Senin, 13 January 2020

Dari Upah Dipotong Akibat Lupa Isi Kehadiran Hingga Debt Collector yang Tahu Data Nasabah

​​​​​​​Jerat hukum suami yang memalsukan dokumen perceraian hingga ancaman pidana jika memviralkan utang orang lain juga masuk dalam Klinik terpopuler.
Tim Hukumonline

Tahun 2020 memberikan semangat baru bagi Klinik Hukumonline agar terus menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi atas ragam permasalahan hukum masyarakat. Apalagi tahun ini menandai 20 tahun eksistensi Hukumonline sebagai media nomor satu pada segmen masyarakat hukum Indonesia.

 

Selama 20 tahun, Hukumonline dan Klinik-nya terbukti telah menjadi rujukan utama dalam mendapatkan informasi hukum yang dikemas secara ringan, sehingga isu hukum tak lagi terkesan “angker”.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepekan terakhir. Di antaranya, pemotongan upah, karena lupa isi kehadiran hingga hukumnya debt collector yang mengetahui data nasabah.

 

  1. Bolehkah Gaji dan Tunjangan Dipotong karena Lupa Absen?

Pemotongan upah oleh pengusaha untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah dapat dilakukan jika sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama.

 

Namun, jumlah keseluruhan pemotongan upah tersebut paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh. Jika di kemudian hari ada perselisihan mengenai kebijakan pemotongan gaji dan tunjangan tersebut, maka dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.

 

  1. Ancaman Pidana Jika Memviralkan Utang Orang Lain

Membuat viral seseorang akibat menunggak utang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

 

Namun, bagaimana hukumnya jika memviralkan utang merupakan bagian dari perjanjian utang piutang tersebut? Ulasan selengkapnya dapat diklik pada sub judul di atas.

 

  1. Bolehkah Memotong Tunjangan Pekerja yang Terlambat karena Lembur?

Barang siapa yang tidak membayar upah lembur, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta sebagaimana diterangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Meskipun demikian, jika karyawan terlambat, sekalipun karena malam sebelumnya harus lembur, pemotongan tunjangan dapat dilakukan jika didasarkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

  1. Hukumnya Jika Hewan Peliharaan yang Berkeliaran Mati Ditabrak

Ingat, menghilangkan atau membunuh hewan peliharaan milik orang lain dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, adapula sanksi hukum yang mengintai bagi pemilik hewan yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di fasilitas umum yang dapat menganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta menganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.

 

  1. Eksekusi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak atas paten sebagai suatu kekayaan intelektual dapat menjadi objek jaminan fidusia. Maka dari itu, jika debitur lalai untuk melunasi utangnya, maka objek jaminan tersebut dapat dieksekusi. Apakah ada perbedaan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa hak atas paten? Selengkapnya klik sub judul di atas.

 

  1. Jerat Hukum Pemalsuan Dokumen Perceraian oleh Suami

Bukti adanya perceraian dari sebuah perkawinan adalah penetapan pengadilan untuk cerai talak, putusan pengadilan jika cerai gugat, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah didaftarkan di kantor catatan sipil. Jika suami sampai memalsukan dokumen perceraian, maka ia dapat dijerat hukum atas tindak pidana pemalsuan surat.

 

  1. Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Sebagai upaya penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat, Kepolisian dapat melakukan sweeping. Namun penayangan rekaman sweeping yang menjadi program televisi, ternyata harus atas persetujuan pihak-pihak yang direkam, termasuk pihak yang terkena sweeping.

 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia menerangkan sanksi yang dapat dijatuhkan jika menayangkan rekaman tanpa persetujuan pihak yang direkam.

 

  1. Bolehkah Menjual Potongan Dumptruck yang Menjadi Objek Fidusia?

Meskipun objek jaminan fidusia berada pada penguasaan debitur, namun pengalihan objek fidusia dilarang oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, penjualan bagian-bagian dumptruck yang menjadi objek jaminan fidusia melanggar ketentuan dan dapat diberikan sanksi pidana.

 

  1. Status Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta

Salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalam bidang pertanahan, di mana provinsi ini memiliki tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Namun harus dipahami bahwa tanah-tanah tersebut bukanlah milik pribadi Sultan Hamengku Buwono atau perseorangan lain. Lalu, milik siapakah tanah Kasultanan dan Kadipaten itu? Klik sub judul di atas untuk mengetahuinya!

 

  1. Dapatkah Debt Collector Bank Memperoleh Riwayat Transaksi Nasabah?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya menerangkan bahwa kerahasiaan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu.

 

Selain itu, tukar menukar informasi antar bank adalah praktik yang diperbolehkan oleh undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan. Apa sebenarnya tujuan tukar menukar informasi yang dapat dilakukan oleh bank tersebut? Selengkapnya klik sub judul di atas.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua