Kamis, 09 Januari 2020

Daniel Yusmic: Sejak Awal Bercita-cita Jadi Hakim

Suhartoyo menyampaikan permohonan maaf jika pernah mengeluarkan kata-kata yang salah selama lima tahun menjadi hakim konstitusi periode pertama.
Aida Mardatillah
Ketua MK Anwar Usman (kiri) bersama Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic saat acara pisah sambut hakim konstitusi di Gedung MK Jakarta, Selasa (7/1/2020). Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah melantik Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Hakim Konstitusi Periode 2020-2025 menggantikan I Dewa Gede Palguna yang masa jabatannya berakhir pada 7 Januari 2020. Hakim Konstitusi Suhartoyo pun turut dilantik Presiden yang melanjutkan masa jabatannya untuk periode kedua 2020-2025 setelah Ketua MA menilai Suhartoyo memenuhi syarat untuk melanjutkan masa jabatannya.   

 

Dalam acara pisah sambut hakim konstitusi, Daniel mengaku dirinya memang sejak awal bercita-cita menjadi hakim, tapi saat itu tidak diizinkan oleh ayahnya. “Proses panjang hidup saya, mengantarkan diri saya seperti hari ini, dari awal saya memang bercita-cita ingin menjadi hakim,” kata Daniel Yusmic saat memberi kata sambutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/1/2020) kemarin.  

 

Dia menuturkan ayahnya berharap kelak Daniel Yusmic menjadi guru. Bahkan, saat memilih kuliah di fakultas hukum, Yusmic mengaku sempat “diancam” tidak akan dibiayai kuliahnya jika tetap ingin menjadi hakim. Sebab, ayahnya ingin sekali agar Yusmic menjadi guru. “Tapi, sejujurnya saat itu saya bercita-cita ingin jadi hakim,” kata dia.  

 

Seolah tak mempedulikan keinginan sang ayah, selepas lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang pada 1997, cita-citanya menjadi hakim sempat ingin diwujudkan. Dia sempat melamar menjadi calon hakim, tetapi tidak diterima. Akhirnya, Yusmic pasrah dan memilih menekuni menjadi dosen sesuai keinginan ayahnya. Kini, dia mengajar di Unika Atma Jaya Jakarta dan pernah mengajar di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.  

 

Seiring berjalannya waktu, ternyata niatnya ingin menjadi hakim tak pudar. Saat MK baru berdiri pada 2003, Yusmic mengaku pernah mendaftar sebagai calon hakim konstitusi dari unsur pemerintah. “Tapi, (setelah mengikuti proses seleksi, red) saya gagal karena dianggap belum memenuhi syarat usia ketika itu,” ujar pria kelahiran Kupang, 15 Desember 1964 itu.    

 

Singkat cerita, saat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna akan mengakhiri masa tugasnya pada 7 Januari 2020, banyak rekannya meminta Yusmic mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. “Disitu saya sempat ragu karena yang dipilih cuma satu, tapi saya yakin. Akhirnya, saya bersyukur terpilih (menjadi hakim konstitusi, red) dan saya berharap bisa mewarnai MK melalui putusan-putusannya,” ujar doktor yang disertasinya berjudul “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu): Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat.” ini. 

 

Selama ini Daniel dikenal sebagai dosen pengajar mata kuliah hukum acara MK di Fakultas Hukum Universitas Katolik (FH Unika) Atma Jaya Jakarta. Selain itu, dia aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). (Baca Juga: Berbincang Seputar Seluk Beluk Perppu dengan Daniel Yusmic)

 

 

Suhartoyo minta diingatkan

Selain Daniel, hakim konstitusi lain yang mengucapkan sumpah jabatan adalah Suhartoyo yang merupakan hakim konstitusi usulan MA. Ketua MA M. Hatta Ali pada 27 Desember 2019 lalu, menilai Suhartoyo memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi periode kedua (2020-2025), sehingga MA mengusulkan kembali. Masa jabatan periode pertama Suhartoyo (7 Januari 2015-7 Januari 2020) berakhir pada 7 Januari 2020. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Suhartoyo menyampaikan permohonan maaf jika pernah mengeluarkan kata-kata yang salah selama lima tahun menjadi hakim konstitusi periode pertama. “Tolong nanti diingatkan kepada saya jika ke depan ada yang tidak baik. Dan, untuk jabatan kedua ini, saya biasa saja, tidak ada yang berbeda. Saya merasa ini adalah amanah,” kata mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar ini.

 

“Suhartoyo yang dulu tetap yang dulu, tidak ada yang berbeda. Maka, saya mohon rekan-rekan para hakim konstitusi kalau memang ada sesuatu yang berubah dari diri saya (negatif, red), tolong diingatkan. Karena itu bukan fitrah saya yang sesungguhnya agar tidak kebablasan,” pintanya. (Baca Juga: Menelaah Karya Hakim Konstitusi tentang Pembalikan Beban Pembuktian)

 

Seperti diketahui, pada 1986, Suhartoyo pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Ia menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Diantaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

 

Ia pernah dipercaya menduduki jabatan pimpinan pengadilan di sejumlah daerah. Misalnya, Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), dan Ketua PN Jakarta Selatan (2011). Jabatan terakhirnya hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebelum diangkat menjadi hakim konstitusi pada 7 Januari 2015 menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua