Rabu, 15 Januari 2020

Manfaat JKK dan JKM Naik, Pemerintah Diminta Sosialisasi Masif

Penambahan/peningkatan manfaat program JKK dan JKM itu dilakukan tanpa kenaikan iuran.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: Hol

Pemerintah terus melakukan pembenahan program jaminan sosial. Salah satu cara yang dilakukan antara lain menambah/menaikan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Kendati manfaat ditambah/dinaikkan, tapi besaran iuran untuk kedua program tersebut tidak naik.

 

“Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

 

Ida menjelaskan penambahan manfaat itu dilakukan melalui penerbitan PP No.82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program JKK dan JKM. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo tanggal 2 Desember 2019.

 

Dia mengklaim terbitnya aturan ini menunjukan negara hadir untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan buruh. Dia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek agar mendapat manfaat tersebut.

 

Bagi perusahaan yang sudah mendaftar, ida berharap agar perusahaan tertib membayar iuran, administrasi kepesertaan, dan melaporkan upah yang sebenarnya. BP Jamsostek menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), JKK dan JKM. Ida yakin jaminan sosial memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja sekaligus mendorong produktivitas kerja di perusahaan.

 

Peningkatan manfaat program JKK sebagaimana PP No.82 Tahun 2019 yakni beasiswa untuk ahli waris yang sebelumnya 1 saat ini 2 anak sampai perguruan tinggi dengan jumlah Rp174 juta atau naik 1.350 persen. Kemudian manfaat baru berupa perawatan di rumah (homecare) maksimal 1 tahun dengan biaya paling banyak Rp20 juta.

 

Selain itu, ada penambahan biaya transportasi, pemakaman, santunan berkala, dan masa daluwarsa klaim selama 5 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau penyakit akibat kerja di diagnosis.

 

Untuk peningkatan program JKM meliputi penambahan besaran biaya transportasi, pemakaman dan santunan berkala yang semula Rp24 juta menjadi Rp42 juta. Kemudian bantuan beasiswa seperti manfaat program JKK yaitu Rp174 juta untuk 2 orang anak.

 

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan peningkatan manfaat ini membantu meringankan beban pekerja dan keluarganya yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian. “Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan semua Kementerian/Lembaga yang telah mendukung peningkatan manfaat program JKK dan JKM,” kata Agus.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan peningkatan manfaat program JKK-JKM ini sudah ditunggu kalangan pekerja sejak 2 tahun lalu. Pemerintah baru merealisasikan peningkatan itu menjelang akhir tahun 2019 dengan menerbitkan PP No.82 Tahun 2019.

 

Menurut Timboel, peningkatan manfaat tanpa dibarengi dengan kenaikan iuran ini bisa dilakukan karena ditopang dana yang dikelola dari program JKK-JKM yang jumlahnya cukup besar. Timboel mencatat per September 2019 dana kelolaan JKK mencapai Rp34 triliun dan JKM Rp12 triliun.

 

Timboel mengingatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif untuk mendorong agar masyarakat mendaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Masyarakat, selain pekerja penerima upah, bisa mendaftar menjadi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

 

“Menurut saya yang selama ini belum maksimal dilakukan yakni sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya program JKK-JKM yang diselenggarakan BP Jamsostek,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua