Selasa, 14 January 2020

MPR Minta KPK Pantau Penanganan Kasus Jiwasraya dan Asabri

KPK enggan mengambil alih kasus Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung, sementara kasus Asabri KPK bakal mendengar terlebh dahulu informasi dari BPK.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belakangan khawatir dengan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dalam kondisi memperihatinkan. Sebab, dampaknya bisa merugikan negara dan publik. Kasus gagal bayar polis nasabah asuransi Jiwasraya termasuk dugaan korupsi di PT Asabri. MPR meminta KPK agar memantau penanganan kedua kasus tersebut di Kejaksaan Agung.

 

“Kita minta KPK menaruh perhatian besar atas penegakan hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung agar kasus Jiwasraya tidak merugikan masyarakat dan kerugian keuangan negara,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam silaturahim bersama lima pimpinan KPK di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (14/1/2020). Baca Juga: Pembentukan Pansus Jiwasraya Cari Solusi Pengembalian Dana Nasabah

 

Menurutnya, praktik bisnis di perusahaan asuransi plat merah itu berpotensi merugikan keuangan masyarakat sebagai nasabah. Bahkan ujungnya, bisa membebani keuangan negara dengan dalih upaya menyehatkan perusahaan asuransi milik BUMN. Ironisnya, bersamaan dengan kasus ini, muncul dugaan kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang juga perusahaan BUMN.

 

Dia meminta penegak hukum pun perlu menelusuri oknum pengawas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semestinya optimal dalam mengawasi perusahaan milik BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan. Seharusnya, kata dia, OJK memberi peringatan dini dan lanjutan agar Jiwasraya dapat mengambil langkah strategis agar terhindar dari keterpurukan.

 

“Karena apa yang terjadi di Jiwasraya karena pengawasan yang sangat kendur dari OJK,” ujarnya.

 

MPR berharap besar agar KPK Jilid V dapat bekerja optimal dan efektif dalam memberantas korupsi yang tidak menimbulkan kegaduhan demi menyelamatkan keuangan negara dan kepentingan nasional.

 

Menanggapi harapan MPR, Firli menegaskan KPK mendukung Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Jiwasraya. Meski didorong agar KPK memantau proses penegakan hukum kasus Jiwasraya di Kejaksaaan Agung, Firli belum bisa menyimpulkan apakah penanganan kasus Jiwasraya akan diambil alih KPK. “Oh tidak, Jiwasraya kita akan berikan dukungan kepada kejaksaan karena itu sudah ditangani kejaksaan,” ujar Firli usai pertemuan dengan pimpinan MPR.

 

Terkait kasus Asabri, Firli menegaskan apapun temuan informasi terkait dugaan korupsi di Asabri, KPK bekerja sama dengan BPK. Menurutnya, KPK terlebih dahulu menyaring informasi hasil temuan BPK. Setelah itu, KPK bakal memutuskan perihal ada tidaknya tindak pidana korupsi di PT Asabri.

 

“Tentu kita tak bisa melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan apabila tidak ada konfirmasi yang jelas. Dan tentu ini akan kita bahas dengan BPK. Saya sudah berhubungan (berkomunikasi, red) dengan pimpinan BPK untuk tindak lanjut kasus Asabri itu,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan setidaknya terdapat 5.000 transaksi investasi yang berasal dari dana premi Jiwasraya. Ribuan transaksi itu bakal diteliti, tim Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus PT Jiwasraya secara utuh. Karena itulah, Kejaksaan Agung enggan terburu-buru menaikan kasus ini (ke tahap penyidikan) dengan menetapkan status pihak tertentu sebagai tersangka. “Jangan sampai nantinya salah menetapkan tersangka,” kata Burhanuddin.

 

Burhanuddin meminta masyarakat bersabar dan terus memantau perkembangan kasus ini di Kejaksaan Agung, hingga ada penetapan tersangka saat yang tepat setelah mengantongi alat bukti yang cukup. Dia mengaku penyelidikan kasus Jiwasraya bukan perkara mudah. Dia memperkirakan penyelidikan kasus Jiwasraya ini bisa memakan waktu dua bulan terutama untuk mendalami ribuan transaksi tersebut.

 

“Kami perlu waktu (untuk mendapati) mana transaksi bodong, mana transaksi digoreng, mana transaksi yang benar. Kita tidak ingin gegabah karena akibatnya bisa tidak baik,” katanya.

 

Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan terdapat dugaan korupsi dalam tubuh perusahaan Asabri. Modus yang digunakan mirip dengan kasus Jiwasraya yang kini sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi yang mendera Asabri ditengarai merugikan keuangan negara hingga Rp10 triliun lebih.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua