Rabu, 08 January 2020

Posisi Ketua DKPP Kosong, Presiden Diminta Mencari Pengganti

Potensi pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu kerap muncul ditengah tahapan pemilu atau pilkada yang sedang dilaksanakan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Direktur Ekesekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Foto: DAN

Setelah ditinggal Hardjono karena diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), posisi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga kini masih kosong. Sementara tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 saat ini sudah dimulai. 

 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo didorong untuk segera mencari dan memilih pengganti Ketua merangkap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hardjono sebelumnya adalah anggota DKPP mewakili tokoh masyarakat yang berasal dari usulan presiden.

 

“Agar kerja kelembagaan DKPP tidak terganggu, sosok pengganti Hardjono mesti segera dipilih oleh Presiden,” ujar Direktur Ekesekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada hukumonline, Rabu (8/1).

 

Menurut Titi, sebagai entitas yang terintegrasi di dalam penyelenggaraan pemilu secara umum, kelengkapan personil DKPP sangat dibutuhkan. Apalagi, tahapan Pilkada 2020 saat ini sudah dimulai. Berdasarkan pengalaman Perludem pada Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, potensi pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu kerap muncul di tengah tahapan pemilu atau pilkada yang sedang dilaksanakan. 

 

Titi menilai, salah satu aspek yang sering dilanggar adalah aspek profesioalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Atas dasar itu, kebutuhan untuk memilih pengganti Hardjono sebagai anggota, yang kebetulan juga sebagai Ketua DKPP sangat diperlukan segera. 

 

Apalagi, dengan mundurnya Hardjono sebagai anggota sekaligus Ketua DKPP, berkonsekuensi kepada pemilihan Ketua DKPP yang baru. Oleh sebab itu, memilih pengganti Hardjono dengan segera juga akan mempercepat proses di internal DKPP untuk memilih ketua baru untuk memastikan tata kelola organisasi DKPP berjalan optimal.

 

“Terutama dalam menangani berbagai persidangan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu,” ujar Titi.

 

Proses pemilihan ketua DKPP idealnya tentu menunggu anggota baru yang menggantikan Hardjono. Hal ini bertujuan agar musyawarah anggota DKPP di dalam memilih ketua diikuti oleh anggota DKPP yang lengkap dan definitif. Untuk sementara, menjelang presiden memilih pengganti Hardjono, Titi mendorong lembaga DKPP dapat memilih pelaksana tugas (Plt) ketua agar kerja-kerja lembaga yang membutuhkan fungsi administratif ketua, tetap dapat berjalan dengan baik.

 

(Baca: MK: Advokat Boleh Jadi Penasihat Hukum di Sidang DKPP)

 

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakan etik penyelenggara pemilu, menurut Titi, sosok pengganti Hardjono mesti memiliki integritas tinggi. Selain integritas, kebutuhan terhadap figur yang sudah teruji kemampuan kepemiluannya, yang memahami bangunan sistem dan kelembagaan pemilu dengan baik, juga menjadi kriteria penting sebagai dasar memilih anggota DKPP oleh Presiden. 

 

Hal ini dikarenakan anggota baru DKPP tersebut akan langsung berhadapan dengan tugas-tugas kelembagaan DKPP. “Tentu sosok yang menjadi pengganti Hardjono adalah sosok yang mampu secara cepat beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas sebagai anggota DKPP,” tutup Titi.

 

Hardjono sebelumnya telah dilantik bersama empat orang anggota Dewan Pengawas KPK lainnya pada Desember 2019 lalu. Di hari yang bersamaan dilakukan juga pelantikan pimpinan KPK yang baru.

 

Pertama kali ketika tahu dirinya termasuk salah satu yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengisi posisi sebagai Dewan Pengawas KPK, Hardjono telah menyatakan akan mengundurkan diri dari DKPP. Saat itu ia menegaskan bahwa pengunduran diri dari DKPP adalah keharusan setelah dirinya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

 

“Ya akan berhenti (dari DKPP). Harus berhenti ya meski saya belum melihat ketentuannya. Di KPK itu ada ketentuan yang kira-kira (bunyinya) itu melarang (rangkap jabatan). Dan lagi buat saya harus ada salah satu yang dilepas. Kok kayak Superman aja dua dua begitu, ujar Hardjono kepada wartawan Desember lalu.

 

KPU sendiri telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapn, Program, dan Penyelenggaran pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pilkada di 2020 akan dilaksanakan di 270 Daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 34 kota. Sementara hari pemungutan suara akan berlangsung pada 23 September 2020.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua