Rabu, 08 January 2020

Beragam Usulan untuk Jamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Mulai penghapusan atau merevisi regulasi yang diskriminatif; peningkatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan toleransi, kebhinekaan, penguatan Pancasila; rehabilitasi hak korban; penguatan literasi lintas agama; hingga penanganan konservatisme melalui pelarangan politisasi identitas keagamaan dalam hajatan elektoral (pemilu/pilkada).
Ady Thea DA
Pemerintah dicecar PBB soal kebebasan beragama. Foto: ilustrasi (Sgp)

Secara umum, kebhinekaan dalam beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami kerapuhan. Hal ini ditandai tingginya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dan terbukanya ekspresi konservatisme serta narasi intoleransi. Demikian kesimpulan Setara Institute dalam diskusi penyampaian catatan awal tahun 2020 di Jakarta, Selasa (7/1/2020) kemarin.  

 

Setara Institute mencatat periode pertama pemerintahan Joko Widodo (November 2014-Oktober 2019) terjadi 846 peristiwa pelanggaran KBB dengan 1.060 tindakan. Artinya, setiap bulan rata-rata terjadi 14 peristiwa dengan 18 tindakan pelanggaran KBB. Ada 5 provinsi dengan peristiwa pelanggaran KBB tertinggi yaitu Jawa Barat (154), Jakarta (114), Jawa Timur (92), Jawa Tengah (59), dan Aceh (69).

 

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan persoalan ini harus diatasi secara tepat oleh pemerintah dan penanganan persoalan kunci harus dipercepat penyelesaiannya. Pelaku pelanggaran terdiri dari aktor nonnegara dan aktor negara. Untuk aktor nonnegara tindakan paling tinggi yaitu kelompok warga (171), ormas keagamaan (86). Aktor nonnegara ini dinilai mengancam dinamika KBB di masyarakat.

 

Untuk tindakan aktor negara paling tinggi dilakukan pemerintah daerah (157), kepolisian (98), institusi pendidikan (35), satpol PP (33), pengadilan (18), kejaksaan (17), dan TNI (11). “Ada pemerintah daerah yang mewajibkan ASN untuk shalat berjamaah, kemudian mengisi presensi menggunakan fingerprint,” Halili memberi contoh. Baca Juga: Jatam: Ada 71 Konflik Pertambangan Periode 2014-2019

 

Dari berbagai peristiwa pelanggaran KBB itu, Halili mencatat ada 10 kelompok masyarakat yang menjadi korban yaitu individu (193), warga (183), umat Kristiani (136), Syiah (81), Ahmadiyah (63), umat Islam (47), Gafatar (45), aliran keagamaan (44), pelajar/mahasiswa (41), dan ASN (25). Untuk gangguan terhadap rumah ibadah, Setara Institute mencatat Gereja mengalami 51 gangguan, Masjid (27) khususnya yang dimiliki Ahmadiyah, rumah ibadah kepercayaan (22), klenteng (13), pura (5), dan vihara (1).

 

Menurut Halili, ada 7 permasalahan kunci terkait intoleransi dan pelanggaran KBB serta ancaman ideologi terhadap negara Pancasila. Permasalahan itu dibagi dalam dua lapis yaitu negara dan masyarakat. Untuk negara, ada 3 persoalan kunci yaitu kerangka hukum (legal framework), kapasitas aparatur negara, dan penegakan hukum. Halili melihat aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap ancaman KBB.

 

Persoalan kunci pada lapis masyarakat, kata Halili, yakni penyempitan ruang perjumpaan yang diakibatkan peningkatan segregasi (pengucilan) sosial. Kemudian, rendahnya literasi tentang identitas internal dan eksternal antar warga yang menyebabkan terjadinya banyak penyangkalan (denial) dan penolakan (resistance) atas eksistensi. Selanjutnya, terjadi penguatan konservatisme dan kapasitas koersif (tekanan) warga.

 

Halili mengusulkan 11 agenda yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin KBB. Pertama, pengarusutamaan pemerintahan inklusif. Menurut Halili, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengatur hal tersebut. Dengan terbitnya Perpres itu akan menjadi acuan setiap program yang akan dijalankan pemerintah. Kedua, penghapusan regulasi yang diskriminatif, seperti SKB Menteri tentang Pelarangan Ahmadiyah. Ketiga, merevisi peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadah dan forum kerukunan antar umat beragama.

 

Keempat, penghapusan regulasi lokal yang diskriminatif. Kelima, peningkatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan toleransi dan kebhinekaan serta penguatan Pancasila. Keenam, penegakan hukum terhadap beberapa kasus pelanggaran KBB terutama yang berdimensi pidana. Aparat penegak hukum harus menghentikan atau moratorium penggunaan pasal yang bermasalah, misalnya terkait penodaan agama.

 

Ketujuh, rehabilitasi hak korban. Delapan, penguatan literasi lintas agama. Sembilan, memperluas ruang perjumpaan, termasuk pemukiman lintas identitas. Dalam hal ini, Halili menegaskan pemerintah daerah untuk tidak memberi izin bagi pendirian pemukiman eksklusif bagi kelompok tertentu. Sepuluh, penanganan konservatisme melalui pelarangan politisasi identitas keagamaan dalam hajatan elektoral (pemilu/pilkada).

 

Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukan KBB dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah. Sebab, demokrasi dan HAM di Indonesia selama ini tidak mengalami kemajuan yang berarti.

 

Hal ini merupakan persoalan struktural yang harus diurai, salah satunya melalui sektor pendidikan. Selain itu, Kementerian Agama sangat berperan untuk menyebar pandangan toleransi kepada masyarakat. “Sayangnya dalam praktik aparatur negara juga tidak clear soal apa itu intoleransi, apa itu diskriminasi,” lanjutnya.

 

Juru Bicara Ahmadiyah Yendra Budiana mengatakan persoalan KBB yang dialami Ahmadiyah bukan hanya soal peribadatan, tapi juga hak sebagai warga negara. Misalnya, dipersulit dalam mengurus kartu identitas, mengurus surat tanah, pernikahan, dan bahkan memasang air di masjid milik Ahmadiyah.

 

Salah satu sebabnya SKB Menteri No.3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat masih berlaku dan dijadikan acuan aparat birokrasi. “Kami kesulitan menjalankan KBB karena SKB ini,” keluhnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua