Isu Hangat

Perempuan dan Pendidikan Hukum

Di penghujung 2019 lalu, ​​​​​​​Hukumonline berusaha menampilkan sosok, pikiran dan gagasan sejumlah guru besar perempuan dari lingkungan perguruan tinggi negeri. Artikel ini akan menyuguhkan pada gagasan-gagasan para guru besar ketika menyampaikan pidato pengukuhan. Tentu saja, sosok mereka akan ditampilkan untuk mengenalkan kepada pembaca tentang gagasan, pengalaman, penelitian, dan pandangan mereka di dunia akademik hukum. Semoga bermanfaat!!
Perempuan dan Pendidikan Hukum
Hukumonline
Cerita tentang Profesor Retno Saraswati, Perkembangan Teknologi dan Daulat Presiden
Cerita tentang Profesor Retno Saraswati, Perkembangan Teknologi dan Daulat Presiden
Indonesia menganut sistem presidensial. Tetapi dalam realitas, ada beberapa peristiwa yang layak dikritik. Ikuti pandangan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Retno Saraswati.
.
Aji Prasetyo
Seruan Profesor Farida Patittingi untuk Melindungi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Seruan Profesor Farida Patittingi untuk Melindungi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Mencegah eksploitasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengabaikan keadilan sosial. Berdampak pula pada ketahanan nasional dalam menjaga batas-batas kedaulatan negara.
.
Norman Edwin Elnizar
Hukum Persaingan Usaha dalam Pandangan Prof Ningrum Natasya Sirait
Hukum Persaingan Usaha dalam Pandangan Prof Ningrum Natasya Sirait
Salah satu dari berbagai faktor penyebab rapuhnya perekonomian pada krisis moneter 1998 karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (competition policy) yang jelas dalam sistem ekonomi yang diterapkan.
.
Fitri Novia Heriani
Mengurai Pemikiran Prof Tatiek Sri Djatmiati Menyangkut Perizinan
Mengurai Pemikiran Prof Tatiek Sri Djatmiati Menyangkut Perizinan
Tujuan perizinan saat ini terjadi pergeseran, dari mengatur tingkah laku masyarakat menjadi instrumen pendapatan pemerintah.
.
Mochamad Januar Rizki
Prof Rosa Agustina, Pendorong Legalitas Perikatan dalam Transaksi Elektronik
Prof Rosa Agustina, Pendorong Legalitas Perikatan dalam Transaksi Elektronik
Ke depan, seharusnya ada pengaturan khusus yang lebih detail dalam perikatan untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis online dalam transaksi elektronik.
.
Aida Mardatillah
Prof Tri Lisiani, Sang ‘Pendobrak’ Bias Gender dalam Hukum Perkawinan
Prof Tri Lisiani, Sang ‘Pendobrak’ Bias Gender dalam Hukum Perkawinan
Pemahaman kesetaraan gender merupakan keharusan agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.
.
Rofiq Hidayat
Profesor I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Jalan Mengatasi Konflik Tenurial
Profesor I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Jalan Mengatasi Konflik Tenurial
Mengusung gagasan sarjana hukum yang berintegritas, humanis dan berprinsip pada keadilan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani memimpin Fakultas Hukum UNS Surakarta. Karya ilmiahnya banyak berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
.
Muhammad Yasin
Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah
Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah
Terdapat beberapa peraturan yang merupakan ketentuan hukum materiil, tetapi di dalamnya juga mengatur hukum acara.
.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Mengenal Konsep Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Gagasan Prof Yulia Mirwati
Mengenal Konsep Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Gagasan Prof Yulia Mirwati
Konsep hak ulayat (hak komunal) yang merupakan ciri hak atas tanah di Indonesia perlu dibuatkan atau dikontruksikan ketentuan organiknya.
.
M. Agus Yozami
Konsistensi Prof Maria Sumardjono Terkait Kebijakan Agraria
Konsistensi Prof Maria Sumardjono Terkait Kebijakan Agraria
Dibutuhkan keteguhan hati dan keberanian sikap (pembentuk UU/kebijakan) untuk mengakui, menghormati, dan melindungi tanah hak serta pemegang haknya yang dijamin UUD Tahun 1945 dan UU PA.
.
Agus Sahbani
Buah Pemikiran Prof Retno Murni Soal Penguatan Perlindungan Konsumen
Buah Pemikiran Prof Retno Murni Soal Penguatan Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, harmonis, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Sejak 10 tahun lalu, pemerintah disarankan membentuk Kementerian Konsumen seperti di Malaysia dan merevisi UU Perlindungan Konsumen serta aturan lain yang terkait.
.
Ady Thea DA
Gagasan-Gagasan Kartini dari Kampus
Gagasan-Gagasan Kartini dari Kampus
​​​​​​​Hukumonline berusaha menampilkan sosok, pikiran dan gagasan sejumlah guru besar perempuan dari lingkungan perguruan tinggi negeri.
.
Muhammad Yasin