Jumat, 03 January 2020

Banyak Disorot pada 2019, Harapan Besar Ada di Pundak KPK

KPK diharapkan dapat menylesaikan kasus-kasus besar.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Tahun 2019 yang telah berganti beberapa hari lalu menyimpan banyak cerita khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang selama ini mendapat kepercayaan publik cukup tinggi mengalami sejumlah polemik. Namun hasil survey yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada 2019 sebesar 75,2 persen, turun dari angka 81,5 pada tahun sebelumnya.

 

Polemik paling besar yang terjadi di KPK adalah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi ini ditolak oleh para pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan sebagian pegawai dan pimpinan KPK. Bahkan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak Revisi UU KPK menuai korban, dua mahasiswa meninggal dalam aksi penolakan revisi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

 

Penolakan masyarakat disebabkan banyak faktor, antara lain karena pembahasan RUU KPK terkesan kilat. Agenda rapat mengenai pembahasan RUU KPK ini tak terpantau, tiba-tiba saja, pada 6 September, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Proses pengesahan itu berjalan mulus. Hanya lima menit, seluruh anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi dan tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan parpol koalisi.

 

Setelah sah menjadi RUU Inisiatif DPR, maka draf RUU tersebut langsung dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Semua berjalan begitu cepat dan teratur layaknya operasi senyap. Sehingga aksi protes, demonstrasi hingga memakan korban pun terlihat tidak berdampak sama sekali. Eksekutif dan legislatif terus tancap gas hingga akhirnya KPK mempunyai UU baru yaitu UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Tidak hanya prosesnya yang berjalan kilat, isi pasal dari UU No. 19 Tahun 2019 pun dianggap melemahkan lembaga antirasuah. Mulai dari pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum, KPK masuk sebagai lembaga eksekutif, pegawai KPK yang harus menjadi ASN, adanya SP3, dan sejumlah pasal lainnya.

 

Mereka yang menolak adanya UU baru berharap Presiden menerbitkan Perppu. Secara terbuka, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan adanya peluang menerbitkan Perppu. Tetapi akhirnya bergeming dengan dalih ingin menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Belakangan alasannya berubah, menunggu hasil kerja pimpinan KPK jilid lima. Hingga kini Perppu tak kunjung diterbitkan. "Kita lihat sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka kala itu.

 

Presiden mengatakan saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak (permohonan) yang mengajukan uji materi ke MK terkait pengujian UU No. 19 Tahun 2019 yang masih menjalani proses persidangan di MK. "Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara," tambah Presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua