Kamis, 09 Januari 2020

Korban Banjir Ingin Gugat Pemerintah, Apa Dasar Hukumnya?

Berbasis pada kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajiban sebagai penguasa.
M-30
Banjir di Jakarta, pada awal tahun 2020. Foto: RES

Anggota masyarakat berhak mempersoalkan kebijakan, tindakan, atau sikap diam pemerintah dalam suatu bencana alam. Dalam kasus banjir di Jabodetabek menjelang Tahun Baru 2020, rencana mengajukan gugatan itu juga muncul. Selama ini warga masyarakat mengajukan gugatan dalam bentuk class action atau citizen law suit.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora menjelaskan bahwa terbuka peluang gugatan semacam itu. Ia mencatat sudah pernah ada upaya tersebut di tahun 2002 dan 2007. Kala itu banjir besar juga merendam Jakarta dan wilayah penyangga sekitarnya. Meskipun kedua gugatan tersebut kandas di pengadilan.

Nelson mengatakan masyarakat bisa menuntut ganti kerugian materiel dan imateriel melalui gugatan. Namun perlu disadari bahwa gugatan semacam itu memang tidak akan berdampak langsung pada perubahan kebijakan soal antisipasi banjir. Pun tidak akan semudah yang dibayangkan untuk membuktikan kesalahan pemerintah.

(Baca juga: Gugatan Korban Banjir Kandas Lagi).

Banyak undang-undang Indonesia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk memberikan masukan atau mengajukan gugatan. Mulai dari perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan transportasi hingga Undang-Undang tentang Antariksa.

Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana. Termasuk kegiatan melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang tgerkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta mengurangi risiko bencana. Jika ada sengketa terkait penanggulangan bencana itu, masyarakat dapat menyelesaikannya di luar atau di dalam pengadilan.

Lalu, jika warga ingin menggugat pemerintah terkait banjir dan bencana yang timbul, apa saja dasar hukum yang dapat dipakai? Hukumonline mewawancarai beberapa narasumber, dan inilah beberapa dasar hukum yang kuat untuk dijadikan payung hukum gugatan. Tentu saja ada banyak payung hukum lain yang dapat dijadikan rujukan.

1.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jika ingin mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ganti rugi, maka Pasal 1365 KUH Perdata (BW) dapat dipergunakan. Ada konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Disebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Abdul Salam, dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengamini kemungkinan pasal itu digunakan. “Harus dibuktikan apakah pemerintah memang telah lalai melaksanakan tugasnya,” kata Abdul.

Guru Besar Hukum Perdata FHUI, Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, menentukan 4 syarat kualifikasi melawan hukum. Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Terakhir, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Abdul berpendapat Pemerintah adalah subjek yang dapat diminta bertanggung jawab mengenai kelalaiannya sebagai penguasa. “Sepanjang Pasal 1365 itu terpenuhi tentu pemerintah juga harus bertanggungjawab, dalam hal ini menurut saya ke pemerintah daerah,” ujar Abdul.

2.UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang)

Harsanto Nursadi, dosen hukum administrasi negara FHUI, berpendapat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dapat digunakan jika banjir disebabkan pengelolaan tata ruang tidak benar. Mungkin saja berkaitan dengan penataan ruang kawasan penyangga yang dijadikan kawasan perumahan, atau masalah penataan ruang di bantaran sungai.  “Ada 13 sungai di DKI Jakarta sudah diserahkan tanggung jawab ke DKI Jakarta,” kata Harsanto memberi contoh.

Pasal 66 UU Tata Ruang menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

“Itu bisa kita lihat sejauh mana penegakkan hukum untuk penataan ruang terutama di bantaran sungai,” ujar Harsanto. Jika menggunakan dasar UU Tata Ruang, gugatan dapat menyeret mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat secara bersama-sama. Hal itu karena ada kewajiban ikut mengambil langkah penyelesaian bagi pemerintah di level lebih tinggi terhadap bawahannya.

3.UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik)

Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merujuk UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai  “Pelayanan publik yang tidak baik itu bisa digugat menggunakan sistem khusus,” katanya yang akrab disapa Uceng.

Tidak tanggung-tanggung, masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, diberi hak menggugat perdata, tata usaha negara, hingga laporan pidana. Ketentuan itu diatur dalam pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 UU Pelayanan Publik.

UU Pelayanan Publik mengatur lingkup pelayanan meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

4.UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Harsanto Nursadi juga menyebut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bisa digunakan berkaitan tanggung jawab mutlak (strict liability). Dalam hal ini masyarakat bisa menggugat fenomena banjir sebagai akibat dari kerusakan lingkungan hidup. “Pemerintah bisa dinilai tidak melakukan apa-apa selama dua tahun belakangan misalnya,” kata Harsanto.

Hak gugat masyarakat diatur dalam pasal 91 UU PPLH. Sedangkan konsep tanggung jawab mutlak diatur dalam pasal 88. Unsur kesalahan pelaku tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Pasal ini adalah lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum secara umum.

Forum Gugatan

Mengenai pilihan forum gugatan, Harsanto mengingatkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah kini menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Peraturan yang berlaku sejak 9 Agustus 2019 itu menyebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua