Selasa, 07 January 2020

​​​​​​​5 Artikel Kenegaraan Paling Hangat di 2019 versi Klinik Hukumonline

Tercatat, setidaknya 87 artikel bertemakan kenegaraan yang lahir dari dapur Klinik sepanjang tahun 2019.
Tim Hukumonline

Tahun 2019 barangkali merupakan salah satu tahun yang paling panas dalam sejarah Indonesia pasca Reformasi. Awalnya, pergulatan wacana di dalam masyarakat diprakirakan hanya akan didominasi oleh aktivitas pemilu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana di tahun 2014, pemilu presiden pada tahun 2019 juga hanya diikuti oleh dua pasang calon. Sejak setahun sebelumnya, masyarakat pun seolah terbagi ke dalam dua kubu, mengekor pasangan calonnya masing-masing.

 

Namun demikian, situasi pasca pilpres rupanya menghadirkan diskusi yang juga hangat, bahkan cenderung lebih panas. Beberapa isu besar yang tercatat, di antaranya pemindahan ibukota negara, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pengesahan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang meluas di seluruh Indonesia.

 

Di tengah pusaran isu tersebut, Klinik Hukumonline tidak ketinggalan untuk menyajikan berbagai ulasan dari perspektif hukum. Selain itu, Klinik juga tetap konsisten menyasar berbagai masalah sehari-hari masyarakat kala harus berhadapan dengan jejaring administrasi negara.

 

Tercatat, setidaknya 87 artikel bertemakan kenegaraan yang lahir dari dapur Klinik sepanjang tahun 2019. Berikut adalah lima di antaranya, yang berhasil meraih atensi pembaca paling besar; dimulai dari aturan lembur bagi pegawai negeri sipil (“PNS”), hingga kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara.

 


  1. Aturan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi PNS

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Mekanisme pemberian dan penghitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Berapa besaran uang lembur yang ditetapkan? Klik di subjudul untuk mencari tahu!

 


  1. Syarat PNS yang Mencalonkan Diri di Pilkada

PNS yang ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai PNS.

 

Surat pernyataan pengunduran diri dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon. Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua