​​​​​​​Dari Prosedur Pendirian Yayasan Hingga Besaran Modal untuk Pendirian PT
5 Artikel Hukum Perusahaan Terpopuler 2019:

​​​​​​​Dari Prosedur Pendirian Yayasan Hingga Besaran Modal untuk Pendirian PT

​​​​​​​Sebagai bentuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan wirausaha yang berkualitas, Klinik Hukumonline juga menjawab berbagai permasalahan seputar hukum perusahaan.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
​​​​​​​Dari Prosedur Pendirian Yayasan Hingga Besaran Modal untuk Pendirian PT
Hukumonline

Pada tahun 2019, Klinik Hukumonline semakin mengukuhkan diri sebagai rujukan utama masyarakat Indonesia dalam mencari informasi hukum yang bebas biaya, namun tetap terpercaya dan berkualitas.

 

Setiap harinya, para penulis dan mitra Klinik berkomitmen untuk menyajikan jawaban atas berbagai permasalahan hukum masyarakat sehari-hari yang dibungkus secara ringan, ringkas, dan mudah dipahami. Jawaban-jawaban yang terangkum dalam 15 kategori tersebut adalah komitmen Klinik untuk memberikan edukasi hukum yang mudah diakses dan dapat menjangkau masyarakat luas.

 

Sebagai bentuk upaya Klinik dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan wirausaha yang berkualitas, Klinik juga menjawab berbagai permasalahan seputar hukum perusahaan agar para pelaku dan calon pelaku usaha semakin “melek hukum”, sehingga kegiatan usahanya tidak terhambat oleh masalah hukum.

 

Berdasarkan catatan tim Klinik, berikut 5 artikel terpopuler dan paling banyak dibaca sepanjang tahun kemarin mengenai Hukum Perusahaan. Dari prosedur pendirian yayasan hingga besaran modal untuk pendirian PT.

 

  1. Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur mengenai pendirian yayasan di Indonesia. Secara umum, ada tiga tahapan dalam proses pendirian yayasan. Klik tautan pada judul untuk mengetahui apa saja tiga tahapan tersebut!

 

  1. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa, baik direksi maupun dewan komisaris, secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Namun tanggung jawab tersebut timbul apabila kepailitan terjadi akibat alasan tertentu.

 

  1. Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Tags:

Berita Terkait