Kamis, 16 January 2020

Dinilai Multitafsir, Advokat Uji Kontitusionalitas Masa Jabatan Anggota Dewan

Menurut Pemohon, masa jabatan anggota dewan hanya satu periode selama lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan pengucapan sumpah anggota dewan yang baru. Karena itu, anggota dewan yang lama tidak dapat dipilih kembali.
Aida Mardatillah
Pemohon Ignatius Supriyadi saat membacakan permohonan pengujian UU MD3 di ruang sidang MK, Selasa (14/1). Foto: Humas MK

Seorang advokat Ignatius Supriyadi melayangkan uji materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal-pasal itu mengatur masa jabatan anggota dewan (legislatif) ditentukan selama lima tahun dan berakhir masa jabatan ditandai dengan pengucapan sumpah atau janji oleh anggota dewan yang baru.

 

Dalam permohonannya, menurut Ignatius, pasal-pasal itu tersirat anggota dewan yang lama tidak dapat menjadi anggota dewan yang baru. Dengan demikian, anggota dewan yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi pasal itu bahwa anggota dewan hanya dapat dipilih untuk satu periode masa jabatan selama lima tahun.

 

“Tapi, praktiknya ditafsirkan tidak ada pembatasan berapa kali anggota dewan dapat menduduki masa jabatannya. Itu berarti anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak memiliki batas masa jabatan. Selamanya anggota dewan dapat menduduki jabatannya jika masih dipilih dalam pemilihan umum,” kata Ignatius dalam sidang pendahuluan yang diketuai Anwar Usman di ruang sidang MK, Selasa (14/1/2020). Anwar Usman didampingi Suhartoyo dan Arief Hidayat sebagai anggota majelis panel.

 

UU MD3

  • Pasal 76 ayat (4) sepanjang frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”.
  • Pasal 252 ayat (5) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji”.
  • Pasal 318 ayat (4) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”.
  • Pasal 367 ayat (4) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”.

 

Dia menilai jabatan publik mengandung kekuasaan atau kewenangan yang seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. “Jabatan anggota legislatif merupakan jabatan publik yang memerlukan pembatasan.”

 

Baginya, frasa “dan akhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji” menimbulkan multiinterpretasi atau multitafsir yang tidak memberi jaminan kepastian hukum yang adil. Bahkan tafsir tersebut menjurus pada pengertian “tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.”

 

Menurutnya, tafsir pasal-pasal itu adalah masa jabatan anggota dewan tersebut hanya lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan pengucapan sumpah anggota dewan yang baru. Karena itu, anggota dewan yang lama tidak dapat dipilih kembali. “Ini membuka kesempatan yang luas bagi warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menjadi anggota dewan.” 

 

Untuk itu dalam petitum permohonan, Ignatius memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

 

Pasal 252 ayat (5) UU MD3 sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

 

Pasal 318 ayat (4) UU MD3 sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

 

Dan, Pasal 367 ayat (4) UU MD3 sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

 

Menanggapi permohonan ini, Anggota Majelis Panel Suhartoyo meminta Pemohon memperjelas alasan argumentasi permohonannya. Namun, secara substansi permohonan ini dapat memperkuat kedudukan hukum Pemohon yang dengan baik menguraikan keterkaitan Putusan MK terdahulu dengan pasal-pasal terkait.

 

Anggota Panel lain, Arief Hidayat meminta Pemohon melakukan studi komparasi penerapan masa jabatan anggota dewan dalam pemerintahan negara lain yang menganut paham/sistem demokrasi. “Coba Pemohon lakukan studi komparasi, misal Amerika yang tidak dibatasi masa jabatan anggota dewannya, kira-kira bentuk kerugian dan keuntungannya seperti apa?”

 

“Lalu cari pula negara yang masa jabatan anggota dewannya dibatasi. Nanti akan terkait yang Anda inginkan dalam permohonan ini di Indonesia.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua