Selasa, 14 January 2020

Ahli: Perlu Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah

Karena pemilu serentak nasional (pilpres dan pemilu legislatif) menimbulkan multi efek, salah satunya kecenderungan pemilih presiden dan kepentingan presidennya berpengaruh pada pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen (DPR) serta menimbulkan keterbelahan pemerintahan daerah.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Sidang lanjutan pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terkait konstitusionalitas pemilu serentak kembali digelar. Sidang kali ini, mendengarkan keterangan beberapa ahli pemohon yakni Didik Supriyanto dan Khairul Fahmi.

 

Dalam keterangannya, Didik Supriyanto menilai Pemilu Serentak 2019 hanya melaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif tanpa menyertakan pemilu kepala daerah (pilkada). Hal ini mengakibatkan keterbelahan kondisi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

 

“Solusi keterbelahan pemerintah provinsi, kabupaten/kota adalah menyerentakan pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan pemilu DPRD,” kata Didik di ruang sidang MK, Senin (13/1/2020). Baca Juga: Ahli: Pemilu Serentak Perlu Optimalkan Penggunaan Teknologi

 

Dia mencontohkan pemerintahan yang tidak efektif pada era presiden SBY akibat pemisahan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang kemudian melahirkan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Putusan itu menyatakan pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden inkonstitusional. Karena itu, MK memerintahkan agar kedua jenis pemilu itu dilaksanakan secara serentak pada Pemilu 2019 untuk menguatkan sistem presidensial.

 

"Tujuan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 harus diperluas guna mengefektifkan pemerintahan daerah dengan cara menyerentakan pilkada dan pemilu DPRD. Dengan demikian, pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sejalan dengan tujuan putusan itu," katanya.    

 

Mantan Anggota Panwaslu ini menerangkan pemilu serentak (pilpres dan pemilu legislatif) menimbulkan multi efek, salah satunya kecenderungan pemilih presiden dan kepentingan presidennya berpengaruh pada pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen (DPR). Misalnya, keterpilihan calon presiden A mempengaruhi keterpilihan calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon presiden A.

 

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Andalas Khairul Fahmi melanjutkan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 sebenarnya mendapat dukungan luas dari pakar hukum tata negara, pakar politik, termasuk publik. Dari putusan itu, argumentasi MK yang paling mendapat dukungan adalah keterkaitan desain sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial. Bagi MK, kata dia, desain keserentakan pilpres dengan pemilu legislatif akan berkontribusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

 

“Tapi, pemilu serentak dengan lima kotak memiliki berbagai persoalan yang cukup serius, sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh. Persoalan ini tidak hanya terkait manajemen teknis dan pelaksanaan, melainkan berhubungan dengan substansi pemilu yaitu kemurnian hak pilih warga negara sebagai wujud konkrit kedaulatan rakyat,” katanya.

 

Sebelumnya, perkara No. 37/PUU-XVII/2019 terkait pemilu serentak ini diajukan pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal M. Faesal Zuhri, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Robnaldo Heinrich Herman. Mereka mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terkait frasa "Pemilu serentak" karena telah menimbulkan banyak korban dari penyelenggara pemilu.

 

Menurutnya, desain penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak suara seperti yang diinginkan pembentuk UUD Tahun 1945 sesuai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 perlu diuji kembali konstitusionalitasnya yang mengakibatkan banyak hak warga negara terlanggar yang ditandai banyaknya korban meninggal dunia. Baca Juga: Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak

 

Sementara dalam perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak melalui pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 secara bersyarat.

 

Pemohon menilai sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 telah terlanggar. 

 

Pemohon berpedoman pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana Mahkamah ingin memberi penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances terutama terkait efektivitas sistem presidensial. Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak ini berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan seperti pilpres dan pemilu legislatif. Padahal, kepala daerah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah. 

 

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD. Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua