Selasa, 07 Januari 2020

​​​​​​​5 Artikel Kenegaraan Paling Hangat di 2019 versi Klinik Hukumonline

Tercatat, setidaknya 87 artikel bertemakan kenegaraan yang lahir dari dapur Klinik sepanjang tahun 2019.
Tim Hukumonline

Tahun 2019 barangkali merupakan salah satu tahun yang paling panas dalam sejarah Indonesia pasca Reformasi. Awalnya, pergulatan wacana di dalam masyarakat diprakirakan hanya akan didominasi oleh aktivitas pemilu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana di tahun 2014, pemilu presiden pada tahun 2019 juga hanya diikuti oleh dua pasang calon. Sejak setahun sebelumnya, masyarakat pun seolah terbagi ke dalam dua kubu, mengekor pasangan calonnya masing-masing.

 

Namun demikian, situasi pasca pilpres rupanya menghadirkan diskusi yang juga hangat, bahkan cenderung lebih panas. Beberapa isu besar yang tercatat, di antaranya pemindahan ibukota negara, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pengesahan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang meluas di seluruh Indonesia.

 

Di tengah pusaran isu tersebut, Klinik Hukumonline tidak ketinggalan untuk menyajikan berbagai ulasan dari perspektif hukum. Selain itu, Klinik juga tetap konsisten menyasar berbagai masalah sehari-hari masyarakat kala harus berhadapan dengan jejaring administrasi negara.

 

Tercatat, setidaknya 87 artikel bertemakan kenegaraan yang lahir dari dapur Klinik sepanjang tahun 2019. Berikut adalah lima di antaranya, yang berhasil meraih atensi pembaca paling besar; dimulai dari aturan lembur bagi pegawai negeri sipil (“PNS”), hingga kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara.

 

  1. Aturan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi PNS

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Mekanisme pemberian dan penghitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Berapa besaran uang lembur yang ditetapkan? Klik di subjudul untuk mencari tahu!

 

  1. Syarat PNS yang Mencalonkan Diri di Pilkada

PNS yang ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai PNS.

 

Surat pernyataan pengunduran diri dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon. Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.

 

  1. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara

Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dalam tataran teori norma. Namun faktanya, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 itu sendiri, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

  1. Lembaga yang Berwenang Menguji Perda Terhadap Undang-Undang

Siapa yang berwenang menguji Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota terhadap undang-undang (UU)? Lembaga itu tak lain adalah Mahkamah Agung (“MA”), bukan ke Mahkamah Konstitusi (“MK”). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

 

  1. Syarat dan Cara Memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

 

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berusia nol sampai dengan kurang dari lima tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia lima sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.

 

Demikian lima artikel bertema kenegaraan yang paling hangat sepanjang tahun 2019 dari meja Klinik Hukumonline. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh Tim Klinik.

 

Ikuti juga media sosial Tim Klinik di Instagram (@klinikhukum), Facebook (Klinik Hukumonline), dan Twitter (@klinikhukum). Jangan lupa dengarkan juga berbagai ulasan Klinik dalam format audio pada platform podcast kesayanganmu!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua