Kamis, 02 January 2020

Penting! Beleid Menteri Nadiem Tegaskan Sanksi Bagi Pemalsu Dokumen Penerimaan Siswa

​​​​​​​Orang tua/wali harus membuat surat pernyataan bersedia diproses hukum jika ingin menggunakan bukti SKTM.
Muhammad Yasin
Ilustrasi penerimaan siswa (HGW)

Masa penerimaan peserta didik baru mulai tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah tingkat atas masih terhitung bulan. Tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim sudah memberi ancang-ancam. Nadiem telah menerbitkan kebijakan yang mengatur penerimaan peserta didik baru, untuk menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

 

Persisnya kebijakan yang diterbitkan Menteri Nadiem pada 10 Desember 2019 itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

 

Dari rumusan konsiderans dapat diketahui setidaknya dua alasan mengapa kebijakan lama (Permendikbud No. 51 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019) direvisi. Pertama, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah. Kedua, tata cara penerimaan peserta didik baru pada TK, SMP, SMA dan SMK belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.

 

Kurang optimalnya penerimaan peserta didik baru antara lain disebabkan penyimpangan yang terjadi di lapangan. Kesan ini dapat dibaca dari ketentuan sanksi yang tercantum dalam Permendikbud terbaru. Pasal 39 dari beleid Menteri Nadiem menyebutkan tiga jenis perbuatan pemalsuan dalam penerimaan peserta didik baru yang layak dikenakan.

 

Pertama, pemalsuan terhadap kartu keluarga (KK). Prinsipnya, dalam sistem zonasi, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam satu kabupaten/kota dengan sekolah. Peserta dari daerah luar zonasi dapat mendaftar dengan cara membuat KK baru atau membuat kartu domisili yang dilegalisir pejabat setempat. Tetapi ada syaratnya, kartu domisili baru bisa dikeluarkan jika calon peserta didik sudah berdomisili di tempat itu minimal satu tahun. Membuat KK baru dan surat keterangan domisili bertangggal mundur sering dipakai sebagai penyelundupan hukum agar calon peserta didik diterima pada zona tertentu.

 

Kedua, pemalsuan dokumen bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, atau lazim dikenal sebagai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dapat memasuki sekolah tertentu melalui jalur afirmasi. Agar diterima di sekolah tertentu, sejumlah orang tua berusaha dengan banyak cara mendapatkan SKTM dari pejabat setempat.

 

Baca juga:

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua