jangan kita digugat kita keok, digugat kita keok, karena kita enggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punya,” tutur Presiden Jokowi.
Dia menganggap biasa gugatan tersebut dalam bernegara. “Digugat ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat saja mundur, apa-apaan? Kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah,” tegasnya.
Sebelumnya pada November lalu, Wakil Tetap/Duta Besar Uni Eropa (EU) di Jenewa telah mengirimkan surat kepada Wakil Tetap/Dubes RI di Jenewa yang secara resmi menyampaikan bahwa EU akan mengajukan sengketa terkait produksi besi Indonesia, termasuk pembatasan ekspor bijih nikel, ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).