Rabu, 18 December 2019

PKPA Hukumonline Batch II Segera Digelar

Materi pro bono cyber law tetap masuk dalam kurikulum PKPA. Kedua materi ini penting agar advokat sebagai profesi officium nobile sejak dini menyadari pentingnya embantu kalangan marjinal dan andal atas disrupsi teknologi yang menerpa.
CT-CAT
Suasana kelas PKPA Batch I yang digelar Hukumonline bekerja sama dengan PERADI dan Fakultas Hukum Universitas Yarsi . Foto: RES

Penyelenggaraan Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions pekan lalu menyisakan pertanyaan bagi pihak yang menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Apakah selama ini, terdapat kurikulum pro bono dalam PKPA?

 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Prof. Benny Riyanto menilai, para penyelenggara PKPA ke depan seharusnya memasukkan materi pro bono. Selain itu, materi pro bono juga perlu diperkuat dengan materi etika profesi agar para advokat turut mendorong membuka access to justice bagi masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.

 

“Materi pro bono, perlu untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ada beberapa penyelenggara yang masih belum memasukkan materi pro bono, bahkan kalau perlu tidak hanya materi pro bono yang dimasukkan dalam kurikulum PKPA itu namun juga perlu dikuati dengan materi terkait dengan etika profesi advokat itu sendiri,” katanya dalam Konferensi Nasional Pro Bono 2019 yang digelar oleh Hukumonline bekerjasama dengan program eMpowering Access to Justice (MAJu) yang diimpelementasikan oleh  The Asia Foundation dan didukung oleh USAID di Jakarta, Rabu (11/12).

 

Materi pro bono tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Prof. Benny, karena melalui pro bono, konsep negara hukum yang memberikan jaminan terhadap tegaknya supremasi hukum serta jaminan kedudukan sama di hadapan hukum dapat terimplementasikan dengan baik. Bahkan masyarakat miskin atau kelompok marjinal, berhak atas pendampingan hukum, karena pendampingan hukum adalah wujud kehadiran negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

 

Hukumonline sebagai komunitas hukum terbesar di Indonesia, turut mengambil bagian dalam mendukung nafas pro bono. Upaya mendorong gerakan pro bono menguat sejak tahun 2016 dengan adanya diskusi, pertemuan serta penyusunan panduan pelaksanaan pro bono. Tak hanya itu, apresiasi juga secara aktif diberikan kepada advokat yang berkomitmen melakukan aktivitas pro bono melalui gelaran “Hukumonline Awards Pro Bono Champions” sejak tahun 2018.

 

Baca:

 

Senada dengan pendapat Prof. Benny, Hukumonline sebagai penyelenggara PKPA yang bekerjasama dengan PERADI serta Fakultas Hukum Universitas Yarsi juga memasukan materi pro bono sebagai materi tambahan dalam kurikulum belajar. Hal ini dilakukan untuk mencetak advokat-advokat yang tak hanya kompeten dalam bidang hukum, namun sebagai profesi yang officium nobile.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua