Sabtu, 11 Januari 2020

Uji Materi Berujung OTT Hingga 24 Ribuan Advokat Masuk Sistem E-Court

Artikel lain sepanjang 2019 konten negatif menurun, 5 fraksi DPR sepakat bentuk Pansus Jiwasraya, RUU Omnibus Law tak punya landasan hukum.
Agus Sahbani
Ketua KPU Arief Budiman dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersama penyidik KPK saat menunjukkan barang bukti suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: RES

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline.

 

Sejumlah isu hukum yang dikemas dalam artikel berita pada Jum’at (10/1) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca. Mulai uji materi peraturan KPU berujung OTT Komisioner KPU, sepanjang 2019 konten negatif menurun, 5 fraksi DPR sepakat bentuk Pansus Jiwasraya, RUU Omnibus Law tak punya landasan hukum, hingga 24 ribuan advokat tercatat dalam sistem e-court.           

 

Berikut lima artikel yang masih menarik untuk dibaca:

 

  1. Uji Materi Peraturan KPU Berujung Suap dan OTT Komisioner KPU

Komisioner KPU Wahyu Setyawan ditetapkan tersangka karena diduga menerima uang suap sebesar Rp400 juta dari Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful yang diduga staf Kesekjenan PDI Perjuangan (Hasto). Pemberian uang suap itu berkaitan pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif (DPR) yang melalui proses uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA).

 

Pengajuan uji materi ini lantara meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Permohonan ini dikabulkan MA pada 19 Juli 2019 yang menetapkan partai adalah penentu suara dan siapa pengganti antar waktu. Penetapan MA ini menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (diduga Harun Masiku, red) sebagai pengganti caleg yang meninggal itu

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Kominfo: Aduan Konten Negatif Menurun di 2019  

Sepanjang tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif. Kategori terbanyak yang diadukan oleh masyarakat adalah konten terkait pornografi dengan total 244.738 konten sepanjang tahun 2019. Diikuti konten negatif bermuatan fitnah, perjudian, hoaks, terorisme dan radikalisme, dan lain-lain.

 

Dibandingkan tahun sebelumnya (2018), terjadi penurunan jumlah aduan. Pada 2018, Kemenkominfo menerima aduan masyarakat terkait konten negatif sebanyak 547.506. Dari jumlah itu, akun twitter paling banyak dilaporkan warganet, yakni 531.304 aduan.    

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Lima Fraksi DPR Sepakat Bentuk Pansus Jiwasraya

Sudah ada lima fraksi di DPR secara informal memberi persetujuan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasyara. Kelima fraksi itu adalah Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Gerindra, dan Golkar. Tujuan membentuk Pansus tujuan untuk membuat terang perkara gagal bayar polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya agar ada kepastian bagi para nasabahnya.         

 

Selengkapnya simak jawabannya di artikel ini.

 

  1. RUU Omnibus Law Dinilai Tak Punya Pijakan Hukum  

LBH Jakarta memiliki beberapa catatan terhadap RUU Omnibus Law yang digulirkan pemerintah. Salah satunya, RUU Omnibus Law berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia. Menurut LBH Jakarta, revisi sejumlah UU melalui omnibus law ini tidak sesuai sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

 

Sebut saja, Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diperbarui dengan UU No.15 Tahun 2019 yang tidak mengatur mekanisme omnibus law. Karena itu, Omnibus Law ini dianggap tidak punya landasan hukum.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. 24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem E-Court

Sidang e-litigasi (online) efektif berlaku di seluruh pengadilan sejak 2 Oktober 2020 sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sidang e-litigation).

 

MA mencatat sejak Juli 2018 hingga 30 Desember 2019, ada sekitar 26.079 advokat sudah terdaftar dalam sistem e-court (e-litigasi). Namun, jumlah advokat yang sudah terverifikasi totalnya sebanyak 24.044 advokat, sehingga yang belum terverifikasi sisanya sebanyak 2.035 advokat. Jumlah itu akan terus meningkat.  

 

Selengkapnya simak artikel ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua