Rabu, 08 January 2020

​​​​​​​5 Artikel Klinik Hukumonline Terpopuler bagi Buruh dan Tenaga Kerja

​​​​​​​Masalah upah yang tidak layak agaknya memang masih menjadi sumber kegelisahan utama sebagian besar kelas pekerja Indonesia sepanjang tahun 2019.
Tim Hukumonline

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019 silam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan)yang dinilai menimbulkan beragam permasalahan. Sebagaimana pernah diberitakan dalam artikel Serikat Buruh Ingatkan Revisi PP Pengupahan Harus Jadi Prioritas, terdapat setidaknya tiga hal yang perlu dibenahi pemerintah dalam revisi PP Pengupahan nantinya.

 

Pertama,mengembalikan hak berunding serikat buruh dalam proses kenaikan upah minimum melalui lembaga tripartit, yakni dewan pengupahan daerah. Kedua,penggunaanmekanisme survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai bagian dari proses pembahasan kenaikan upah minimum setiap tahun. Terakhir, penetapan upah minimum selayaknya dilakukan oleh gubernur, bukan pemerintah pusat.

 

Masalah upah yang tidak layak agaknya memang masih menjadi sumber kegelisahan utama sebagian besar kelas pekerja Indonesia sepanjang tahun 2019. Badan Pusat Statistikper Maret 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pekerja Indonesia hanya dibayar sebesar Rp2.829.130 setiap bulannya.

 

Tak ayal, data pembaca Klinik Hukumonline pun mengafirmasi kegelisahan ini. Berdasarkan pemeringkatan yang disusun Klinik, lima artikel bertema buruh dan tenaga kerja terpopuler sepanjang tahun 2019 memiliki benang merah yang sama. Dari langkah hukum jika upah di bawah standar minimum, hingga aturan kenaikan upah secara berkala, semuanya menyoroti realitas pengupahan di Indonesia.

 

  1. Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum sendiri dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

 

Ancaman bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

 

Selain melalui jalur pidana, langkah hukum apa lagi yang dapat dilakukan pekerja jika upahnya di bawah upah minimum? Klik pada subjudul untuk mencari tahu!

 

  1. Keberlakuan Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil

Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) berlaku untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Akan tetapi, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

 

  1. Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tegas melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kesepakatan (konsensus) para pihak kausa-nya harus halal. Dengan demikian, memperjanjikan upah di bawah upah minimum menjadikan perjanjian kerja batal demi hukum.

 

  1. Aturan Kenaikan Upah Secara Berkala

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

 

Pada praktiknya, pengusaha akan meninjau upah pekerjanya secara berkala (biasanya per tahun) dengan memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan upah ini dilakukan dengan menyesuaikan harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah struktur dan skala upah yang berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

 

Yang perlu diperhatikan, struktur dan skala upah yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Skala upah yang diberikan juga tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum.

 

  1. Pengaturan tentang Gaji Karyawan Koperasi

Peraturan khusus mengenai koperasi tidak mengatur secara rinci tentang gaji karyawan. Oleh karena itu, pengurus koperasi dan karyawannya dapat merujuk kembali kepada ketentuan umum di bidang ketenagakerjaan, yaitu UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, termasuk peraturan mengenai UMK.

 

Demikian lima artikel bertema Ketenagakerjaan yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2019 dari meja Klinik Hukumonline. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh Tim Klinik.

 

Ikuti juga media sosial Tim Klinik di Instagram (@klinikhukum), Facebook (Klinik Hukumonline), dan Twitter (@klinikhukum). Jangan lupa dengarkan juga berbagai ulasan Klinik dalam format audio pada platform podcast kesayanganmu!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua