Jumat, 27 December 2019

Beragam Capaian MA Sepanjang 2019

 

“Namun upaya ini tentu masih belum cukup. Selain konsistensi, perlu ada upaya lebih fokus untuk memastikan majelis hakim agung betul-betul menghadirkan pertimbangan hukum dengan konstruksi yang solid agar memudahkan hakim-hakim di tingkat bawah dan para pihak memahami isu hukum dari suatu perkara. Kami harap MA konsisten untuk meneruskan upaya pembaruan di area ini sebagai fungsi utama MA. Produktifitas memutus perkara adalah satu hal, tetapi kualitas pendapat hukum MA tentu hal yang paling penting,” kata Liza.

 

Selain itu, dia menilai ada area-area kebijakan kritikal untuk mencegah terjadinya praktik judicial corruption tampak belum optimal. MA perlu mengupayakan sistem pendistribusian perkara yang lebih akuntabel sejak di pengadilan tingkat pertama. Misalnya, mengatur penetapan Majelis Hakim secara otomotasi berdasarkan load kerja penanganan perkaranya. Perkara yang masuk diberikan kepada majelis yang paling sedikit jumlah perkaranya saat itu.

 

“Ketua Pengadilan tentu punya kewenangan untuk melakukan pengecualian atas pertimbangannya sendiri ketika diperlukan, dan pertimbangannya akan dicatat dengan rapi dalam sistem administrasi perkara pengadilan. Tapi dengan sistem ini, pandangan-pandangan negatif soal adanya kemungkinan pengaturan majelis hakim di pengadilan bisa dengan mudah dibantah,” lanjutnya.

 

Dia menyoroti data rilis MA soal pengawasan perilaku hakim dengan data yang dirilis KY di hari yang sama. KY, misalnya, dalam siaran pers Nomor: 54/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2019, menyebutkan perbuatan mengabaikan bukti, melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah salah satu bentuk dugaan pelanggaran perilaku hakim yang paling banyak dilaporkan.

 

“Menarik untuk mengetahui komunikasi dan koordinasi kedua kedua lembaga ini untuk menyikapi laporan/temuan tersebut.”

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua