Senin, 13 Januari 2020

RUU Cipta Lapangan Kerja Segera Diserahkan ke DPR

Pemerintah mengaku telah melibatkan para buruh dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Agus Sahbani/ANT
Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD. Foto RES

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung.

 

"Sudah rampung. Iya, (Omnibus Law) Cipta Lapangan Kerja," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (13/1/2020) seperti dikutip dari Antara.

 

Mahfud menyebutkan draft RUU Omnibus Law tersebut diserahkan ke DPR setelah selesai masa reses.

 

DPR RI hari ini kembali bersidang usai reses hampir satu bulan, dan sidang paripurna DPR pertama tahun 2020 telah digelar.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan saat ini penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah mencapai 95 persen dan masuk dalam tahap finalisasi. “Semua poin-poin sudah harus selesai. Ini sudah 95 persen jadi tinggal finalisasi aja,” kata Yasonna di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/1/2020) lalu.

 

Yasonna menuturkan Presiden Joko Widodo telah memberikan target waktu untuk menyelesaikan RUU Omnibus Law tersebut yaitu selama dua minggu agar dapat diajukan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2020.

 

“Rapat terbatas kemarin Pak Presiden menargetkan kita selesai dua minggu paling lambat, jadi kita harapkan reses dapat Prolegnas masuk, surpres (Surat Presiden) sudah harus masuk,” kata Yasonna. Baca Juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dinilai Potensi Ciptakan PHK Massal

 

Klaim libatkan buruh

Ia menegaskan pemerintah melibatkan para buruh dalam proses pembahasan sampai penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. “Ini ada tim yang mengerjakan untuk menyampaikan ke teman-teman serikat buruh terkait konsep yang kita atur karena ini kan untuk menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya.

 

Tak hanya itu, Yasonna menyebutkan tim tersebut juga meluruskan berbagai informasi tidak tepat yang diterima oleh para buruh karena akan memberikan dampak negatif ke depannya.

 

“Ada tim untuk menjelaskan itu karena terkadang ada informasi yang tidak benar jadi ini harus orang tahu dan paham apa yang kita bahas di sini,” ujarnya.

 

Sebelumnya dua organisasi serikat buruh/pekerja yakni Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja. Mereka menolak pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang diperkirakan bakal semakin menurunkan tingkat kesejahteraan buruh dan masyarakat secara umum.      

 

Karena ada sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang bakal dicabut atau diubah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Misalnya, penghapusan upah minimum (UMP); perubahan ketentuan PHK, pesangon, jaminan sosial; penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha; perluasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, PKWT (kontrak kerja); masuknya TKA uskill.    

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mencatat sedikitnya ada 6 dampak buruk omnibus law bagi kaum pekerja. Pertama, omnibus law rencananya akan menghilangkan upah minimum dan menggantinya dengan penerapan upah per jam. Meskipun ada pernyataan yang menyebut buruh dengan jam kerja minimal 40 jam sepekan akan mendapat upah seperti biasa, tapi bagi buruh dengan jam kerja kurang dari 40 jam akan mendapat upah di bawah minimum.

 

Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, cuti melahirkan, maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja.  Dia menilai penerapan berdasarkan jam kerja ini dapat disebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaksanaan upah minimum. Kedua, menghilangkan pesangon. Iqbal menilai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur besaran pesangon maksimal 9 bulan dan dapat dikalikan 2 untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) jenis tertentu, sehingga totalnya bisa mendapat 18 bulan upah, bakal dihilangkan.  

 

Selain itu, ada penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan/atau penghargaan masa kerja. Namun, melalui RUU Omnibus Law, Iqbal melihat pemerintah berencana memangkas pesangon menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan upah.

 

Ketiga, fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing. Dia menerangkan fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing akan diperluas, tidak lagi 5 jenis pekerjaan seperti yang berlaku saat ini.

 

Keempat, omnibus law akan membuka ruang besar tenaga kerja asing (TKA) tidak berketerampilan (unskill) masuk dan bekerja di Indonesia. Padahal, UU Ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati TKA yakni yang membutuhkan keterampilan tertentu yang belum dimiliki pekerja lokal. Jangka waktunya pun dibatasi maksimal 5 tahun dan harus didampingi pekerja lokal untuk transfer of knowledge.

 

“Dalam omnibus law ada wacana semua syarat itu dihapus, sehingga TKA bebas masuk Indonesia,” kata dia. Baca Juga: RUU Omnibus Law Dinilai Tak Punya Pijakan Hukum

 

Kelima, omnibus law potensi mengancam jaminan sosial yakni jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sistem kerja fleksibel membuat pekerja tidak bisa mendapat jaminan hari tua dan jaminan pensiun karena tidak ada kepastian pekerjaan. Sistem kerja fleksibel akan membuat buruh berpindah pekerjaan setiap tahun dengan upah beberapa jam dalam satu hari yang besarannya di bawah upah minimum.

 

Keenam, omnibus law dikhawatirkan bakal menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh. Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak dipenuhi pengusaha karena tidak ada efek jera. Karena itu, mereka menuntut pemerintah membatalkan pasal ketenagakerjaan dalam omnibus law dan RUU Cipta Lapangan Kerja.

 

Seperti diketahui, sejak Sabtu-Minggu (11-12/1/2020) kemarin, draft RUU Cipta Lapangan Kerja beredar di media sosial. Berdasarkan draft yang diperoleh Hukumonline, RUU Cipta Lapangan Kerja ini berisi 11 bab dengan 553 pasal. Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyederhanaan Perizinan Berusaha; Bab III Persyaratan Investasi; Bab IV Ketenagakerjaan (Pasal 437-458); Bab V Kemudahan Berusaha; Bab VI Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil; Bab VII Kawasan Ekonomi; Bab VIII Dukungan Inovasi dan Riset; Bab IX Pengadaan Lahan; Bab X Sanksi Administratif; Bab XI Ketentuan Penutup.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua