Jumat, 10 Januari 2020

Lima Fraksi DPR Sepakat Bentuk Pansus Jiwasraya

Yakni Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Gerindra, dan Golkar. MPR usulkan bentuk Dewan Pengawas OJK dan mengingatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Desakan agar DPR membentuk Pantia Khusus (Pansus) guna membuat terang kasus gagal bayar polis premi asuransi di PT Asuransi Jiwasraya terus bergulir. Setidaknya, sudah ada lima fraksi yang secara informal memberi persetujuan membentuk Pansus Jiwasyara. Meski belum diputuskan secara formal, setidaknya pembentukan Pansus Jiwasraya ini kemungkinan bakal terwujud.

 

“Secara informal sudah ada lima fraksi, yang kemudian setuju untuk (membentuk, red) Pansus Jiwasraya,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jum’at (10/1/2020).

 

Dasco mengatakan nantinya kepastian pembentukan Pansus ini diserahkan sepenuhnya kepada forum rapat paripurna. Pihaknya bakal menggelar rapat pimpinan DPR terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dalam rapat Bamus ini mengakomodir usulan-usulan masing-masing fraksi sebelum dibawa dalam rapat paripurna.

 

“Nantinya jika Pansus ini terbentuk akan dicari sebenarnya apa persoalan yang membelit Jiwasraya, kemudian uangnya kemana, dan solusinya bagaimana,” kata Dasco. Baca Juga: Mendorong Pembentukan Pansus Jiwasraya Demi Kepastian Nasabah

 

Ditanya fraksi mana saja yang sudah memberikan persetujuan pembentukan Pansus? Dasco membeberkan kelima fraksi itu adalah Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Gerindra, dan Golkar. “Pansus ya nanti kita akan bicara di  Bamus. Namun, keputusan tetap berada di forum tertinggi, rapat paripurna,” tegasnya.

 

Anggota Komisi III Arsul Sani menerangkan Pansus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat sementara sebagai bagian fungsi pengawasan DPR. Hasil Pansus bakal disinergikan dengan proses pengawasan lembaga-lembaga (pemerintah) terkait. Pansus, berhak memanggil siapapun yang diduga memiliki keterkaitan/keterlibatan dalam kasus Jiwasraya ini.

 

Hasil pengawasan ini juga dilakukan dengan baik dan benar sesuai prinsip-prinsip hukum,” kata Arsul.

 

Dia menilai usulan pembentukan Pansus merupakan hak konstitusional setiap anggota dewan. Melalui Pansus, selain meminta pertanggungjawaban para pihak yang diduga kuat terlibat, yang terpenting adalah pengembalian uang nasabah yang merasa dirugikan secara materil.

 

Sekjen PPP itu mengatakan kasus yang diduga merugikan keuangan negara berdasarkan taksiran Kejaksaan Agung sebesar Rp13,7 triliun ini, jauh lebih besar ketimbang kasus dana talangan Bank Century. Masalahnya, nasabah yang mempercayakan dananya kepada Jiwasraya tak hanya warga Indonesia, tetapi juga warga negara asing.

 

“Saya berharap agar pembentukan Pansus nantinya tidak bersifat politis, tapi demi membongkar kasus tersebut secara gamblang dan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” kata dia.

 

MPR kritik OJK

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai skandal Jiwasraya yang ditengarai merugikan keuangan negara mencapai belasan triliunan rupiah itu, salah satu penyebabnya lantaran OJK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dia mengutip laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar polis lantaran tidak dihentikannya produk JS Saving Plan yang diterbitkan pada 2013.   

 

“Saat audit tahun 2016, BPK telah merekomendasikan OJK untuk menghentikan JS Saving Plan itu, tapi tak dilakukan. Hal ini menandakan ada yang perlu dibenahi di OJK,” kata Bambang Soesatyo.

 

Berkaca dari kasus ini, Bambang mengusulkan agar OJK memiliki struktur Dewan Pengawas OJK untuk mengawasi kinerja OJK terutama di sektor industri sektor jasa keuangan nonbank. “Prinsipnya, tak boleh ada lembaga yang tidak diawasi, agar check and balances dapat berjalan,” harapnya.

 

Dia juga mendorong dibentuknya Lembaga Penjamin Polis Asuransi, sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk industri perbankan. “Sampai sekarang lembaga penjaminan polis asuransi tersebut belum juga terbentuk. Hal tersebut penting guna melindungi dana masyarakat pemegang polis,” ujarnya.

 

Bambang pun meminta Kejaksaan Agung tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang menyalahgunakan dana nasabah Jiwasraya ini. “Terlepas dari pembentukan Pansus, siapapun yang terbukti bersalah harus diproses hukum termasuk para pejabat, mantan pejabat, dan pihak swasta yang selama ini menikmati dana Jiwasraya secara licik dan menerima kickback atau suap dari penempatan dana masyarakat tersebut,” lanjutnya.

 

“Skandal Jiwasraya menjadi pertaruhan besar kredibilitas Kejaksaan Agung untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Bila Korps Adhiyaksa ini tak mampu menuntaskan kasus ini, bukan tidak mungkin parlemen bakal ramai dan gaduh.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua