Kamis, 02 January 2020

Soal Kualitas Advokat Dinilai Menurun, Ini Jawaban MA

​​​​​​​Pada akhirnya yang akan menentukan adalah pasar atau masyarakat pencari keadilan. MA diminta tidak berpihak kepada salah satu organisasi advokat yang saat ini telah ada.
Moch Dani Pratama Huzaini/Aida Mardatillah
Ketua MA M Hatta Ali. Foto: RES

Ketua Mahkamah Agung (MA) merespons kisruh terkait wadah tunggal organisasi advokat. Dalam kesempatan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung, M Hatta Ali mengungkapkan, pihaknya tidak akan terlibat dalam urusan advokat tersebut. Pangkal dari permasalahan ini masih sama, pilihan untuk menyatukan wadah organisasi advokat atau dibiarkan jamak seperti yang berlaku saat ini.

 

Jumlah organisasi advokat yang lebih dari satu dipandang sebagian kalangan mengakibatkan menurunnya kualitas advokat itu sendiri. Hal ini dikarenakan standarisasi pengangkatan seseorang untuk menjadi advokat diimplementasikan secara longgar sebagai akibat dari keinginan organisasi advokat untuk menambah jumlah anggotanya secara cepat. Untuk itu ada keinginan agar Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 073/2015 yang memberi ruang bermunculannya organisasi advokat baru untuk dicabut. 

 

Hatta Ali mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan merespons hal tersebut. Ini dikarenakan wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sendiri saat ini tidak dilaksanakan. “Di Peradi saja pecah menjadi tiga. Ketiga-tiganya sama–sama sah. Saya serahkan semuanya kepada pangsa pasar,” ujar Hatta Ali, Jumat (27/12).

 

Menurut Hatta, problem kualitas advokat yang menurun akibat menjamurnya advokat di masyarakat saat ini dengan sendirinya akan terjawab. Publik pencari keadilan dapat memilih sendiri advokat-advokat yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya, meskipun Pengadilan Tinggi setempat banyak mengangkat advokat tiap tahunnya, namun masyarakat pencari keadilan akan melakukan seleksi secara sendiri terhadap advokat-adokat yang berkualitas tersebut. “Kalau tidak berkualitas, dengan sendirinya ditinggalkan oleh masyarakat,” ujar Hatta.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), TM Luthfi Yazid menilai sikap Ketua MA telah tepat. Menurut Luthfi, sikap MA secara kelembagaan harus dibaca sebagai sikap negara. Untuk itu MA tidak perlu berpihak kepada salah satu organisasi advokat yang telah ada saat ini.

 

“Sikap MA ini sudah seharusnya diikuti oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan lain-lain. Sebab pemihakan institusi negara kepada salah satu OA (Organisasi Advokat) akan menambah runyam,” ujar Luthfi kepada Hukumonline, Selasa (31/12).

 

Bagaimanpun, lanjut Luhfi, kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan hak konstitusional setiap orang. Oleh karena itu, negara harus hadir melindungi hak warga negaranya yang mana dalam konteks ini tidak melarang keberadaan organisasi advokat yang saat ini telah ada. “Karena ada hak maka ada kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak tersebut,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua