Minggu, 12 Januari 2020

Evaluasi Terhadap Lembaga Penyelenggara, Revisi UU Pemilu Mesti Disegerakan

Harus jadi perhatian serius para pembuat undang-undang dan para pegiat pemilu
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrator: BAS

Pembentuk undang-undang sudah memasukan Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 sebagai salah prioritas yang akan dituntaskan pada tahun ini. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap pembahasan Revisi UU Pemilu dapat diselesaikan lebih cepat.

Perludem juga mengingatkan agar pembentuk undang-undang tidak hanya membahas Revisi UU Pemilu, sinkorisasi dan penataannya juga mesti dibarengi dengan UU Pilkada dan UU Partai Politik. Langkah ini akan sangat menentukan keseriusan pembentuk undang-undang untuk menghentikan problem disharmoni antar regulasi kepemiluan, dan juga membuktikan keseriusan pembentuk undang-undang untuk menguatkan kerangka hukum demokrasi.

“Jika undang-undang dapat diselesaikan lebih cepat, sosialisasi dan simulasi terhadap penerapan undang-undang juga akan lebih matang disiapkan. Oleh sebab itu, pembahasan undang-undang kepemiluan mesti segera dimulai,” ujar Derektur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dalam penyampaian Catatan Awal Tahun, Jumat (10/1), di Jakarta.

Menurut Titi, dalam pengaturan UU Pemilu evaluasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu mesti menjadi perhatian serius. Penangkapan Wahyu Setyawan dalam kasus suap dari salah satu kader partai politik terkait dengan pengurusan pergantian antar waktu (PAW), membuktikan sistem penjaga intergitas di lembaga penyelenggara pemilu tidak berjalan.

Oleh sebab itu, proses pembahasan UU Pemilu mestinya memfokuskan evaluasi total terhadap lembaga penyelenggara pemilu mulai dari proses seleksi, tata kelola lembaga, termasuk pengaturan prinsip terhadap standar etik dan batasan perilaku yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah lembaga penyelenggara pemilu kembali terjerembab kepada praktik suap.

Selain itu, Titi mencatat sepanjang rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2019 telah terjadi sejumlah distorsi atas konsistensi pelaksanaan sistem pemilu yang berlaku. Distorsi ini terjadi akibat lahirnya putusan pengadilan yang mengkorosi dan tidak sejalan dengan substansi sistem pemilu proporsional terbuka yang dianut Indonesia. Sebut saja Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL, yang menjadi basis melenggangnya sejumlah politisi yang tidak memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu April 2019 lalu ke Senayan.

“Ini harus jadi perhatian serius para pembuat undang-undang dan para pegiat pemilu. Distorsi atas sistem pemilu ini berbahaya, melemahkan suara rakyat, dan ternyata jadi bagian dari rangkaian tindakan koruptif,” ungkap Titi.

Lalu ada juga Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/HUM/2019, yang menjadi pangkal mula polemik berujung OTT KPK atas Wahyu Setiawan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers terkait OTT Wahyu Setiawan. Lili mengatakan perkara ini berawal ketika seorang pengurus DPP PDIP memerintahkan seorang advokat untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

(Baca: Ini yang Perlu Dilakukan KPU Pasca Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah)

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019 yang menetapkan partai adalah penentu suara dan siapa pengganti antar waktu.

"Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (diduga Harun Masiku--red) sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut," kata Lili dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (9/1) malam.

Untuk itu, Perludem meminta pengaturan pemilu dan pilkada dilakukan dalam satu naskah yang terkodifikasi, tidak lagi tercerai berai yang berakibat pada tumpang tindih dan tidak konsistennya pengaturan norma pemilihan. Selain menyulitkan penyelenggara dan bermasalah dalam kepastian hukum, hal itu juga menjadi pendidikan politik yang kurang baik bagi pemilih dan para pihak.

“Sudah saatnya kita berhenti terjebak pada benturan pilkada sebagai rezim pemda atau rezim pemilu. Faktanya, pilkada konsisten diselenggarakan sejalan dengan asas-asas pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis,” ujar Titi.

Pilkada

Jika merujuk ketentuan hari ini, Pilkada 2020 adalah pilkada transisi gelombang terakhir, sebelum penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional. Kondisi ini menurut Perludem tidak ideal. Sebab, penyelenggaraan pilkada serentak nasional diagendakan pada November 2024, dimana pada tahun itu juga akan diselenggarakan pemilu nasional (pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Oleh sebab itu, Perludem menginginkan agar jadwal pilkada semestinya ditata ulang. Belum lagi untuk daerah yang pilkada pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu, masa jabatan kepala daerahnya akan habis di tahun 2022 dan tahun 2023. Misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Aceh pada 2022, serta Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua pada 2023.

“Bisa dibayangkan, berapa banyak nanti daerah yang tidak memiliki pemimpin defenitif dalam waktu yang cukup panjang,” ujar Titi.

Oleh sebab itu, sebelum berbicara tantangan Pilkada 2020, di tahun 2022 dan tahun 2023 mestinya tetap dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Tetapi, masa jabatannya mesti disesuaikan, di mana nanti pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Khusus untuk Pilkada 2020, Titi memproyeksikan tantangannya masih akan berulang atau bahkan bisa lebih berat. Persiapan anggaran pilkada yang dikhawatirkan banyak daerah tidak cukup untuk melaksanakan tahapan pilkada bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan. Selain itu juga terdapat persoalan kepemilikan identitas kependudukan melalui surat keterangan yang perlu dipastikan masa berlakunya sampai kapan, sehingga tidak ada persoalan di dalam pendaftaran pemilih.

Berikutnya adalah soal kesiapan regulasi teknis penyelenggaraan pilkada melalui Peraturan KPU. Perludem mencatat beberapa persoalan yang perlu pengaturan lebih detil dan teknis adalah terkait dengan masa tunggu bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dan pengaturan tentang larangan bagi pengguna narkoba sebagai calon kepala daerah. Hal ini mesti dirincikan dalam Peraturan KPU, dengan tujuan memberikan batasan yang jelas dan kepastian hukum terhadap teknis pencalonan kepala daerah.

“Penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu mesti segera menuntaskan seluruh regulasi penyelenggaraan pilkada. Hal ini bertujuan agar penyelenggara pemilu di daerah bisa tersosialisasi dengan baik terkait dengan regulasi tersebut,” ungkap Titi.

Selain itu, Perludem menilai tantangan untuk menjaga integirtas penyelenggara pemilu sampai ke tingkat paling bawah, apalagi di tengah kemungkinan munculnya pragmatisme masyarakat pada kelembagaan KPU akibat efek domino kasus OTT KPK adalah tantangan yang tidak mudah. Sementara kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pilkada juga akan sangat tergantung kepada integritas penyelenggara pemilu. Dilema ini harus dijawab KPU dengan strategi kelembagaan yang efektif dan holistik.

Tantangan pilkada 2020 hampir tak bergeser dari persoalan klasik pilkada dan pemilu yang kita hadapi sebelumnya. Potensi meningkatnya kehadiran calon tunggal yang terjadi secara tidak alamiah, praktik mahar politik untuk membeli tiket pencalonan dengan penegakan hukum yang kurang memadai, jual beli suara (politik uang) sebagai jalan pintas untuk menang, kemungkinan penggunaan hegemoni politik identitas dan politisasi SARA untuk kepentingan daya saing dalam berkompetisi terutama di daerah-daerah yang keragamannya terpolarisasi adalah sederet persoalan yang harus diantisipasi dengan segera.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua