Senin, 06 January 2020

Mengenal Praktik Manipulatif “Goreng-menggoreng” Saham dalam Pasar Modal

Manipulasi pasar dan transaksi keuangan yang menjurus pada fraud dan kriminal harus ditindak dengan tegas.
Mochamad Januar Rizki
Bursa Efek Indonesia. Foto: RES

Perilaku curang “goreng-menggoreng” atau manipulasi transaksi saham suatu emiten pasar modal sejatinya bukan persoalan baru. Namun, fenomena ini bukannya berkurang justru semakin bertambah jumlah pelanggaran-pelanggarannya dalam industri pasar modal nasional. Telah beberapa kali pelanggaran-pelanggaran tersebut muncul ke publik tidak hanya perusahaan swasta bahkan badan usaha milik negara (BUMN) juga terlibat dalam kecurangan tersebut.

 

Manipulasi pasar menjadi salah satu bab yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam ketentuan Pasal 91 UU Pasar Modal, manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Kecurangan tersebut menyebabkan harga efek di bursa efek menjadi tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek miliknya.

 

Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Abdul Haris Muhammad Rum, mengatakan praktik “goreng-menggoreng” saham tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran karena terdapat unsur manipulatif dalam transaksinya. Perilaku curang tersebut berisiko merugikan para investor sehingga harus membeli lembar saham lebih tinggi dari seharusnya. Sehingga, menurutnya harus ada pengawasan ketat dan penindakan tegas dari otoritas terhadap para pelaku yang terlibat dalam kecurangan tersebut.

 

“Istilah goreng-menggoreng saham bukan hal baru. Fenomena goreng-menggoreng saham itu dilakukan dengan cara memainkan atau manipulasi transaksi saham. Setiap manipulasi dalam saham itu adalah pelanggaran. Sehingga, enforcement harusditegakkan,” jelas Haris, Senin (6/1).

 

Bahkan, Haris juga menuturkan praktik manipulatif pasar modal bahkan dapat melibatkan profesi konsultan hukum pasar modal sebagai profesi penunjang. “Kalau manipulasi semuanya bisa saja terlibat termasuk konsultan hukum pasar modal. Karena kami harus bertugas mengeluarkan pendapat hukum di situ. Tidak hanya konsultan hukum, profesi penunjang lain seperti akuntan juga bisa terlibat. Sehingga, kami diikat dengan kewajiban-kewajiban dalam pasar modal seperti menjaga kerahasiaan,” tambah Haris.

 

Dengan demikian, menurut Haris pemberian sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal. Menurutnya, kepercayaan tersebut sangat penting mengingat perkembangan industri pasar modal nasional dalam kondisi positif saat ini.

 

“Saat ini terpenting adalah bagaimana membangun kepercayaan. Kalau praktik manipulatif tersebut dibiarkan artinya industri pasar modal tidak bisa dipercaya. Masyarakat atau investor sangat sensitif dengan hal-hal tersebut. Sehingga, pertajamlah penindakan kalau tidak pencapaian positif industri pasar modal di tingkat Asia dan dunia bisa hancur kalau kepercayaan itu hilang,” ujar Haris.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua