Rabu, 15 Januari 2020

Bencana Lingkungan & Urgensi Omnibus Law Lingkungan Oleh Wahyu Nugroho*)

​​​​​​​Gagasan penyusunan regulasi omnibus law lingkungan haruslah mampu mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan baik di daerah maupun di perkotaan berjangka panjang.
RED
Wahyu Nugroho. Foto: Istimewa

Permasalahan lingkungan menjadi vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya saat terjadi ketidakseimbangan alam dan ekosistem karena tidak mendapatkan daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. Memasuki awal tahun 2020 disambut dengan banjir di sejumlah wilayah khususnya Jabodetabek menjadi pelajaran berharga akan pentingnya manusia dalam menjaga lingkungan.

 

Dampak manusia yang tidak menjaga dan menghormati lingkungan belakangan ini berupa banjir, kebakaran hutan maupun tanah longsor bukan hanya dinilai sebagai fenomena alam belaka, melainkan juga karena kesalahan manusia (human error). Bahkan, bencana lingkungan ini menjadi bencana global atau internasional, karena di beberapa negara seperti Australia, Filipina juga mengalami hal yang sama.

 

Manusia yang berjubah penguasa menjadi titik penentu dalam kebijakan lingkungan dan penataan ruang untuk melakukan evaluasi dan reorientasi agenda investasi yang tetap taat terhadap instrumen lingkungan hidup yang dikemas dalam sebuah regulasi. Di sinilah fungsi preventif harus berjalan, bukan melakukan beberapa langkah atau penindakan setelah terjadi bencana lingkungan yang setelah ditarik ke atas, ada kaitannya dengan permasalahan kesalahan atas kebijakan lingkungan, pelanggaran tata ruang dan perizinan.  

 

Membangun Budaya Kesadaran kolektif

Manusia baru menyadari bahwa pada saat terjadi bencana atau musibah berkaitan dengan ketidakseimbangan alam mengingatkan akan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan berbagai cara, di antaranya adalah ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat bagi setiap rumah, gerakan hijaunisasi baik dalam konsumsi produk, mengurangi timbulnya sampah, maupun penggunaan barang bekas yang dapat dimanfaatkan kembali dengan prinsip reduce-reuse-recycle.

 

Di negara-negara maju seperti jepang dan Korea Selatan telah berhasil dalam melakukan pengolahan sampah yang dapat didaur ulang, bahkan Norwegia dengan sistem deposit setiap pembelian botol minum. Selain persoalan budaya masyarakat dan kebijakan lingkungan atas konsumsi produk, juga tak kalah pentingnya ketaatan investor terhadap instrumen lingkungan yang diikuti dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat.

 

Budaya kesadaran kolektif yang semakin meningkat, akan melahirkan sistem ‘Atur Diri Sendiri’ (ADS) dalam kebijakan lingkungan hidup. Namun saat ini di Indonesia masih menggunakan sistem ‘Atur Dan Awasi’ (ADA), artinya regulasi, perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian diikuti dengan pengawasan, dan diikuti dengan ketegasan dalam pemberian sanksi dari administrasi, perdata, hingga pidana apabila terindikasikan ada kejahatan lingkungan.

 

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk pembangunan ekonomi nasional, masih berada dalam taraf atur dan awasi, mengingat kesadaran dalam perizinan dan diikuti dengan pengawasan hingga pemberian sanksi masih sangat diperlukan, khususnya instrumen di bidang lingkungan sebagai fungsi pengendalian.

 

Rekonseptualisasi Omnibus Law

Pemerintah Indonesia semakin kencang dan agenda prioritas untuk menuntaskan penyusunan omnibus law dengan tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Omnibus law yang memfokuskan pada undang-undang perpajakan dan undang-undang cipta lapangan kerja dan UMKM.

 

Namun, dengan kebijakan pemangkasan sejumlah undang-undang sektoral guna melancarkan kegiatan berinvestasi, juga akan memangkas undang-undang pokok (induk), seperti undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan-UKL-UPL), dan izin lingkungan, undang-undang penataan ruang dengan turunannya perda rencana tata ruang kota dan wilayah, hingga rencana detail tata ruang, serta undang-undang bangunan dan undang-undang pajak dan retribusi daerah yang didalamnya terdapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

 

Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan rekonseptualisasi terhadap penyusunan omnibus law yang selama ini menjadi fokus pembahasan dengan menyertakan izin-izin prinsip dan pokok tersebut dalam undang-undang omnibus law, atau dapat juga membentuk undang-undang omnibus law lingkungan secara terpisah.

 

Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki cara pandang yang holistik terhadap kebijakan omnibus law yang bukan hanya mengedepankan investasi, melainkan juga menyeimbangkan dengan instrumen lingkungan hidup yang merupakan instrumen pokok sebagai fungsi pengendalian atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menegakkan hukum lingkungan yang bermakna preventif, dan disinilah negara berperan fungsi regulerend dan controlling.

 

Penghilangan atau pemangkasan izin amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, IMB justru akan menghilangkan ruh/spirit negara dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini diserukan oleh berbagai negara dan menjadi permasalahan global. Instrumen lingkungan hidup melalui amdal dan lain sebagainya tidak dapat dikatakan investor sebagai “penghambat” investasi, akan tetapi untuk memastikan bahwa investor memiliki ketaatan terhadap instrumen lingkungan.

 

Pemerintah Indonesia secara tidak langsung akan “menggerogoti” tubuhnya sendiri dan berimplikasi pada hilangnya kewenangan kementerian terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), hingga di tingkat daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, mengingat lingkungan hidup masih menjadi kewenangan daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam jangka panjang, omnibus law akan melahirkan sengketa kewenangan antar lembaga, di antaranya adalah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kewenangan untuk melakukan dan menerbitkan perizinan lingkungan.

 

Equilibrium Omnibus law lingkungan

Konstitusionalisme ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme lingkungan yang dasar pengaturannya telah cukup kuat di dalam Pasal 33 UUD 1945, bukanlah dipandang parsial untuk pembangunan ekonomi melalui berbagai investasi di Indonesia, melainkan dipandang sebagai ketentuan integral dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi berkeadilan, wawasan lingkungan dan berkelanjutan.

 

Pijakan konstitusi inilah kemudian harus diikuti dalam pembentukan undang-undang yang bersifat teknis operasional dengan keseimbangan antara ekonomi berwujud investasi dengan lingkungan, sehingga menjadi equilibrium omnibus law lingkungan. Apabila salah satunya tidak disertakan, maka akan terjadi ketimpangan dalam penyusunan omnibus law dan berimplikasi pada kerusakan maupun pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha.

 

Di negara maju maupun berkembang, pembangunan ekonomi dalam bentuk apapun apabila tidak menyertakan instrumen lingkungan, maka akan terjadi paradoks semangat pembangunan berkelanjutan dan bergeser menjadi pembangunan yang tidak berkelanjutan atau pembangunan yang merusak ekologi.

 

Konstitusi ekonomi tidak pembangunan ekonomi negara. Hak atas bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak mendasar bagi manusia. Penegasan dalam konstitusi dikuatkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

 

Ketentuan turunan dari konstitusi lingkungan dan hak atas lingkungan tersebut, adalah Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

 

Berbagai pijakan hukum tersebut sebagai mandat konstitusi yang memberikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan dan merumuskan regulasi melalui omnibus law di bidang cipta lapangan kerja pun juga harus diberikan ruang untuk bidang lingkungan hidup, sehingga terjalin equilibrium omnibus law untuk bidang lingkungan.

 

Pengaturan lingkungan haruslah dipandang penting untuk dibentuk omnibus law lingkungan, karena di mana ada pembangunan ekonomi dan investasi, pasti akan berdampak lingkungan yang membawa pada bencana lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan hal ini hampir terjadi di semua negara.

 

Karakter regulasi lingkungan adalah dampaknya berjangka panjang. Masyarakat, kita dan pengambil kebijakan tidak dapat membentuk atau baru menyusun langkah-langkah strategis ketika sudah terjadi bencana ekologis, maupun pencemaran dan kerusakan lingkungan. Gagasan penyusunan regulasi omnibus law lingkungan haruslah mampu mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan baik di daerah maupun di perkotaan berjangka panjang.

 

*)Dr. Wahyu Nugroho, SH., MH. Adalah Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua