Kamis, 16 January 2020

Pembahasan Omnibus Law Jangan Tutup Ruang Publik

Karena materi muatan omnibus law dinilai masih bermasalah karena peningkatan investasi tidak cukup diselesaikan dengan mencabut pasal-pasal di banyak UU.
Ady Thea DA
Ilustrasi: HGW

Rencana pemerintah melakukan deregulasi puluhan UU melalui pembentukan omnibus law terus bergulir meskipun banyak kalangan yang mengkritik. Mulai akademisi, kalangan organisasi serikat buruh/pekerja, lembaga bantuan hukum, hingga organisasi masyarakat sipil.

 

Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB Prof Hariadi Kartodiharjo menilai argumen pemerintah terkait lambatnya investasi masuk ke Indonesia diatasi dengan mencabut atau menghapus sejumlah pasal yang menghambat investasi tidaklah tepat. Menurut Hariadi, persoalannya bukan karena pasal-pasal yang bermasalah, tapi pelaksanaannya tidak berkualitas.

 

Hal ini terkait juga dengan kelembagaan dan birokrasi yang berperan atas pelaksanaan pasal tersebut. Misalnya, dalam proses perizinan, selama ini yang diutamakan sekedar proses administratif tanpa mencermati substansinya. Dia menilai omnibus law ini dinilai luput mencermati masalah kelembagaan dan birokrasi.

 

"Masalahnya itu karena kewenangan yang dimiliki tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ini soal Kelembagaan dan birokrasi, bukan seluruhnya masalah pasal dalam UU yang dirasa menghambat investasi," kata Hariadi di Jakarta, Selasa (15/1/2020). Baca Juga: Presiden Minta Omnibus Law Rampung dalam 100 Hari Kerja

 

Terkait masalah penggunaan lahan dan hutan yang saling tumpang tindih, Hariadi menilai persoalan ini tidak akan tuntas lewat omnibus law. Hal ini terjadi karena percepatan proses perizinan dalam penggunaan tanah dan hutan melalui mekanisme omnibus law tidak disinergikan dengan penanganan konflik agraria yang terjadi di area tersebut.

 

Parahnya lagi, Hariadi melihat ada usulan dari tim omnibus law yang berencana menghilangkan tata batas hutan. Jika ini terjadi, maka pihak yang memegang peta konsesi hanya perusahaan dan pemerintah. Masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan peta yang rencananya akan berbentuk elektronik itu. Hariadi mengingatkan penggunaan tanah dan hutan tidak boleh mengabaikan unsur sosial dan budaya.

 

Selain itu, Hariadi melihat omnibus law tidak menyasar persoalan korupsi. Padahal kasus korupsi di sektor perizinan masih terjadi sekalipun pemerintah telah menggulirkan kebijakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

 

Dia juga mengingatkan omnibus law jangan menutup ruang partisipasi publik, misalnya dalam proses perizinan lingkungan seperti amdal. Partisipasi publik ini penting untuk menjaga lingkungan hidup. "Pasal-pasal yang mau dicabut omnibus law karena dianggap menghambat investasi ini padahal tujuan pasal ini untuk melindungi lingkungan hidup," ujarnya.

 

Berpedoman UUD 1945

Dosen Fakultas Kehutanan IPB Sudarsono Soedomo mengingatkan membentuk regulasi yang berkaitan dengan sumber daya alam, pemerintah dan DPR harus berpedoman pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Menurutnya ,frasa “dikuasai negara” untuk menghadirkan kemakmuran rakyat. Tapi praktiknya, mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 belum dijalankan sesuai harapan. Dia melihat masih banyak rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani kehidupannya jauh dari sejahtera. Salah satu persoalannya karena ketimpangan struktural kepemilikan tanah. Cara terbaik mengatasi ketimpangan ini yakni melaksanakan reforma agraria.

 

Dalam pelaksanaan reforma agraria, Sudarsono berpendapat Indonesia memiliki keunggulan karena sebagian besar tanah dikuasai pemerintah. “Melalui reforma agraria tanah yang dikuasai pemerintah itu tinggal diserahkan kepada kalangan yang berhak menerimanya,” usulnya.

 

Sudarsono mengatakan penguasaan tanah oleh pemerintah, salah satunya melalui mekanisme tata kelola kehutanan. Petani yang bertempat tinggal di dalam atau berdekatan dengan kawasan hutan tidak bisa leluasa bercocok tanam dan melakukan inovasi karena hutan merupakan kawasan yang tidak boleh digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Karena itu, Sudarsono berharap pelaksanaan reforma agraria pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini harus diperkuat.

 

“Negara manapun di dunia ini tidak bisa sukses pembangunannya jika tidak menyelesaikan persoalan agraria,” tegasnya.

 

Peneliti Agrarian Resources Center Dianto Bachriadi menjelaskan sedikitnya ada dua jenis praktik reforma agraria. Pertama, reforma agraria sekedar lip service atau program tambahan yang sekedar ada untuk melengkapi kebijakan pemerintah. Kedua, sebagai bagian dari pembangunan. Ketimpangan di Indonesia semakin tinggi sejak tahun 1960-an dengan rasio sekitar 0,5 sampai saat ini mencapai 0,7, hampir mendekati angka tertinggi ketimpangan yakni 1.

 

“Petani di Indonesia sebagian besar hanya menguasai tanah di bawah 0,5 hektar,” kata Dianto.

 

Kondisi petani saat ini semakin memprihatinkan karena ruang gerak mereka untuk bertani makin sempit. Tercatat ada sekitar 21 ribu desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Hal ini menyebabkan kegiatan pertanian di kawasan hutan merupakan tindakan ilegal. Karena itu, mantan komisioner Komnas HAM ini mengusulkan reforma agraria juga menyasar kawasan hutan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua