Rabu, 15 January 2020

Dari Gugatan Class Action Terkait Banjir Hingga Perburuan Terhadap Harun Masiku

Kasus Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. PP 88/2019 terbit, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
M. Agus Yozami
Musibah banjir di DKI Jakarta di awal tahun 2020 berbuntut gugatan class action terhadap Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: RES

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline. Seperti sebelumnya, hukumonline akan menyajikan lima artikel hukum pilihan yang dinilai menarik bagi pembaca, pada Selasa (14/1).

 

Masalah banjir masih menjadi isu yang menarik bagi pembaca, terutama setelah adanya gugatan class action terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian, pelarian kader PDIP Harun Masiku dalam kasus suap sebesar Rp900 juta (korupsi) terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Komisoner KPU Wahyu Setiawan juga menjadi isu hukum yang mendapat perhatian masyarakat.

 

Berikut kelima artikel tersebut:    


  1. Gunakan Class Action, Warga Daftarkan Gugatan Banjir ke Pengadilan

Sejumlah warga mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau kelas (class action) terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka mengklaim mewakili 243 warga DKI yang mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi menjelang dan setelah pergantian tahun 2019-2020, dua pekan lalu.

 

Para penggugat sudah mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/1). Pemprov DKI, khususnya Gubernur Anies Baswedan, dinilai lalai menjalankan kewajiban hukum, yakni melindungi warga DKI Jakarta dan orang yang berada di Jakarta agar tidak terdampak banjir.

Selengkapnya baca artikel ini.

 


  1. Menelisik Peran Akuntan Publik dalam Kasus Jiwasraya

Kasus Jiwasraya masih menjadi perhatian bagi masyarakat. Kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi perusahaan dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya.

 

Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau window dressing sehingga perusahaan terlihat sehat. Lantas, sejauh mana keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya? 

Selengkapnya baca artikel ini.

 


  1. Trading Influence, Teka Teki dalam Pemberantasan Korupsi

Trading influence atau perdagangan pengaruh belum diatur secara detil dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua