Selasa, 07 Januari 2020

Jatam: Ada 71 Konflik Pertambangan Periode 2014-2019

Masyarakat yang menolak tambang kerap mengalami kriminalisasi dan kekerasan dengan beragam pasal pemidanaan. Sedikitnya ada 8 pasal yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat penolak izin usaha pertambangan.
Ady Thea DA
Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan minerba. Foto: RES

Sektor pertambangan cukup ramai menjadi perbincangan publik di tahun 2019. Bahkan RUU Minerba menjadi salah satu dari lima RUU yang ditunda pengesahannya di DPR. Praktik perizinan sampai beroperasinya perusahaan tambang tak jarang menyulut aksi protes yang berujung pada konflik di masyarakat.

 

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai hampir seluruh perusahaan tambang yang masuk ke suatu wilayah selalu diwarnai konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, atau antar kelompok masyarakat itu sendiri.

 

Peneliti Jatam Ki Bagus Hadikusuma mencatat periode 2014-2019 terdapat 71 konflik di sektor pertambangan. Konflik itu terjadi antara masyarakat yang menolak izin usaha pertambangan melawan perusahaan dan pemerintah. Kasus itu terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar. Konflik paling banyak terjadi di provinsi Kalimantan Timur (14 kasus); diikuti Jawa Timur (8 kasus); dan Sulawesi Tengah (9 kasus). Konflik itu terkait keberadaan tambang emas (23 kasus), batubara (23 kasus), dan pasir besi (11 kasus).

 

“Seluruh konflik tambang itu terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara 2 kali luas Brunei Darussalam,” kata Bagus dalam peluncuran Catatan Awal Tahun 2020 dan Proyeksi di Jakarta, Senin (6/1/2019). Baca Juga: Sejumlah Cacatan Jatam Soal Draft Revisi UU Minerba

 

Bagus juga mencatat ada 33 kasus kriminalisasi dan serangan terhadap masyarakat yang menolak izin usaha pertambangan. Tahun 2019, Jatam mencatat ada 4 kasus kriminalisasi, 2 kasus diduga penyerangan yang menyebabkan kematian, dan 4 intimidasi oleh preman diduga suruhan pemilik perusahaan tambang. Kriminalisasi dan serangan ini paling banyak terjadi di Kalimantan Timur dan Jawa Tengah (4 kasus) diikuti Bangka Belitung (2 kasus); Maluku (2) kasus; Jawa Timur (1 kasus); Sumatera Utara (1 kasus); Sumatera Barat (1 kasus); dan Kalimantan Selatan (1 kasus).

 

Jatam menghitung sedikitnya ada 8 pasal yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat penolak izin usaha tambang. Pertama, Pasal 162 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), mengancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

 

Kedua, Pasal 170 KUHP, yang mengancam pidana penjara 5 tahun 6 bulan bagi siapa saja yang menggunakan kekerasan. Kriminalisasi dengan menggunakan pasal ini antara lain menimpa Tubagus Budhi Firbany, dia ditahan karena menghadang kapal tambang timah di Bangka Belitung tahun 2015. Kemudian 6 remaja di bawah umur ditangkap menggunakan pasal ini karena menolak tambang batu di desa Wisnu, Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah.

 

Ketiga, Pasal 263 ayat (1) KUHP yang intinya mengancam pidana penjara paling lama 6 tahun bagi orang yang membuat surat palsu. Aparat menggunakan pasal ini untuk menjerat Joko Prianto dan 5 aktivis JMPPK kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mereka dilaporkan memalsukan tanda tangan penolakan warga atas pendirian pabrik dan tambang semen di Rembang.

 

Keempat, Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun bagi orang yang melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang. Pasal ini digunakan untuk menjerat 21 warga pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Mereka dilaporkan karena menghadang alat berat yang akan masuk ke pulau dan lahan pertanian warga di tahun 2019.

 

Kelima, Pasal 335 ayat (1) KUHP, memuat ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Pasal ini juga dikenakan kepada Tubagus Budhi Firbany yang menghadang kapal tambang timah di Bangka Belitung tahun 2015 lalu. Begitu pula 3 warga desa Sukarela, kecamatan Wawonii Tenggara, kabupaten Konawe Kepulauan dijerat pasal ini karena mempertahankan hak atas tanah dan tanaman pada Juli 2019.

 

Keenam, Pasal 107a UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanan negara. Pasal ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun bagi pihak yang menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Pasal ini digunakan untuk menjerat Budi Pego dan tiga warga kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur yang dituduh menyebar komunisme saat demonstrasi menolak tambang emas di Tumpang Pitu.

 

Ketujuh, Pasal 19 huruf (a) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan ini menjerat 2 petani Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah yaitu Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin yang “dipolisikan” karena mempertahankan lahannya yang dijadikan obyek tukar guling lahan perhutani dan PT Semen Indonesia.

 

Delapan, Pasal 24 huruf (a) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang, serta Lagu Kebangsaan. Pasal ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Tiga petani Mekarsari, kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang menolak PLTU Indramayu 2 dijerat menggunakan pasal ini.

 

Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar berpendapat kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang menolak tambang bakal meningkat karena Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan menyebut akan memberi karpet merah untuk investasi. Selain itu, RUU Minerba diperkirakan akan berlanjut pembahasannya oleh parlemen dan pemerintah.

 

Menurut Melky, perlindungan terhadap masyarakat dan aktivis HAM, serta lingkungan hidup sangat memprihatinkan. Bahkan ahli dan akademisi yang memberikan keterangan di persidangan seperti Prof Basuki Wasis dan Prof Bambang Hero juga mengalami kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap ahli dan akademisi ini menunjukan lemahnya perlindungan terhadap mereka.

 

Kemudian, serangan langsung secara fisik seperti yang dialami Jatam Kalimantan Timur. Serangan itu menyasar aktivis dan sekretariat yang diduga kuat dilakukan preman dan ormas atas campur tangan perusahaan tambang dan pemerintah. “Jokowi berkuasa bukan untuk melindungi rakyat, tapi industri,” kritiknya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua