Selasa, 14 Januari 2020

Gunakan Class Action, Warga Daftarkan Gugatan Banjir ke Pengadilan

Tim advokasi mewakili 243 warga yang mengalami kerugian Rp42,3 miliar.
Aji Prasetyo
Banjir di Jakarta pada pergantian tahun 2019-2020, Foto: RFES

Gugatan perwakilan kelompok atau kelas (class action) adalah salah satu model gugatan yang dapat digunakan warga masyarakat untuk mempersoalkan suatu tindakan, atau tidak melakukan tindakan sehingga warga mengalami kerugian. Sejumlah peraturan perundang-undangan Indonesia berkaitan dengan lingkungan mengatur hak masyarakat mengajukan gugatan, termasuk dengan class action.

Model gugatan inilah yang dipilih sejumlah warga untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka mengklaim mewakili 243 warga DKI yang mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi menjelang dan setelah pergantian tahun 2019-2020, dua pekan lalu. Para penggugat sudah mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/1) kemarin.

Tim Advokasi Banjir, tim kuasa hukum yang mendampingi warga, beralasan Pemerintah DKI, khususnya Gubernur Anies Baswedan, lalai menjalankan kewajiban hukum. Azas Tigor Nainggolan, salah seorang anggota tim advokasi, menjelaskan salah satu kewajiban dimaksud adalah melindungi warga DKI Jakarta dan orang yang berada di Jakarta agar tidak terdampak buruk banjir yang terjadi. Dengan kata lain, di mata Tim Advokasi, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Gubrnur tidak menjalankan tugas mencegah dan menangani dampak banjir dengan benar.

(Baca juga: Korban Banjir Ingin Gugat Pemerintah, Apa Dasar Hukumnya?).

Azas Tigor mencontohkan peringatan dini (warning system). “Apa (tugas yang dilalaikan) itu? Satu, melakukan sistem peringatan dini. Seperti biasa sebetulnya di Jakarta kalau ada banjir itu ada informasi yang diberikan pada masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mempersiapkan, lalu tidak jalannya sistem bantuan darurat atau emergency response," kata Azas Tigor di PN Jakarta Pusat.

Menurut Tigor fakta ada di lapangan banyak korban banjir tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Bahkan sejumlah warga mengevakuasi diri sendiri, sampai ada yang akhirnya mengevakuasi di halte TransJakarta, di pinggir tol. Tidak hanya itu, di Jakarta Utara, itu warga juga tidur di kontainer. "Itu bukti bahwa emergency response nggak jalan. Jadi, itu yang menjadi dasarnya ya bahwa kita gugat Gubernur DKI Jakarta atas dasar perbuatan melawan hukum," pungkasnya.

Tigor mengklaim setidaknya ada 243 warga yang diwakili oleh Tim Advokasi dari 5 wilayah yaitu Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Total kerugian warga yang diwakili akibat bencana ini menurutnya sebesar Rp42,3 miliar.

Alvon Palma, kuasa hukum warga lainnya mengatakan pihaknya menilai jika memang Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mengantisipasi banjir, maka paling tidak ada perencanaan strategis dari program-program tersebut. Nah tapi program pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dianggap tidak ada atau tidak berjalan.

(Baca juga: Ini 5 Masalah Hukum Akibat Banjir).

Apalagi, Jakarta sudah lama diketahui kerap terkena banjir musiman. Selain itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut intensitas hujan akan tinggi pada akhir tahun, tapi Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan dianggap lalai mengenai adanya peringatan tersebut.

"Sekarang pertanyaannya apakah pada tanggal itu sampai tanggal 31 itu ada pemberitahuan dan informasi dari aparat pemerintahan ke level yang paling kecil kepada masyarakat. Apabila tidak ada memang terbukti bahwa yang namanya warning system untuk memperingatkan hari ini itu tidak ada," terang Alvon.

Berdasarkan hal  tersebut ia menganggap perbuatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua