Kamis, 09 Januari 2020

Kepastian Produk Halal Hingga Prioritas Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya

Artikel lainnya Presiden diminta mencari pengganti Ketua DKPP yang kosong, pesan Palguna ke Daniel Yusmic, KPK melakukan dua OTT.  
Agus Sahbani
Ilustrasi: BAS

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline.

 

Sejumlah isu hukum yang dikemas dalam artikel berita pada Rabu (8/1) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca. Mulai kepastian hukum produk halal, Presiden diminta mencari pengganti Ketua DKPP yang kosong, pesan Palguna ke Daniel Yusmic, KPK melakukan dua OTT, hingga pengembalian uang nasabah Jiwasraya harus jadi prioritas.     

 

Berikut lima artikel yang masih menarik untuk dibaca:

 

  1. Konsumen Butuh Kepastian Hukum Terkait Produk Halal

Konsumen Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam membutuhkan kepastian hukum terkait kehalalan sebuah produk. Dalam konteks ini kehalalan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal. Namun persoalannya terletak pada produk-produk yang selama ini belum memiliki sertifikasi halal. Jika dilihat secara sosiologis, produk-produk yang belum bersertifikasi bukan berarti produk tersebut tidak halal. Situasi seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Posisi Ketua DKPP Kosong, Presiden Diminta Mencari Pengganti

Setelah ditinggal Harjono karena diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), posisi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga kini masih kosong. Sementara tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 saat ini sudah dimulai. 

 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo didorong untuk segera mencari dan memilih pengganti Ketua merangkap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Harjono sebelumnya adalah anggota DKPP mewakili tokoh masyarakat yang berasal dari usulan presiden.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Pesan Palguan untuk Hakim Konstitusi Daniel Yusmic

I Dewa Gede Palguna resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai hakim konstitusi untuk periode keduanya (2015-2020) pada 7 Januari 2020. Hakim yang dikenal kritis saat bersidang ini digantikan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang baru saja mengucapkan sumpah/janji sebagai hakim konstitusi periode 2020-2025 di hadapan Presiden di Istana Negara, Selasa (7/1/2020). 

 

Dalam acara pisah sambut hakim konstitusi, Palguna berpesan untuk Daniel Yusmic agar kuat dan berhati-hati. Sebab, jika tidak, bukan tidak mungkin seorang hakim bakal “tersesat”. “Yang Mulia (Daniel) lebih muda dari saya dan kita sama-sama bertolak dari kampus, maka saya dalam tanda petik berani memberi tahu satu hal penting. Percayalah, tidak mudah untuk berpikir dan bersikap merdeka," ujar Palguna.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Dalam Dua Hari, KPK Lakukan Dua Kali OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara. Setelah Kepala Daerah di Sidoarjo, Tim Satgas KPK juga melakukan penangkapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait dugaan suap.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Pengembalian Uang Nasabah Harus Jadi Prioritas dalam Skandal Jiwasraya  

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengingatkan konsumen yakni nasabah PT Asuransi Jiwasraya harus dilindungi agar mendapatkan haknya berupa pengembalian uang yang telah jatuh tempo. Selain mendukung Kejagung mengungkap kasus ini secara terang benderang agar yang bersalah dihukum, namun yang paling utama pengembalian uang milik nasabah sebagai konsumen produk asuransi harus dilindungi terlebih dahulu.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua