Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung.
"Sudah rampung. Iya, (Omnibus Law) Cipta Lapangan Kerja," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (13/1/2020) seperti dikutip dari Antara.
Mahfud menyebutkan draft RUU Omnibus Law tersebut diserahkan ke DPR setelah selesai masa reses.
DPR RI hari ini kembali bersidang usai reses hampir satu bulan, dan sidang paripurna DPR pertama tahun 2020 telah digelar.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan saat ini penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah mencapai 95 persen dan masuk dalam tahap finalisasi. “Semua poin-poin sudah harus selesai. Ini sudah 95 persen jadi tinggal finalisasi aja,” kata Yasonna di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/1/2020) lalu.
Yasonna menuturkan Presiden Joko Widodo telah memberikan target waktu untuk menyelesaikan RUU Omnibus Law tersebut yaitu selama dua minggu agar dapat diajukan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2020.
“Rapat terbatas kemarin Pak Presiden menargetkan kita selesai dua minggu paling lambat, jadi kita harapkan reses dapat Prolegnas masuk, surpres (Surat Presiden) sudah harus masuk,” kata Yasonna. Baca Juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dinilai Potensi Ciptakan PHK Massal
Klaim libatkan buruh
Ia menegaskan pemerintah melibatkan para buruh dalam proses pembahasan sampai penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. “Ini ada tim yang mengerjakan untuk menyampaikan ke teman-teman serikat buruh terkait konsep yang kita atur karena ini kan untuk menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya.