Jumat, 10 Januari 2020

24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem E-Court

Jumlah advokat yang terdaftar dan terverifikasi dalam e-court akan terus bertambah.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: RES

Sidang e-litigasi (online) efektif berlaku di seluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sidang e-litigation). Perma ini melengkapi berlakunya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) yang terbit pada 13 Juli 2018.

 

Dengan e-litigasi ini, masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi; melakukan pembayaran; menerima panggilan sidang; penyampaian jawaban; replik; duplik; kesimpulan; upaya hukum; dan dokumen perkara (soft copy) dengan sistem elektronik yang berlaku seluruh pengadilan di Indonesia.

 

Sebelumnya, e-court hanya mengatur administrasi perkara, mulai pengguna layanan administrasi perkara; pendaftaran administrasi perkara; pemanggilan para pihak; penerbitan salinan putusan; dan tata kelola administrasi; pembayaran biaya perkara secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara (PTUN).

 

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan sidang e-litigasi telah berlaku di seluruh pengadilan negeri, agama, dan PTUN sejak 2 Januari 2020. Dia menerangkan sejak Juli 2018 hingga 30 Desember 2019, MA telah mencatat puluhan ribu advokat sebagai pengguna yang resmi masuk sistem e-court termasuk ribuan perkara yang terdaftar menggunakan sistem e-court ini.    

 

“Hingga 30 Desember 2019, sudah banyak advokat yang (terverifikasi, red) menggunakan sistem e-court di 30 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia,” ujar Abdullah saat dihubungi Hukumonline, Jum’at (10/1/2020). (Baca Juga: 44 Pengadilan Percontohan Bakal Terapkan E-Litigation)

 

Abdullah merinci total jumlah advokat yang sudah terdaftar menggunakan e-court sebanyak 26.079 advokat. Namun, jumlah advokat yang sudah terverifikasi (sudah melalui proses pengecekan oleh MA) totalnya sebanyak 24.044 advokat, sehingga yang belum terverifikasi sisanya sebanyak 2.035 advokat. “Jumlah itu nanti akan terus meningkat,” kata Abdullah.

 

Dia mengungkapkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta merupakan PT yang terbanyak jumlah advokat terdaftar dan melengkapi data sebanyak 4.078; dan terverifikasi sebanyak 3.829. Sementara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang paling sedikit jumlah advokat tercatat dalam sistem e-court yakni advokat terdaftar dan melengkapi data sebanyak 68 advokat dan terverifikasi sebanyak 63 advokat. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua