Minggu, 12 Januari 2020

Evaluasi Terhadap Lembaga Penyelenggara, Revisi UU Pemilu Mesti Disegerakan

Harus jadi perhatian serius para pembuat undang-undang dan para pegiat pemilu
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrator: BAS

Pembentuk undang-undang sudah memasukan Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 sebagai salah prioritas yang akan dituntaskan pada tahun ini. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap pembahasan Revisi UU Pemilu dapat diselesaikan lebih cepat.

Perludem juga mengingatkan agar pembentuk undang-undang tidak hanya membahas Revisi UU Pemilu, sinkorisasi dan penataannya juga mesti dibarengi dengan UU Pilkada dan UU Partai Politik. Langkah ini akan sangat menentukan keseriusan pembentuk undang-undang untuk menghentikan problem disharmoni antar regulasi kepemiluan, dan juga membuktikan keseriusan pembentuk undang-undang untuk menguatkan kerangka hukum demokrasi.

“Jika undang-undang dapat diselesaikan lebih cepat, sosialisasi dan simulasi terhadap penerapan undang-undang juga akan lebih matang disiapkan. Oleh sebab itu, pembahasan undang-undang kepemiluan mesti segera dimulai,” ujar Derektur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dalam penyampaian Catatan Awal Tahun, Jumat (10/1), di Jakarta.

Menurut Titi, dalam pengaturan UU Pemilu evaluasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu mesti menjadi perhatian serius. Penangkapan Wahyu Setyawan dalam kasus suap dari salah satu kader partai politik terkait dengan pengurusan pergantian antar waktu (PAW), membuktikan sistem penjaga intergitas di lembaga penyelenggara pemilu tidak berjalan.

Oleh sebab itu, proses pembahasan UU Pemilu mestinya memfokuskan evaluasi total terhadap lembaga penyelenggara pemilu mulai dari proses seleksi, tata kelola lembaga, termasuk pengaturan prinsip terhadap standar etik dan batasan perilaku yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah lembaga penyelenggara pemilu kembali terjerembab kepada praktik suap.



Selain itu, Titi mencatat sepanjang rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2019 telah terjadi sejumlah distorsi atas konsistensi pelaksanaan sistem pemilu yang berlaku. Distorsi ini terjadi akibat lahirnya putusan pengadilan yang mengkorosi dan tidak sejalan dengan substansi sistem pemilu proporsional terbuka yang dianut Indonesia. Sebut saja Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL, yang menjadi basis melenggangnya sejumlah politisi yang tidak memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu April 2019 lalu ke Senayan.

“Ini harus jadi perhatian serius para pembuat undang-undang dan para pegiat pemilu. Distorsi atas sistem pemilu ini berbahaya, melemahkan suara rakyat, dan ternyata jadi bagian dari rangkaian tindakan koruptif,” ungkap Titi.

Lalu ada juga Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/HUM/2019, yang menjadi pangkal mula polemik berujung OTT KPK atas Wahyu Setiawan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers terkait OTT Wahyu Setiawan. Lili mengatakan perkara ini berawal ketika seorang pengurus DPP PDIP memerintahkan seorang advokat untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua