Jumat, 10 Januari 2020

24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem E-Court

Jumlah advokat yang terdaftar dan terverifikasi dalam e-court akan terus bertambah.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: RES

Sidang e-litigasi (online) efektif berlaku di seluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sidang e-litigation). Perma ini melengkapi berlakunya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) yang terbit pada 13 Juli 2018.

 

Dengan e-litigasi ini, masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi; melakukan pembayaran; menerima panggilan sidang; penyampaian jawaban; replik; duplik; kesimpulan; upaya hukum; dan dokumen perkara (soft copy) dengan sistem elektronik yang berlaku seluruh pengadilan di Indonesia.

 

Sebelumnya, e-court hanya mengatur administrasi perkara, mulai pengguna layanan administrasi perkara; pendaftaran administrasi perkara; pemanggilan para pihak; penerbitan salinan putusan; dan tata kelola administrasi; pembayaran biaya perkara secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara (PTUN).

 

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan sidang e-litigasi telah berlaku di seluruh pengadilan negeri, agama, dan PTUN sejak 2 Januari 2020. Dia menerangkan sejak Juli 2018 hingga 30 Desember 2019, MA telah mencatat puluhan ribu advokat sebagai pengguna yang resmi masuk sistem e-court termasuk ribuan perkara yang terdaftar menggunakan sistem e-court ini.    

 

“Hingga 30 Desember 2019, sudah banyak advokat yang (terverifikasi, red) menggunakan sistem e-court di 30 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia,” ujar Abdullah saat dihubungi Hukumonline, Jum’at (10/1/2020). (Baca Juga: 44 Pengadilan Percontohan Bakal Terapkan E-Litigation)

 

Abdullah merinci total jumlah advokat yang sudah terdaftar menggunakan e-court sebanyak 26.079 advokat. Namun, jumlah advokat yang sudah terverifikasi (sudah melalui proses pengecekan oleh MA) totalnya sebanyak 24.044 advokat, sehingga yang belum terverifikasi sisanya sebanyak 2.035 advokat. “Jumlah itu nanti akan terus meningkat,” kata Abdullah.

 

Dia mengungkapkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta merupakan PT yang terbanyak jumlah advokat terdaftar dan melengkapi data sebanyak 4.078; dan terverifikasi sebanyak 3.829. Sementara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang paling sedikit jumlah advokat tercatat dalam sistem e-court yakni advokat terdaftar dan melengkapi data sebanyak 68 advokat dan terverifikasi sebanyak 63 advokat. 

 

Berikut daftar advokat yang tercatat dalam sistem e-court:  

PENGADILAN TINGGI

Terdaftar dan Melengkapi Data

Terverifikasi

PENGADILAN TINGGI JAKARTA

4.078

3.829

PENGADILAN TINGGI SURABAYA

3.612

3.432

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

3.714

3.413

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

1.898

1.834

PENGADILAN TINGGI MEDAN

1.819

1.571

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

994

957

PENGADILAN TINGGI BANTEN

1.024

950

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

889

864

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

1.146

807

PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

682

645

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

675

596

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

661

590

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

491

461

PENGADILAN TINGGI PADANG

477

427

PENGADILAN TINGGI MATARAM

405

384

PENGADILAN TINGGI MANADO

364

351

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

334

316

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

320

305

PENGADILAN TINGGI KENDARI

312

296

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

302

278

PENGADILAN TINGGI JAMBI

288

274

PENGADILAN TINGGI PALU

284

265

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

258

237

PENGADILAN TINGGI AMBON

245

231

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

231

224

PENGADILAN TINGGI KUPANG

195

180

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

120

117

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

83

81

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

110

66

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

68

63

 

26.079

24.044

 

Selain itu, ada pengguna lain e-court selain advokat. Misalnya, para sarjana hukum yang dapat membela di pengadilan, tetapi tidak mempunyai kartu advokat, seperti paralegal, hakim, jaksa, pihak terkait. Dari 281 pengadilan negeri, MA mencatat terdapat 10.636 pengguna lain. Terbanyak di PN Surabaya sebanyak 503 pengguna lain terdaftar di e-court.

 

“Dari 291 pengadilan agama terdapat 2.617 pengguna lain, terbanyak ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 627 pengguna lain terdaftar dalam sistem e-court,” kata Abdullah.

 

Dia melanjutkan jumlah pengadilan yang sudah aktif menggunakan e-court di Pengadilan Umum tercatat 382 Pengadilan Negeri; 412 Pengadilan Agama; dan 30 PTUN. Dari 382 Pengadilan Negeri yang telah menerapkan e-court totalnya sudah tercatat 33.707 perkara terdaftar; jumlah perkara yang sudah dibayarkan biaya perkaranya sebanyak 22.370; dan berhasil mendapat nomor perkara sebanyak 22.143 perkara.

 

Sedangkan 412 Pengadilan Agama yang menerapkan e-court sebanyak 34.878 perkara terdaftar; yang sudah dibayarkan biaya perkaranya sebanyak 25.349 perkara; dan berhasil mendapat nomor perkara sebanyak 25.088 perkara. “Kalau di PTUN, dari 30 PTUN yang telah menerapkan e-court sebanyak 958 perkara terdaftar; sebanyak 518 perkara telah dibayar; dan sebanyak 574 perkara yang telah mendapat nomor perkara,” katanya. Baca Juga: Mulai 2020, Sidang E-Litigasi Berlaku Seluruh Indonesia

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua