Rabu, 15 January 2020

Dari Gugatan Class Action Terkait Banjir Hingga Perburuan Terhadap Harun Masiku

Kasus Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. PP 88/2019 terbit, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
M. Agus Yozami
Musibah banjir di DKI Jakarta di awal tahun 2020 berbuntut gugatan class action terhadap Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: RES

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline. Seperti sebelumnya, hukumonline akan menyajikan lima artikel hukum pilihan yang dinilai menarik bagi pembaca, pada Selasa (14/1).

 

Masalah banjir masih menjadi isu yang menarik bagi pembaca, terutama setelah adanya gugatan class action terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian, pelarian kader PDIP Harun Masiku dalam kasus suap sebesar Rp900 juta (korupsi) terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Komisoner KPU Wahyu Setiawan juga menjadi isu hukum yang mendapat perhatian masyarakat.

 

Berikut kelima artikel tersebut:    

  1. Gunakan Class Action, Warga Daftarkan Gugatan Banjir ke Pengadilan

Sejumlah warga mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau kelas (class action) terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka mengklaim mewakili 243 warga DKI yang mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi menjelang dan setelah pergantian tahun 2019-2020, dua pekan lalu.

 

Para penggugat sudah mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/1). Pemprov DKI, khususnya Gubernur Anies Baswedan, dinilai lalai menjalankan kewajiban hukum, yakni melindungi warga DKI Jakarta dan orang yang berada di Jakarta agar tidak terdampak banjir.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Menelisik Peran Akuntan Publik dalam Kasus Jiwasraya

Kasus Jiwasraya masih menjadi perhatian bagi masyarakat. Kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi perusahaan dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya.

 

Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau window dressing sehingga perusahaan terlihat sehat. Lantas, sejauh mana keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya? 

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Trading Influence, Teka Teki dalam Pemberantasan Korupsi

Trading influence atau perdagangan pengaruh belum diatur secara detil dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

 

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali membuktikan perkara korupsi yang berawal dari trading influence, tapi tetap saja perlu upaya membuktikan perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi. Terdakwa juga bisa menjadikan teka-teki tentang jual pengaruh itu sebagai celah untuk meloloskan diri.

 

Salah satu contoh terbaru adalah dalam perkara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy. Pria yang lazim dipanggil Romi ini menyinggung trading influence dalam pembelaan atau pledoinya.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Wajib Dipenuhi Pengelola Tempat Kerja

Pada 26 Desember 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Menurut PP ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

 

PP tersebut diteken dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 

Selengkapnya baca artikel ini.

 

  1. KPK Terus Buru Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka kasus suap sebesar Rp900 juta (korupsi) terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah politisi PDIP. Sebagai penerima adalah Wahyu Setiawan dan orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta. Namun, khusus Harun Masiku masih buron yang dikabarkan melarikan diri ke luar negeri. 

 

KPK terus memburu keberadaan Harun Masiku. Kasus ini bermula dari penangkapan Wahyu Setiawan berkaitan erat dengan posisi Harun Masiku yang keukeuh ingin menjadi anggota DPR hasil PAW. KPK sudah berkoordinasi dengan pihak Ditjen Keimigrasian Kemenkumham untuk menelusuri keberadaan Harun. Informasi pihak Ditjen Keimigrasian, Harun meninggalkan wilayah Indonesia sejak Januari 2020.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua