Selasa, 14 January 2020

Dari Kasus Reynhard Sinaga Hingga Besaran Gaji Corporate Lawyer di Indonesia

 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menakar sejumlah persoalan yang menjadi tantangan bagi DPR lima tahun ke depan. Setidaknya terdapat tiga hal pokok yang menjadi masalah dalam Prolegnas 2019-2024 yang disahkan DPR bersama dengan Pemerintah.

Selengkapnya baca artikel ini.

 


  1. Revisi UU Pemilu Mesti Disegerakan

Pembentuk undang-undang sudah memasukan Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 sebagai salah prioritas yang akan dituntaskan pada tahun ini. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap pembahasan Revisi UU Pemilu dapat diselesaikan lebih cepat.

 

Perludem juga mengingatkan agar pembentuk undang-undang tidak hanya membahas Revisi UU Pemilu, sinkorisasi dan penataannya juga mesti dibarengi dengan UU Pilkada dan UU Partai Politik. Langkah ini akan sangat menentukan keseriusan pembentuk undang-undang untuk menghentikan problem disharmoni antar regulasi kepemiluan, dan juga membuktikan keseriusan pembentuk undang-undang untuk menguatkan kerangka hukum demokrasi.

Selengkapnya baca artikel ini.

 


  1. Besaran Gaji Corporate Lawyer Indonesia Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

Industri jasa hukum tahun 2019 tampak masih menunjukkan penghasilan yang memuaskan. Para lawyer dengan posisi associate bisa mengantongi gaji Rp29juta hingga Rp108juta per bulan (gross). Tentu saja posisi partner akan lebih besar lagi nilainya. Data tertinggi untuk gaji partner bisa mencapai Rp183 juta per bulan.

 

Laporan mengenai besar gaji lawyer kali ini diperoleh dari “Salary Survey 2020- Greater China & South East Asia” oleh Robert Walters. Perusahaan jasa konsultan rekrutmen eksekutif ini menangani pencarian dan penempatan kandidat profesional berdasarkan permintaan klien.

Selengkapnya baca artikel ini.  

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua