Senin, 30 December 2019

Presiden Minta Hindari Pasal-pasal Titipan dalam RUU Omnibus Law

Seluruh menteri diminta untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hal-hal terkait dengan RUU Omnibus Law dengan seluruh pemangku kepentingan.
M. Agus Yozami
Presiden Joko Widodo. Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Untuk Cipta Lapangan Kerja yang akan disampaikan kepada DPR RI pertengahan Januari nanti mencakup 11 (sebelas) klaster yang melibatkan 30 Kementerian dan Lembaga (K/L). Untuk itu, Presiden meminta agar visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya dan harus betul-betul sinkron serta terpadu.

 

Presiden meminta agar RUU Omnibus Law benar-benar dicek untuk menghindari ‘tumpangan’ pasal-pasal yang tidak relevan. “Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan Kementerian dan Lembaga, ndak. Jangan sampai hanya menampung, menampung, menampung keinginan tetapi tidak masuk kepada visi besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir situs Setkab, Jumat (27/12).

 

Jokowi juga meminta kepada seluruh menteri untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hal-hal terkait dengan RUU Omnibus Law dengan seluruh pemangku kepentingan. RUU yang mencakup 11 (sebelas) klaster dan melibatkan 30 Kementerian dan Lembaga (K/L) itu rencananya akan diajukan setelah 10 Januari 2020.

 

Para menteri terkait diminta presiden agar menyiapkan regulasi turunan dari RUU Omnibus Law karena pemerintah ingin kerja cepat. “Regulasi turunan dari Omnibus Law, baik dalam bentuk Rancangan PP (Rancangan Peraturan Pemerintah), revisi PP, maupun Rancangan Perpres (Peraturan Presiden)-nya,” kata Jokowi.

 

(Baca: Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Ingatkan 4 Hal untuk Omnibus Law)

 

Menurutnya, (regulasi turunan, -red) harus dikerjakan secara paralel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksananya sebagai sebuah regulasi yang solid, tapi memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari Omnibus Law yang dikerjakan.  

 

“Ini akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan, setelah rancangan ini disetujui oleh DPR,” tutur Presiden.

 

Untuk proses keterbukaan, presiden memerintahkan kepada para Menko, Menko Polhukam, Mensesneg, dan Seskab agar mengekspose ke publik RUU Omnibus Law. Jokowi menyatakan pemerintah masih memberi perhatian atau mengakomodir masukan-masukan publik.

 

“Artinya ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” kata presiden.

 

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan institusinya menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait Omnibus Law karena hingga penutupan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2019-2020 pada Selasa (17/12), DPR belum menerima Surpres tersebut. 

 

"Terkait permintaan pemerintah mengenai dua RUU Omnibus Law yatu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, sampai masa sidang ini ditutup, belum menerima Surpres dari pemerintah atau Presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12), sebagaimana dikutip dari Antara.

 

Puan menduga kemungkinan Surpres akan dikirimkan pemerintah ke DPR pada Masa Sidang selanjutnya yaitu Januari 2020. Jika belum menerima Surpres, DPR belum bisa membahas atau melihat apa yang menjadi rencana pemerintah dalam omnibus law yang nanti akan diusulkan pemerintah. "Untuk omnibus law, kami harus menunggu Surpres dari Presiden," ujarnya.

 

Dia tidak bisa memberikan target penyelesaian RUU yang masuk omnibus law namun semakin cepat Surpres disampaikan maka semakin baik. Selain itu menurut dia, terkait mekanisme RUU yang carry over, memang harus duduk kembali antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI dalam membicarakan mekanismenya. 

 

"Karena sebenarnya tidak ada cara langsung untuk melakukan 'carry over' walaupun sudah diusulkan 3 RUU dari pemerintah dan satu RUU dari DPR. Namun hal itu kembali lagi harus dibicarakan sesuai dengan mekanismenya pada masa sidang yang akan datang," katanya.

 

Puan menilai harus duduk bareng untuk menentukan mana yang mau dibicarakan dan mana yang 'carry over' karena sebenarnya Baleg DPR sudah rapat tripartit dengan pemerintah dan DPD. Namun menurut dia, karena 'short list' itu masih akan dibicarakan kembali untuk melakukan fokus kembali sehingga harus menunggu masa sidang berikutnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua