Rabu, 08 January 2020

Beragam Usulan untuk Jamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

 

Halili mengusulkan 11 agenda yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin KBB. Pertama, pengarusutamaan pemerintahan inklusif. Menurut Halili, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengatur hal tersebut. Dengan terbitnya Perpres itu akan menjadi acuan setiap program yang akan dijalankan pemerintah. Kedua, penghapusan regulasi yang diskriminatif, seperti SKB Menteri tentang Pelarangan Ahmadiyah. Ketiga, merevisi peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadah dan forum kerukunan antar umat beragama.

 

Keempat, penghapusan regulasi lokal yang diskriminatif. Kelima, peningkatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan toleransi dan kebhinekaan serta penguatan Pancasila. Keenam, penegakan hukum terhadap beberapa kasus pelanggaran KBB terutama yang berdimensi pidana. Aparat penegak hukum harus menghentikan atau moratorium penggunaan pasal yang bermasalah, misalnya terkait penodaan agama.

 

Ketujuh, rehabilitasi hak korban. Delapan, penguatan literasi lintas agama. Sembilan, memperluas ruang perjumpaan, termasuk pemukiman lintas identitas. Dalam hal ini, Halili menegaskan pemerintah daerah untuk tidak memberi izin bagi pendirian pemukiman eksklusif bagi kelompok tertentu. Sepuluh, penanganan konservatisme melalui pelarangan politisasi identitas keagamaan dalam hajatan elektoral (pemilu/pilkada).

 

Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukan KBB dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah. Sebab, demokrasi dan HAM di Indonesia selama ini tidak mengalami kemajuan yang berarti.

 

Hal ini merupakan persoalan struktural yang harus diurai, salah satunya melalui sektor pendidikan. Selain itu, Kementerian Agama sangat berperan untuk menyebar pandangan toleransi kepada masyarakat. “Sayangnya dalam praktik aparatur negara juga tidak clear soal apa itu intoleransi, apa itu diskriminasi,” lanjutnya.

 

Juru Bicara Ahmadiyah Yendra Budiana mengatakan persoalan KBB yang dialami Ahmadiyah bukan hanya soal peribadatan, tapi juga hak sebagai warga negara. Misalnya, dipersulit dalam mengurus kartu identitas, mengurus surat tanah, pernikahan, dan bahkan memasang air di masjid milik Ahmadiyah.

 

Salah satu sebabnya SKB Menteri No.3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat masih berlaku dan dijadikan acuan aparat birokrasi. “Kami kesulitan menjalankan KBB karena SKB ini,” keluhnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua