Senin, 23 December 2019

Wajah RUU Prolegnas, Mementingkan Kuantitas dari Kualitas

​​​​​​​Model perencanaan legislasi DPR yang mementingkan kuantitas tersebut dinilai tak berubah dengan DPR periode sebelumnya.
Rofiq Hidayat
Kompleks parlemen di Senayan. Foto: RES

Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang telah ditetapkan DPR. Sebanyak 248 RUU masuk dalam daftar Prolegnas periode 2020-2024 itu. Kendati jumlah 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020 belum ditetapkan dalam paripurna, namun peneliti Formappi Lucius Karius menilai, DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) ‘tancap gas’ melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang legislasi bersama pemerintah.

 

Rencananya, RUU Prolegnas prioritas 2020 bakal disahkan pada masa sidang kedua, yakni pertengahan Januari 2020 mendatang. “Prolegnas 2020-2024 dan prioritas 2020 masih mempertahankan watak DPR yang lebih terpesona dengan jumlah RUU daripada kualitas,” ujarnya kepada Hukumonline, Senin (23/12).

 

Jumlah tersebut, lanjut Lucius, tak jauh berbeda dengan DPR pada dua periode sebelumnya. Sebagaimana diketahui, jumlah daftar RUU Prolegnas 2020-2024 nyaris sama dengan periode 2010-2014 yang berjumlah 247 RUU. Padahal, jika melihat evaluasi kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang dilakukan Baleg pada 6 November lalu, salah satu poin rekomendasinya, DPR mesti menyusun Prolegnas yang sederhana, namun mementingkan kualitas. Untuk diketahui, Prolegnas DPR periode 2014-2019 berjumlah 189 RUU.

 

“Dengan jumlah prolegnas yang masih cukup banyak, DPR periode ini masih mengulangi model perencanaan legislasi yang buruk dari periode sebelumnya,” katanya.

 

Untuk daftar Prolegnas DPR periode 2020-2024, DPR menjadi lembaga terbanyak pengusul RUU. Rinciannya, dari 248 RUU yang masuk daftar Prolegnas jangka panjang, usulan dari DPR sebanyak 120 RUU. Sedangkan pemerintah mengusulkan 44 RUU. Kemudian DPD mengusulkan 23 RUU. Sedangkan usulan bersama DPR dan pemerintah sebanyak 33 RUU. Usulan bersama DPR dan DPD sebanyak 19 RUU. Kemudian 1 RUU usulan bersama pemerintah dan DPD, dan 8 RUU usulan bersama DPR, pemerintah dan DPD.

 

Lebih lanjut Lucius berpendapat, banyaknya RUU dalam Prolegnas 200-2024 nampak tak sejalan dengan semangat omnibus law alias menyederhanakan perundangan dengan menggabungkan atau menghapus peraturan perundangan menjadi satu undang-undang. Sebaliknya dalam merencanakan prolegnas DPR dipandang lebih mengutamakan jumlah ketimbang mempertimbangkan konsep omnibus law.

 

Bagi Lucius, DPR hanya menunjukan ‘tancap gas’ dari aspek jumlah RUU tanpa mempertimbangkan rambu-rambu serta kinerja buruk legislasi pada periode sebelumnya. Pendek kata, jumlah RUU Prolegnas lima tahun dan target Prolegnas prioritas tahunan  masih jauh dari realistis. “Mulai dari segi kemampuan menyelesaikannya maupun kebutuhan yang sesuai dengan kepentingan rakyat serta program pemerintah,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua