Senin, 13 Januari 2020

Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Disinggung dalam Praperadilan Nurhadi

Permohonan praperadilan diajukan tiga orang sekaligus.
Aji Prasetyo
Mantan Sekretaris MA Nurhadi mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK. Foto: RES

Setelah tertunda sepekan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menggelar sidang permohonan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Senin (13/1). Ternyata, permohonan bukan hanya diajukan Nurhadi, tetapi juga dua orang lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Pemohon I, Rezky Herbiono; dan Pemohon III Hiendra Soenjoto. Nurhadi sendiri adalah Pemohon II.

Mereka sama-sama mengajukan permohonan praperadilan karena tindak pidana yang dituduhkan adalah pemberian suap dan penerimaan suap. Lantaran perbuatan itu satu kesatuan, maka permohonan lebih efisien diajukan dalam satu berkas permohonan. Mereka mempersoalkan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada sejumlah argumentasi hukum yang disampaikan dalam permohonan. Salah satunya adalah status pimpinan KPK pada saat penetapan Rezky, Nurhadi, dan Hiendra sebagai tersangka. Tiga orang pimpinan KPK sempat menyatakan untuk menyerahkan mandar kepada Presiden Joko Widodo sebagai wujud penolakan mereka atas revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Eks Sekretaris MA Ajukan Praperadilan).

Menurut pemohon, kenyataan hukum penetapan tersangka terhadap para pemohon adalah tidak berdasarkan atas hukum, atau cacat hukum, atau tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, semakin diperparah kenyataan bahwa tiga dari lima pimpinan KPK telah mengumumkan secara terbuka pengembalian mandat kepada Presiden pada 13 September 2019.

Melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokat Pembela Rezky Nurhadi Hiendra, para pemohon menguraikan sejumlah ‘kelemahan’ penetapan tersangka. Secara hukum, sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2016, penetapan tersangka telah sah dijadikan sebagai objek praperadilan. Maka permohonan praperadilan atas penetapan ketiga pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi persyaratan.

(Baca juga: Tiga Jalan Hukum yang Ubah Praktik Praperadilan).

Para pemohon beranggapan bahwa keputusan KPK itu tidak tepat dan cacat hukum. Nurhadi, misalnya, belum pernah diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan. Memang, mantan Sekretaris Mahkamah Agung itu pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Edy Nasution, Doddy Ariyanto Supeno, dan Eddy Sindoro.

Selain itu, para pemohon menyebutkan bahwa penyerahan uang dari Pemohon III ke Pemohon I tak terkait dengan Pemohon II. Penyerahan duit itu semata urusan bisnis (pembangkit listri tenaga mikrohidro) yang dituangkan dalam perjanjian. Pemohon I juga sudah ‘mengembalikan’ duit itu setelah bisnis mereka tidak berlanjut. Wujud pengembaliannya adalah kebun kelapa sawit, dan itu dituangkan dalam perjanjian yang dikuatkan notaris.

“Pemohon I dan Pemohon III sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama untuk investasi PLTM, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 79 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan notaris,” demikian antara lain argumentasi para pemohon.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta hakim yang mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan. Selain itu, meminta hakim menyatakan agar surat perintah yang menyatakan ketiga pemohon sebagai tersangka tidak sah, tidak berdasarkan hukum, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua