Kamis, 02 Januari 2020

MK Hanya Kabulkan 4 Pengujian UU Sepanjang 2019

Mulai dari perubahan prosedur pencoblosan Pemilu 2019, pemecatan PNS berkaitan dengan tindak pidana jabatan, syarat pemenangan pilpres, hingga syarat jeda 5 tahun jika mantan narapidana ikut pilkada.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan 4 permohonan pengujian undang-undang (PUU) dari 93 PUU. Rinciannya, 3 permohonan PUU dikabulkan sebagian dan 1 permohonan PUU dikabulkan seluruhnya. Sisanya, 33 permohonan PUU tidak dapat diterima; 43 permohonan ditolak untuk seluruhnya; dan 8 permohonan ditarik kembali; 2 permohonan gugur; dan 3 permohonan ditolak sebagian.

 

Sebagian besar putusan yang dikabulkan itu berkaitan dengan aturan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada. Mengingat pada 2019, Pemilu Serentak 2019 digelar untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD kab/kota, DPRD provinsi dan bakal digelarnya Pilkada 2020. Berikut keempat putusan yang dikabulkan:

 

  1. Perubahan Tiga Prosedur Pencoblosan Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materi Pasal 210 ayat (1); Pasal 348 ayat (4), ayat (9); Pasal 350 ayat (2); Pasal 383 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait prosedur administratif keikusertaan masyarakat dalam Pemilu pada 17 April 2019. Namun, MK hanya mengabulkan pengujian Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (9), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang diputus inkonstitusional bersyarat. Baca Juga: MK Ubah Tiga Prosedur Pencoblosan dalam Pemilu 2019

 

Ada tiga norma yang termuat dalam amar putusan bernomor 20/PUU-XVII/2019 yang dibacakan, Rabu (28/3) di ruang sidang MK. Pertama, frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain. Artinya, selain e-KTP, surat keterangan (suket) perekaman e-KTP boleh jadi syarat ikut pemilu.   

 

Kedua, frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, penyusunan DPT Tambahan (DPTb) bisa dilengkapi 7 hari sebelum pemungutan suara ketika pemilih dalam kondisi tertentu.     

 

Ketiga, frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. Artinya, penghitungan suara di TPS/TPSLN bisa diperpanjang maksimal 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

 

  1. Pemberhentian Terpidana PNS Berkaitan Tindak Pidana Jabatan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) UU huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait pemberhentian ASN. Dalam putusannya, MK menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN karena bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, pemberhentian atau pemecatan ASN bisa dilakukan jika berhubungan dengan tindak pidana jabatan, seperti korupsi, suap. Permohonan ini diajukan seorang PNS asal Kepulauan Riau, Hendrik yang pernah menjadi terpidana.

 

“Pasal 87 ayat (4) huruf b menjadi berbunyi ‘dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan’,” demikian bunyi amar Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Kamis (25/4/2019). (Baca Juga: MK: Pemberhentian Terpidana PNS Berkaitan Tindak Pidana Jabatan)

 

Mahkamah berpendapat tidak dapat diterima oleh penalaran hukum yang wajar jika seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana umum” yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Jika menggunakan penalaran demikian diterima, berarti harus diterima kemungkinan terjadinya keadaan atau peristiwa dimana seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun tidak diberhentikan dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (2) UU ASN.

 

  1. Syarat Pemenang Pilpres

MK mengabulkan permohonan para advokat diantaranya Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, Gregorius Yonathan Deowikaputra yang menguji Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu terkait syarat pemenangan dalam pemilihah presiden dan wakil presiden (pilpres). Dalam putusan bernomor 39/PUU-XVII/2019 tertanggal 30 September 2019, MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon.” (Baca juga: MK Ingatkan Kembali Syarat Pemenang Pilpres Ini)

 

Mahkamah mengingatkan pembentuk UU mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

 

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon sesuai Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 itu. 

 

  1. Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) memberi syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkracht. Demikian inti Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).   

 

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” demikian bunyi amar putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada Rabu (11/12/2019). (Baca Juga: MK: Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

 

Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Begitu pula mengenai lamanya tenggat waktu, Mahkamah tetap konsisten merujuk Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.

 

Hal tersebut kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua