Senin, 13 January 2020

Dari Upah Dipotong Akibat Lupa Isi Kehadiran Hingga Debt Collector yang Tahu Data Nasabah

 


  1. Bolehkah Menjual Potongan Dumptruck yang Menjadi Objek Fidusia?

Meskipun objek jaminan fidusia berada pada penguasaan debitur, namun pengalihan objek fidusia dilarang oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, penjualan bagian-bagian dumptruck yang menjadi objek jaminan fidusia melanggar ketentuan dan dapat diberikan sanksi pidana.

 


  1. Status Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta

Salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalam bidang pertanahan, di mana provinsi ini memiliki tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Namun harus dipahami bahwa tanah-tanah tersebut bukanlah milik pribadi Sultan Hamengku Buwono atau perseorangan lain. Lalu, milik siapakah tanah Kasultanan dan Kadipaten itu? Klik sub judul di atas untuk mengetahuinya!

 


  1. Dapatkah Debt Collector Bank Memperoleh Riwayat Transaksi Nasabah?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya menerangkan bahwa kerahasiaan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu.

 

Selain itu, tukar menukar informasi antar bank adalah praktik yang diperbolehkan oleh undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan. Apa sebenarnya tujuan tukar menukar informasi yang dapat dilakukan oleh bank tersebut? Selengkapnya klik sub judul di atas.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua