Kamis, 02 January 2020

Pasar Keadilan, Sebuah Refleksi Peradilan Oleh: Rio Christiawan*)

Ada dua opsi untuk mengakhiri budaya pasar keadilan di tubuh peradilan.
RED

Banyaknya OTT KPK yang melibatkan hakim dan penegak hukum lainnya menggambarkan bahwa lembaga peradilan masih seperti pasar keadilan yang memperjual-belikan keadilan. Deretan OTT yang terjadi pada para penegak hukum semakin menguatkan persepsi bahwa kini pengadilan di Indonesia sudah sangat darurat suap.

 

Aparat peradilan melihat keadilan sebagai komoditas jual-beli, artinya keadilan tidak diberikan berdasarkan kebenaran, tetapi keadilan diberikan berdasarkan motif keuntungan pribadi (seperti suap dan gratifikasi) yang diterima. Belum lama ini masyarakat bereaksi keras atas dibebaskannya pelaku pemerkosa dengan bukti kuat melalui proses peradilan yang penuh kejanggalan di Cibinong, bahkan kasus ini sempat menjadi trending melalui petisi di www.change.org.

 

Nyata janggalnya peradilan di Indonesia juga nampak di Sulawesi Selatan, di PN Makassar bahkan bandar narkoba yang tertangkap dengan barang bukti 3,4 kilogram sabu dan telah menjadi DPO juga dibebaskan. Di tingkat Mahkamah Agung (MA) ‘obral’ potongan hukuman bagi terpidana korupsi maupun narkoba terus terjadi khususnya pasca pensiunnya hakim agung kamar pidana Artidjo Alkostar.

 

Secara empiris memang penegakan hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas, nyatanya pengadilan negeri Muara Bulian, Jambi, justru menjatuhkan hukuman bagi anak di bawah umur korban perkosaan kakak kandungnya yang oleh ibunya dilakukan aborsi. Kasus lainnya yang justru meletakkan korban sebagai tersangka adalah kasus Baiq Nuril di Lombok (NTB) korban pelecehan yang justru dipidana berdasarkan UU ITE.

 

Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas telah terjadi selama puluhan tahun (bahkan sejak Indonesia merdeka), mulai dari kasus sengkon-karta, Sum Kuning dan wartawan Udin di Yogyakarta hingga Marsinah di Jawa Timur adalah contoh bahwa keadilan memang diperjualbelikan. Kultur koruptif dan transaksional pada lembaga peradilan di Indonesia memang sudah sangat kronis .

 

Budaya Pasar

Yap Thiam Hien (1980), menyatakan bahwa salah satu ciri lembaga peradilan yang korup adalah mirip pasar yakni adanya transaksi, lembaga peradilan yang korup menjual keadilan pada pihak-pihak yang mampu membelinya. Pada kondisi ini lembaga peradilan tidak lagi memiliki wibawa untuk melindungi masyarakat lemah, tetapi lembaga penegak hukum justru menjadi alat kesewenang-wenangan oknum koruptif yang menjual keadilan demi memenuhi keserakahannya.

 

Misalnya pada kasus korupsi eks hakim tinggi PT Sulawesi Utara tahun 2018 lalu ketika hakim menerima suap untuk membayar cicilan leasing mobil. Artinya hal semacam ini menunjukkan bahwa hakim bukan wakil Tuhan. Saat ini perilaku transaksional pada proses penegakan hukum telah membudaya di setiap lapisan pengadilan di Indonesia. Mulai hakim MA, hakim PT, PN, hakim adhoc, Panitera, Panitera Pengganti dan semua elemen dari seluruh lingkungan peradilan telah menjadi pesakitan di KPK. Hal ini membuktikan bahwa masih terjadi budaya pasar pada lingkungan peradilan di Indonesia dan keadilan harus dibayar.

 

Lembaga peradilan yang terjangkiti budaya pasar sesungguhnya sangat berbahaya untuk keberlangsungan negara tersebut sendiri. Nielsen (1993), menguraikan bahaya budaya pasar pada lingkungan peradilan dan lingkungan penegak hukum justru akan menyebabkan tumbuh pesatnya kejahatan dan berakhirnya budaya pasar pada lingkungan lembaga penegak hukum juga akan berkorelasi dengan tingkat kejahatan yang semakin menurun karena negara mampu hadir melindungi warga negaranya.

 

Pendapat Nielsen tersebut sejalan dengan hasil penelitian Simon Hoo (2016), dari The University of Hongkong yang memperbandingkan penegakan hukum era 1950-1974 (ketika dibentuk IACC; lembaga anti korupsi hongkong) dan 1974-2015. Penelitian tersebut menunjukkan pada periode 1950-1974 Hongkong dijangkiti budaya peradilan pasar yang penuh suap dan ketika IACC terbentuk maka pertama kali fokus membersihkan institusi penegakan hukum dari budaya pasar dan tingkat kepercayaan masyarakat pada peradilan dan lembaga penegak hukum kembali pulih.

 

Melihat budaya pasar yang kronis terjadi maka KPK harus menaruh agenda pembersihan lembaga penegakan hukum sebagai salah satu agenda prioritas. Dalam hal ini KPK dan timnas pencegahan antikorupsi harus menjadi garda terdepan pemberantasan budaya pasar di lembaga penegakan hukum itu sendiri. Tentunya dalam hal ini KY tetap memberi dukungan melalui pengawasan penyelenggaraan peradilan yang bersih.

 

Upaya Progresif 

Guna mengakhiri budaya pasar keadilan di tubuh lembaga penegak hukum Indonesia memang harus dilakukan cara-cara yang progresif. Mengandalkan KPK saja tidak cukup apalagi MA, sudah lebih dari setengah abad sejak MA berdiri dan sejak UU Kekuasaan kehakiman pertama kali yakni UU Nomor 14 tahun 1970 (hingga direvisi beberapa kali) namun budaya pasar keadilan tetap tumbuh subur, dalam pengertian lembaga peradilan tetap saja menjual keadilan (meskipun ada hakim yang memiliki integritas yang baik di tubuh peradilan Indonesia).

 

Ada dua opsi untuk mengakhiri budaya pasar keadilan di tubuh peradilan, sehingga peradilan dapat berfungsi kembali sebagai lembaga yang mencari kebenaran dan memberikan keadilan pada yang berhak tanpa bersifat transaksional. Opsi pertama adalah mengubah sistem peradilan di Indonesia dengan mengintrodusir sistem juri. Karena selama ini peradilan di Indonesia hanya melibatkan polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum sehingga celah konspirasi koruptif yang melahirkan budaya pasar keadilan mudah terjadi.

 

Dengan sistem juri (sebagaimana dilakukan di negara bersistem hukum anglo saxon) maka praktik koruptif akan sangat sulit terjadi, karena juri berjumlah 15-25 orang merupakan masyarakat awam hukum yang tidak saling mengenal, dan memungkinkan diganti. Tugas juri adalah memberikan pendapat atas suatu kasus yang dipaparkan jaksa dan penasehat hukum. Dalam hal ini hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan pendapat juri.

 

Opsi kedua, sambil mempersiapkan peradilan dengan sistem juri maka KY harus diberi kewenangan untuk menjatuhkan tindakan termasuk sanksi, saat ini KY hanya dapat memberi rekomendasi pada MA, tapi tetap lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah MA. Hal inilah yang kemudian turut melahirkan budaya pasar keadilan di tubuh lembaga peradilan karena adanya kewenangan yang absolut.

 

Bagaimana mungkin MA mengawasi jajarannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari pihak eksternal. Pada prinsipnya sebuah lembaga peradilan perlu dilakukan pengawasan dari banyak pihak guna melahirkan kualitas keadilan yang murni dan tidak transaksional dan pada akhirnya lembaga penegak hukum mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi warga negara secara tulus tanpa modus.

 

*) Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn. adalah Faculty Member International Business Law Universitas Prasetiya Mulya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua