Senin, 30 December 2019

MPR: Ada Enam Aspirasi Agenda Amandemen Konstitusi

Mulai amandemen terbatas, kembali ke UUD yang asli, hingga tidak perlu amandemen UUD Tahun 1945 kelima.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Agenda amandemen kelima UUD Tahun 1945 terus bergulir. Hingga kini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus menggali aspirasi pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan. Sejauh ini, dari hasil menampung aspirasi, setidaknya terdapat enam kelompok aspirasi yang berhasil diidentifikasi MPR.

 

MPR setidaknya telah mengidentifikasi ada enam aspirasi yang berkembang terkait agenda perubahan konstitusi,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam catatan akhir tahun MPR 2019 belum lama ini di Jakata.

 

Dia merinci dari enam aspirasi tersebut. Pertama, amandemen terbatas, perubahan hanya terkait pembentukan pokok-pokok haluan negara atau pola pembangunan dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti pada zaman orde baru. Kedua, penyempurnaan terhadap UUD Tahun 1945 hasil amandemen sebelumnya (amandemen I-IV periode 1999-2002).

 

Ketiga, perubahan dan kajian menyeluruh dan mendalam terhadap UUD Tahun 1945 hasil amandemen I hingga amandemen IV. Keempat, kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kelima, kembali ke UUD 1945 yang asli. Artinya, mengubah berbagai aspek hasil amandemen UUD 1945 kembali ke konstitusi yang pertama kali dibuat.

 

Kemudian, dilakukan perbaikan dan disempurnakan melalui adenddum. Keenam, tidak diperlukan adanya amandemen konstitusi kelima. Artinya, tetap pada UUD Tahun 1945 yang saat ini berlaku dan diterapkan.

 

Terhadap beragam aspirasi yang berkembang di masyarakat itu, MPR, bakal menghimpun dan mengolah serta melakukan kajian mendalam. Dia meminta masyarakat tak terburu-buru “menghakimi” MPR lantaran belum mengambil keputusan terhadap amandemen kelima konstitusi ini.

 

“MPR tetap menempatkan diri sebagai rumah kebangsaan yang mengayomi beragam pikiran dan kehendak, karena MPR menyadari sepenuhnya perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi,” lanjutnya. Baca Juga: Wacana Amandemen Konstitusi Masih Terbelah

 

Baginya, gagasan dan pemikiran yang berbeda merupakan kekayaan  perspektif, dan bukan keramaian yang harus disenyapkan. Menurutnya, mengubah konstitusi sebagai hukum dasar harus dilakukan secara hati-hati dan cermat atau tak boleh serampangan.

 

Sesuai Pasal 37 UUD 1945, menempuh amandemen konstitusi tidak mudah. Hanya sekedar mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 perlu sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR atau 237 pengusul. Kuorum rapat membahas usul perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau 474 anggota. Kemudian, usul perubahan harus disetujui oleh 50 persen persen ditambah 1 dari seluruh anggota MPR atau 357 anggota.

 

Namun, bagi mantan Ketua DPR periode 2014-2019 itu amandemen konstitusi bukan semata perhitungan matematis sebagaimana diatur Pasal 37 UUD Tahun 1945. Namun juga memerlukan konsensus politik terhadap seluruh kekuatan politik. “Tidak boleh ada voting dalam urusan hukum dasar ini. Dan, yang jauh lebih penting adalah seluruh rakyat Indonesia memang membutuhkannya,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

 

Konstitusi terus hidup

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin mengamini pandangan Bamsoet. Dia menilai konstitusi (the living constitution) terus hidup dan berdinamika di tengah masyarakat sesuai kondisi perkembangan zaman.

 

“Termasuk di negara kita sistem penataan institusi atau sistem ketatanegaraan kita juga harus menyesuaikan terus, seiring dengan perkembangan,” kata dia.

 

Dia menyoroti posisi DPR sebagai lembaga negara yang seharusnya memiliki posisi yang tepat dan seimbang. Dalam agenda amandemen kelima konstitusi, dia berharap DPD dapat dilibatkan secara menyeluruh karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD.

 

“Tentu saja DPD berharap menjadi bagian penting yang nantinya diberi peluang penambahan kewenangan lembaga. Tapi jangan juga berpikir DPD itu minta kewenangan lebih atau DPD itu mau disamakan dengan sistem bikameral di Amerika yang sangat strong, house of senat, house of kongres,” katanya.

 

Selain melaksanakan amanah rekomendasi MPR periode 2014-2019, terdapat beberapa isu strategis terkait MPR yang perlu perhatian bersama, antara lain implementasi tugas konstitusional MPR untuk menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara. Misalnya, terbentuknya Forum Aspirasi Masyarakat Papua, yang beranggotakan dan dibentuk atas inisiatif anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan Papua dan Papua Barat.

 

Begitu pula pembentukan Forum Aspirasi/Komunikasi yang dibentuk anggota dewan dari daerah pemilihan Aceh. Menurut Bamsoet, pembentukan forum-forum semacam itu menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari persoalan atau pemantik persoalan baru. UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) pun mengamanatkan  MPR memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

“Serta melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan,” tambahnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua