Minggu, 05 Januari 2020

Omnibus Law Perpajakan Bakal Intervensi Aturan Pajak di Daerah

Tarif range rate disebut lebih ideal untuk sistem otonomi daerah, asalkan tarif harus dihitung ulang agar tidak mendistorsi kegiatan investasi.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi. Foto: RES

Demi mendukung investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah saat ini sibuk membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Sejumlah RUU Omnibus Law yang saat ini tengah dibahas adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); RUU tentang Perpajakan; dan RUU tentang Perpindahan Ibukota Negara.

 

Secara keseluruhan pasal-pasal terkait perizinan merupakan pasal yang paling dominan yang akan diintegrasikan. Kurang lebih terdapat 700 pasal dari 52 undang-undang yang mengatur tentang perizinan yang akan diintegrasikan dalam omnibus law.

 

Salah satu RUU omnibus law yang cukup gencar dibahas adalah sektor Perpajakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa omnibus law di bidang perpajakan hanya berisi 28 pasal dan terbagi dalam 6 cluster.

 

Cluster pertama tentang cara meningkatkan investasi melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh bunga. Cluster kedua, sistem teritorial yaitu bagaimana penghasilan deviden luar negeri akan dibebaskan pajak, asalkan diinvestasikan di Indonesia.

 

Cluster ketiga mengenai subjek pajak Orang Pribadi (OP), yang mengatur OP Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Cluster keempat, tentang cara meningkatkan kepatuhan perpajakan yaitu mengatur ulang sanksi dan imbalan bunganya. Cluster kelima, untuk ekonomi digital, yaitu perpajakan transaksi elektronik yang dibuat sama dengan pajak biasa. Ini termasuk penunjukan platform digital untuk pemungutan PPN dan mereka yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia akan tetap bisa dipungut pajaknya. Hal ini terutama untuk merespons perusahaan-perusahaan digital yang tidak ada di Indonesia namun dia mendapatkan income dari Indonesia seperti Netflix, Amazon.

 

Dan cluster keenam, adalah insentif-insentif pajak seperti tax holiday, super deduction, tax allowance, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PPh untuk surat berharga, dan insentif pajak daerah dari Pemda.

 

Baca:

 

Terkait insentif pajak daerah dari Pemda, Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan jika RUU Omnibus Law Perpajakan akan mengatur besaran tarif pajak yang sama atau fix rate. Hal tersebut bertujuan untuk mensinkronkan besaran pajak antara satu daerah dengan daerah lain, dan antara pusat dan daerah guna mendukung investasi

 

Pemerintah kemudian akan mereview pajak daerah yang dinilai menghambat investasi. Tak main-main, pemerintah berencana juga akan menerapkan sanksi pengurangan dana transfer daerah bagi Pemda yang tidak mengikuti aturan di RUU Omnibus Law perpajakan.

 

“Terkait daerah salah satu omnibus law perpajakan ada isu mengenai pajak di daerah. Selama ini ada pajak daerah tapi tidak konsisten antara daerah satu dan yang lain, atau pusat dengan daerah tidak sinkron. Walaupun ada ruang boleh penerapan pajak maksimal 75 persen di daerah. Tetapi omnibus law perpajakan dapat menerapkan tarif pajak yang berbeda, ada sinkronisasi dan intervensi untuk mendukung investasi,” kata Yoga beberapa waktu lalu.

 

Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menyampaikan bahwa perpajakan di era otonomi daerah mulai diterapkan sejak UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan  UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah  diterbitkan.

 

UU tersebut memberikan diskresi kepada Pemda untuk memberlakukan tarif akhir pajak sesuai dengan kebijakan atau pertimbangan dari daerah masing-masing. Dalam aturan ini pemerintah pusat hanya mengatur range tarif minimal dan maksimal. Hal ini, lanjut Robert, baik untuk daerah karena membuka ruang untuk menarik investasi dan berkompetisi untuk bersaing guna memaksimalkan pendapatan daerahnya.

 

Namun faktanya, kebijakan itu tidak berlaku optimal. Pada jenis pajak tertentu, kompetisi nyaris tidak terjadi. Misalnya saja pengurangan pajak BPHTB yang mengatur pengurangan NJOP PTKP minimal Rp60 juta. Mayoritas daerah memakai tarif yang sama yakni angka minimal Rp60 juta, sementara hanya ada satu daerah yang menggunakan tarif berbeda hingga Rp75 juta.

 

“Buat dunia usaha itu nilainya tidak selalu signifikan. Yang begini membuat pemerintah pusat mempertimbangkan menetapkan tarif fix rate,” kata Robert kepada Hukumonline, Kamis (2/1).

 

Kendati demikian, Robert menilai pemerintah tidak memiliki alasan urgent untuk mengotak-atik tarif pajak daerah, meski di sisi lain banyaknya pajak di daerah menjadi faktor penghambat investasi. Guna memberikan kompetisi dalam konsep otonomi daerah, pemerintah seharusnya menetapkan range tarif dengan nilai yang benar sehingga tidak mendistorsi kegiatan investasi.

 

 

“Tapi buat saya enggak urgent untuk mengotak-atik (pajak daerah), biarkan saja yang penting range tarifnya itu harus dihitung benar, mana nilai kekonomian yang kemudian membuat tidak mendistorsi kegiatan investasi, tetapkan itu sebagai nilai minimal. Jadi jangan menutup pemda untuk berdiskresi. Itu diskresi positif dalam artian mengambil situasi itu untuk menetapkan kebijakan, yang penting tidak merusak tarif minimal sehingga keluar dari range yang ada,” imbuhnya.

 

Robert menyebut setidaknya ada tiga pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah sebelum menerapkan range tarif pajak daerah. Pertama, dari sisi fiskal nasional pajak daerah tidak merusak stabilitas keuangan. Kedua, dari sisi pelaku usaha pemerintah harus memastikan sejauh mana pajak tidak mendistorsi kegiatan ekonomi; dan ketiga pemerintah harus mempertimbangkan perspektif pemda dari egi penerimaan.

 

“Sejauh mana pajak itu mencukupi pembiayaan pembangunan daerah, paling tidak di sektor usaha terkait dari mana pajak itu dipungut. Tetapkan batas nilai minimalnya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua