Kamis, 26 December 2019

Penuntutan KPK di Ujung Tanduk Oleh: Reda Manthovani*)

Pemerintah semestinya bergegas cepat dalam mengurai dan menyelesaikan beragam permasalahan akibat pemberlakukan UU 19/2019.
RED
Reda Manthovani. Foto: Istimewa

Bagi Anda yang bersentuhan dengan sandi morse,  tentu tak asing dengan SOS. Ya, SOS merupakan penanda bahaya dalam kode morse Internasional. Kali pertama kode itu digunakan pemerintah Jerman, 1 April 1905 silam. Dalam perjalanannya, SOS menjadi standar di banyak negara, bahkan dunia sejak 3 November 1906.

 

Dalam penggunaannya, SOS acapkali dikaitkan dengan akronim kata Save Our Ship’, ‘Save Our Souls’, ‘Survivors OShip’, Save Our Sailors’, ‘Stop Other Signals’, dan Send Out Sailors’. Namun intinya, menandakan adanya suatu bahaya. Dalam penegakan hukum, SOS pun dapat menjadi penanda. Fungsi penuntutan di lembaga antirasuah misalnya.

 

Dalam perjalanannya, penuntutan kasus korupsi yang dilakukan jaksa di KPK berada di ujung tanduk. Tanda ‘lonceng kegelapan’ berkaitan dengan kewenangan jaksa KPK. Lantas, apakah Jaksa KPK tak dapat melakukan tugas penuntutan? Penugasan jaksa di KPK sepanjang satu periode tertentu dalam melakukan tugas penyidikan dan penuntutan.

 

Dua fungsi penegakan hukum itu merupakan penugasan khusus yang diatur dalam Pasal 178 PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 202 PP No.11/2017. Pendek kata, kedua aturan tersebut menegaskan bahwa penugasan khusus yang diamanatkan dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus diluar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

 

Bahkan dalam Penjelasan Pasal 202 PP No.11/2017 ditegaskan contohnya antara lain: “Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); dan PNS Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan khusus pada Intemational Monetary Filnd (IMF).”

 

Dengan kata lain, KPK sepanjang belasan tahun berdiri dinilai sebagai lembaga negara di luar instansi pemerintah. Selain itu, boleh jadi upaya  menyesuaikan dengan Penjelasan Umum UU No.30/2002 tentang KPK. Yakni, “KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun”.

 

Namun, pasca diberlakukannya UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30/2002 tentang  Komisi Pemberantasan Komisi,  mengubah paradigma terhadap lembaga antirasuah itu. Khususnya dalam Pasal 3 yang menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

 

Penataan kelembagaan KPK sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 merupakan penegasan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power) atau lembaga pemerintah (regeringsorgaan-bestuursorganen).

 

Melalui frasa ‘KPK adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif’ dan cabang kekuasaan pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, dapat dimaknai bentuk kelembagaan KPK saat ini termasuk lembaga negara non kementerian. Seperti halnya ‘Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Kejaksaan dan PPATK’. Terlebih dalam Pasal 24 ayat (2) UU No.19/2019  menegaskan bahwa Pegawai KPK merupakan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Konsekuensi logis KPK dimasukan ke dalam rumput eksekutif mengharuskan manajemen kepegawaian pun mengikuti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja mutantis mutandis beserta turunannya. Seperti Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

 

Kemudian,  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan diluar Pemerintah. Begitu pula Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.5 Tahun 2019 tentang Tatacara Pelaksanaan Mutasi. 

 

Pelemahan

UU KPK hasil revisi memiliki konsekuensi yang tidak mengenakan dalam pelaksanaan fungsi penuntutan. Pendek kata, penuntutan di KPK bak telur di ujung tanduk. Ketika KPK berada di luar rumpun eksekutif, status pegawainya tak masuk dalam kategori ASN. Dampaknya, kedudukan jaksa yang diberi tugas khusus dalam melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu masih relevan.

 

Begitu pula ketika ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU 30/2002 masih berlaku, secara struktural maupun fungsional kedudukan Jaksa di KPK berada di bawah kendali lima komisioner. Bahkan kewenangan komisioner selaku penuntut umum dapat digunakan untuk memberikan kuasa kepada para Jaksa tersebut dalam melakukan tugas penuntutan. 

 

Berbeda ceritanya dengan Pasal 21 UU 19/2019. Sebab memasukan KPK dalam rumpun eksekutif, komisioner KPK tak lagi memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Sontak saja keberadaan jaksa yang ditugaskan di KPK berada dalam kondisi genting. Nah kegentingan dimaksud, ketika dalam Pasal 3 Permenpan No.35/2018 telah mengatur mengenai penugasan PNS pada instansi pemerintah dapat dilakukan apabila instansi pemerintah tersebut tidak memiliki  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

 

Namun, di sisi lain beralihnya pegawai KPK menjadi ASN menjadikan posisi Sekretaris Jenderal di KPK tentu PPK yang memiliki beberapa kewenangan. Yakni kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN.

 

Masalah mulai muncul. SOS penuntutan di KPK boleh jadi bak telur di ujung tanduk. Pasalnya KPK saat ini sebagai lembaga masuk rumpun eksekutif. Selain itu, Komisioner KPK tidak lagi melekat sebagai penuntut umum. Artinya memiliki konsekuensi pengaruh terhadap jaksa di KPK untuk  memilih kembali ke  instansi asal terhitung per September 2020 (Pasal 8 Permenpan No.35/2018)  atau memilih menjadi pegawai KPK sebagai ASN non Jaksa.

 

Dengan kondisi di atas, maka KPK tak dapat melakukan penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Sementara beleid yang menjadi penyebab pelemahan penuntutan KPK adalah Permenpan 35/2018. Lantas bagaimana dengan fungsi penyidikan di KPK serta apa solusinya?

 

Penguatan Penyelidikan dan Penyidikan

Berbeda dengan Penuntutan dalam UU 19/2019,  kewenangan penyelidikan dan penyidikan KPK malah diperkuat. Dengan kata lain, dipertegas perannya. Otomatis keberadaan sumber daya manusianya akan bertambah kuat. Hal itu dituangkan dalam Pasal 43.

 

Khususnya Pasal 43 ayat (1) menyebutkan, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”. Sementara ayat (2) menyebutkan, “Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

 

Sedangkan penyidikan, merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan, “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi , Pemberantasan Korupsi”.

 

Solusi Penguatan Penuntutan

Batas waktu memilih bagi Jaksa di KPK untuk memilih menjadi pegawai KPK atau kembali ke instansi asal terhitung per September 2020 (Pasal 8 PermenPAN No.35/2018). Setidaknya,  hanya dalam hitungan bulan. Masalahnya, bakal banyaknya eksepsi maupun pledoi yang diajukan para pengacara terdakwa kasus tipikor yang ditangani KPK. Yakni, Jaksa KPK tidak memiliki kewenangan menuntut.

 

Pemerintah, semestinya bergegas bertindak cepat dalam mengurai dan menyelesaikan beragam permasalahan akibat pemberlakukan UU 19/2019. Misalnya, apakah melakukan revisi UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU 5/2014, UU No.19/2019 tentang KPK atau Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017? Apabila harus revisi, revisi di pasal yang mana?

 

Idealnya, penyelesaian masalah diatas memang merevisi ketiga UU yang disebutkan di atas. Namun merevisi UU membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan acapkali berbenturan dengan kepentingan politik lantaran memerlukan pembahasan di DPR. Nah untuk mengejar waktu per September 2019 maka harus dicari alternatif lain berupa Peraturan Pemerintah (PP).

 

PP diperlukan sebagai pelaksanaan Pasal 43 dan Pasal 45 UU No.19/2019 untuk memberi pengecualian bagi Jaksa untuk diberi tugas sebagai Jaksa Penyelidik dan Jaksa Penyidik  tanpa mewajibkan jaksa tersebut melimpah menjadi ASN di KPK. Selain itu PP tersebut juga untuk menutup kelemahan UU No.19/2019 yang tidak mengatur penugasan Jaksa Penuntut Umum serta mengatur mekanisme atau tatacara koordinasi yang diatur dalam Pasal 12A UU 19/2019.

 

Adapun konsekuensi yuridis apabila PP tersebut tidak diterbitkan, maka dapat menjadi celah hukum dan alasan atau pertimbangan terdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi atau pledoi. Dimana eksepsi atau pledoi tersebut tentu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai syarat formalitas suatu dakwaan yang dilampirkan dalam surat pelimpahan perkara maupun keabsahan kewenangan Penuntutan di KPK.

 

*)Dr. Reda Manthovani, SH, LLM adalah Dosen (Lektor) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua