​​​​​​​5 Artikel Kenegaraan Paling Hangat di 2019 versi Klinik Hukumonline
Kaleidoskop Hukumonline

​​​​​​​5 Artikel Kenegaraan Paling Hangat di 2019 versi Klinik Hukumonline

Tercatat, setidaknya 87 artikel bertemakan kenegaraan yang lahir dari dapur Klinik sepanjang tahun 2019.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
​​​​​​​5 Artikel Kenegaraan Paling Hangat di 2019 versi Klinik Hukumonline
Hukumonline

Tahun 2019 barangkali merupakan salah satu tahun yang paling panas dalam sejarah Indonesia pasca Reformasi. Awalnya, pergulatan wacana di dalam masyarakat diprakirakan hanya akan didominasi oleh aktivitas pemilu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana di tahun 2014, pemilu presiden pada tahun 2019 juga hanya diikuti oleh dua pasang calon. Sejak setahun sebelumnya, masyarakat pun seolah terbagi ke dalam dua kubu, mengekor pasangan calonnya masing-masing.

 

Namun demikian, situasi pasca pilpres rupanya menghadirkan diskusi yang juga hangat, bahkan cenderung lebih panas. Beberapa isu besar yang tercatat, di antaranya pemindahan ibukota negara, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pengesahan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang meluas di seluruh Indonesia.

 

Di tengah pusaran isu tersebut, Klinik Hukumonline tidak ketinggalan untuk menyajikan berbagai ulasan dari perspektif hukum. Selain itu, Klinik juga tetap konsisten menyasar berbagai masalah sehari-hari masyarakat kala harus berhadapan dengan jejaring administrasi negara.

 

Tercatat, setidaknya 87 artikel bertemakan kenegaraan yang lahir dari dapur Klinik sepanjang tahun 2019. Berikut adalah lima di antaranya, yang berhasil meraih atensi pembaca paling besar; dimulai dari aturan lembur bagi pegawai negeri sipil (“PNS”), hingga kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara.

 

  1. Aturan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi PNS

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Mekanisme pemberian dan penghitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Berapa besaran uang lembur yang ditetapkan? Klik di subjudul untuk mencari tahu!

 

  1. Syarat PNS yang Mencalonkan Diri di Pilkada

PNS yang ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai PNS.

 

Surat pernyataan pengunduran diri dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon. Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.

Tags:

Berita Terkait